Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi nampak geram karena masih menemukan penggunaan APBN dan APBD untuk program yang absurd dan tidak tepat sasaran. Ia memberi contoh pada program penanganan stunting yang anggarannya mencapai Rp 10 miliar, hanya sekitar 20 persen yang betul-betul digunakan untuk masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Rp 10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa apa bla-bla-bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur enggak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting ini akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah," kata Jokowi saat memberikan pengarahan di BPKP, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Presiden, jika anggaran pengentasan stunting mencapai Rp10 miliar, maka harusnya porsi untuk membeli makanan sekitar Rp 8 miliar dan Rp 2 miliar lainnya untuk yang lain. Ia mengaku geram dengan temuan penggunaan anggaran yang sebaliknya.
Selain pengentasan stunting, penggunaan anggaran untuk kegiatan tak penting juga ditemukan di program pengembangan UMKM. Mantan Gubernur DKI itu menjabarkan dari anggaran Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas dan sisanya Rp 600 juta untuk program tak penting.
"Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Yang konkret dan langsung aja lah, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Kalau pengembangan UMKM mestinya itu untuk pameran, jelas," kata Jokowi.
Minta BPKP Maksimalkan Pengawasan
Melihat banyaknya anggaran yang dibelanjakan tidak tepat sasaran tersebut, Presiden Jokowi meminta agar agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaksimalkan fungsinya. Ia meminta setiap uang negara yang dibelanjakan benar-benar digunakan tepat sasaran.
Apa lagi, Jokowi menyebut saat ini di Eropa secara teknis sudah memasuki masa resesi. Ia menyebut Indonesia harus berhati-hati agar tidak ikut masuk dalam perangkap resesi tersebut.
"Oleh karena itu, setiap Rupiah yang kita belanjakan di APBN dan APBD semuanya harus produktif karena cari uangnya sangat sulit. Baik itu lewat pajak, PBB, royalti, dividen, tidak mudah sekarang ini," kata dia.
Presiden juga mengungkapkan jumlah negara yang menjadi pasien International Monetary Fund (IMF) sudah mencapai 98 negara. Informasi ini Jokowi dapatkan langsung dari Managing Director IMF Kristalina Ivanova Georgieva saat menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang pada Mei 2023.
Menurut Jokowi, banyaknya negara yang menjadi pasien IMF ini menjadi indikasi kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja.
"Yang menjadi pasien sudah 96 negara, dulu tahun 98 ada berapa sih? 10 Aja ga ada," ujar Jokowi.
Foto 
