Kabar Lama Dari Gunung Kidul

KKM itu memang ada, kata kepala dinas kesehatan. Itu hanya KKM semu, jawab Bupati Gunung Kidul. Yang ada, kata Kepala Bulog, adalah penderita kekurangan gizi. Karena itu Presiden Soeharto menginstruksikan agar gizi masyarakat di beberapa kecamatan daerah itu diperbaiki dengan menyiapkan persediaan beras. Dr. Slamet Tjitrowidjojo, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, memang punya alasan. Seseorang dikatakan KKM atau tidak, kata dr. Slamet, dilihat dari segi persediaan pangan yang terbatas dan keadaan fisiknya. Seseorang disebut KKM, tambahnya, bila persediaan pangannya tinggal untuk satu bulan dan keadaan fisiknya kurang baik. Di Gunung Kidul dua kali dalam setahun selalu diadakan penelitian adanya KKM atau tidak, yaitu menjelang masa paceklik (Juni sampai Agustus) dan menjelang panen (Januari sarnpai Maret). Pihak Dinas Kesehatan Gunung Kidul yang mendapat tugas melakukan penelitian itu (dari hasil penelitian Juni hingga Agustus 1981) akhirnya melaporkan, terdapat lebih dari 1.500 orang menderita KKM, tersebar di beberapa kecamatan. Laporan itu juga menyebut keadaan kesehatan penderita yang kuran baik. Laporan itu, sebagairnana biasanya dikirim ke Kanwil Depsos D.l. Yogyakarta untuk dimintakan bantuan pangan untuk mengatasinya. Sayang, bantuan itu terlambat sampai di tujuan. Akibatnya persediaan makan bagi mereka yang disebut sebagai KKM tadi makin menipis. Seharusnya, menurut dr. Slamet, "begitu ditangani dan dilaporkan adanya KKM, bantuan terus datang." Dua pekan lalu, bantuan itu, berupa Bantuan Presiden, akhirnya datang juga. Dijual Meskipun demikian, Bupati Gunung Kidul, Darmakum, menolak kebenaran ada KKM di wilayahnya. Yang ada, katanya, adalah penduduk yang kekurangan gizi atau KKM semu. Malahan kepada Presiden Soeharto yang memanggilnya dalam peresmian Waduk Wonogiri pertengahan bulan ini, Darmakum melaporkan pengadaan beras di kabupatennya tahun ini melampaui target. Ia juga menyebutkan, 60% hasil gaplek Gunung Kidul yang rata-rata 400.000 ton setahun, selama ini diangkut ke Cilacap untuk diekspor ke Australia. Kalau memang tak ada KKM dan target pengadaan beras terlampaui, mengapa masih minta bantuan? "Kami hanya berusaha memanfaatkan bantuan, sebagai usaha pencegahan," jawab Bupati Gunung Kidul. Selama ini Depsos memang selalu menyediakan bantuan itu. Barangkali karena bantuan itu, Mantri Tani Kelurahan Banyusoco, Ngadiman, mengakui para petani umumnya memang menyimpan beras, bahkan memiliki juga sapi dan kambing. "Tapi beras itu mereka jual untuk membeli gaplek," tutur Ngadiman. Menurut Ngadiman yang juga menjadi anggota Tim Perbaikan Gizi Banyusoco, "mungkin karena itu banyak di antara mereka yang lapar gizi." Hampir separuh dari sekitar 600.000 jiwa penduduk Gunung Kidul memang makan gaplek. Nasi mereka jadikan sebagai makanan selingan, atau sebagai pencampur nasi. Selain kebiasaan, hal itu juga karena daya beli mereka masih terbilang rendah. Di Banyusoco misalnya, saat ini harga beras tercatat Rp 240 per kg, sedang gaplek hanya Rp 25/kg. Di kelurahan yang terletak di atas gugusan Pegunungan Seribu ini terdapat 9orang yang dilaporkan menderita KKM. Berita tentang kelaparan, rawan pangan atau kekeringan, bukan hal baru dari daerah ini. Sejak penanggulangan KKM maupun HO yang digalakkan pada 1969, sekurang-kurangnya sudah dua kali ini berita KKM Gunung Kidul menggegerkan. Pertama kali pada 1974, ketika seorang dokter yang bertugas di sana, dr. Pacar, mengungkapkan data-data KKM kepada wartawan. Akibatnya ia dipindahkan dari Gunung Kidul. Dan geger KKM sekarang ini, benar atau tidak, yang penting menurut Bupati Darmakum, "Presiden Soeharto sudah mengetahui keadaan Gunung Kidul." Menurut Presiden, kata Darmakum, "Gunung Kidul sudah berhasil--penghijauan baik, pangan baik." Tak lupa bupati itu menyebut anjuran Presiden agar gizi masyarakat daerah itu diperbaiki dengan beternak kelinci.