Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Koalisi partai pendukung Joko Widodo mempersempit kemungkinan Gerindra bergabung dalam komposisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan partai pemerintah solid untuk membentuk paket pimpinan sendiri. "Kalau Gerindra mau membuat paket pimpinan, tentu tidak bersama kami,"katanya, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia memperkirakan keinginan Gerindra yang mengincar kursi Ketua MPR akan terhadang partai pemerintah. Apalagi Gerindra, kata dia, sudah membubarkan koalisinya seusai Pemilu 2019. Posisi ini akan semakin menyulitkan Gerindra untuk menggalang dukungan dari seluruh anggota MPR yang terdiri atas 136 anggota DPD dan 575 anggota DPR. "Belum ada pembicaraan mengenai hal ini, baik dari Gerindra maupun di internal koalisi," kata dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Posisi Ketua MPR jadi rebutan partai yang lolos ke parlemen setelah kursi ketua DPR otomatis jadi milik PDI Perjuangan. Golkar dan PKB menjadi partai pemerintah yang gencar melobi pemimpin partai untuk mendapatkan kursi Ketua MPR. Sikap ini berbeda dengan PDIP yang menyatakan bakal melepas posisi tersebut. PDIP cenderung berbeda sikap setelah sejumlah petingginya membuka ruang Gerindra berada dalam satu paket pimpinan untuk menjamin keterwakilan oposisi.
Kemarin, sejumlah ketua umum partai pemerintah menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat NasDem di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, pelaksana tugas Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan ini, Suharso mengakui sempat menyinggung ihwal komposisi pimpinan MPR. "Ada sedikit-sedikit," katanya.
Ia enggan menjelaskan detail substansi pembahasan tentang pembagian kursi pimpinan MPR. Menurut dia, pertemuan itu untuk membahas soliditas koalisi di parlemen lima tahun ke depan. "Kami bicara soal koalisi ke depan, soal penajaman dan membangun pemerintahan efektif ke depan," kata dia.
Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny Gerald Plate, mengatakan koalisi pemerintah tidak akan menyertakan partai non-pemerintah dalam paket pimpinan MPR yang diajukan. Menurut dia, komposisi partai pemerintah sudah solid menutup ruang Gerindra, PAN, dan Demokrat bergabung dalam paket pimpinan. "Kami solid dan selalu mengedepankan resolusi konsensus," katanya.
Johnny mengatakan partainya telah berkomunikasi dengan DPD untuk membentuk paket pimpinan.
Ketua DPP Gerindra, Fary Djemi Francis, mengatakan partainya berhak atas kursi Ketua MPR setelah berkaca pengalaman 10 tahun terakhir. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat-pemenang pemilu saat itu-menyerahkan kursi Ketua MPR untuk PDIP.
Fary menambahkan, kubunya mempertimbangkan untuk menyusun paket pimpinan baru bersama PKS, PAN, dan Demokrat. Ia juga tak menutup kemungkinan untuk melobi partai pemerintah. "Tim lobi sudah dibentuk dan berkoordinasi dengan partai-partai lain," katanya BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA | ARKHELAUS WISNU
Berebut Kursi Ketua MPR
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
