Koalisi Pendukung Jokowi Diprediksi Terbelah Menuju 2024

Perbesar

Presiden Joko Widodo (tengah) dalam pertemuan ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, 23 Juli 2018. ANTARA/Biropers/Rusman Djony

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi ada kemungkinan pecah menjelang pilpres 2024.
Muncul oposisi dari kalangan internal pemerintahan demi mengerek elektabilitas.
Pengamat menilai ini merupakan fenomena biasa dalam perpolitikan.

JAKARTA – Soliditas partai pengusung Presiden Joko Widodo bakal diuji menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Koalisi partai pendukung Jokowi ditengarai bakal pecah lantaran masing-masing berfokus menghadapi pemilihan presiden 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat potensi perpecahan di tubuh koalisi pengusung Jokowi seakan-akan sebagai kutukan pemerintahan periode kedua. "Partai koalisi akan lebih sibuk mementingkan kepentingan politik elektoral mereka untuk menyelamatkan perolehan suara dalam pemilu serentak 2024," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adi menyebutkan secara perlahan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bakal hancur total. Partai politik, kata dia, akan menyelamatkan diri masing-masing dan berupaya memenangi pemilu atau setidaknya memperbaiki perolehan suara. Prediksi itu menguat setelah Adi membaca pola praktik koalisi pada masa periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009-2014. Saat itu, SBY ditinggalkan partai-partai pendukungnya menjelang akhir pemerintahan.

Adi bahkan khawatir akan muncul manuver politik oposisi dari dalam koalisi. Sikap oposisi itu biasanya melalui kritik yang disuarakan oleh para pembantu presiden di pemerintahan. Tujuannya, meningkatkan elektabilitas orang yang digadang-gadang sebagai calon presiden 2024. "Khawatirnya, partai-partai oposisi dari dalam ini mengganggu. Bibitnya sudah kelihatan," ujar dia.

Warga usai memberikan hak suara dalam Pemilihan Presiden di Surabaya, Jawa Timur, 17 April 2019. ANTARA/Zabur Karuru

Peluang perpecahan koalisi ini mulai muncul ketika Presiden Jokowi mendapuk Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah dan mendapat jatah kursi menteri. Adi menyebutkan partai-partai pengusung Jokowi pasti tidak senang akan hal itu. Potensi keterbelahan koalisi pemerintah kian besar ketika muncul poros koalisi Gondangdia yang merujuk pada Partai NasDem dan koalisi Teuku Umar atau merujuk pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Jika koalisi ini benar-benar pecah, Adi menilai Jokowi otomatis dirugikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Jokowi disarankan mengurangi potensi perpecahan dengan merombak kabinet dan mengakomodasi kepentingan partai politik untuk mendapat jabatan. Apalagi selama ini Jokowi cenderung banyak merekrut kalangan non-partai politik untuk dijadikan pembantu dalam kabinet.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpandangan senada dengan Adi. Peluang perpecahan koalisi kian besar karena Jokowi sudah tidak punya kesempatan untuk maju kembali sebagai calon presiden. "Itu fenomena biasa dalam perpolitikan pemilu kita," ujar Titi, kemarin.

Ketua Partai NasDem, Willy Aditya, menjamin partainya tidak akan meninggalkan pemerintahan Jokowi karena telah berkomitmen mengawal pemerintah hingga akhir periode. Menurut dia, argumen bahwa koalisi pemerintah bakal pecah di tengah jalan merupakan kesesatan berpikir. "Karena partai itu terlahir untuk dua hal, pemerintahan dan kompetisi," tutur Willy.

Artinya, partainya bakal terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. NasDem, kata dia, juga secara bersamaan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan presiden pada 2024. Willy menganggap hal tersebut merupakan dinamika politik. "Jadi, tidak usah kemudian meratapi keadaan."

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengimbuhkan bahwa partainya pasti akan mendukung Jokowi sampai akhir periode. Apalagi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah memerintahkan kadernya untuk tidak sibuk mengurus diri sendiri dan mengabaikan pemerintahan. "Kontrak dengan Jokowi itu sampai 2024. Saya pastikan NasDem tidak akan meninggalkan Jokowi," ucap dia.

Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, juga menjelaskan bahwa ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan semua kader partai terus mendukung program pemerintah. Terutama dalam menangani pandemi dan resesi ekonomi saat ini. "Instruksinya sudah jelas. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP masih melarang anggota Dewan ke luar negeri untuk menyukseskan penanganan pandemi," ucap dia.