Koordinasi Pemberantasan Korupsi Dianggap Masih Lemah

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, mengatakan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatang seharusnya memiliki kompetensi dalam penindakan, pencegahan, manajemen sumber daya manusia, dan komunikasi antar lembaga. Menurut dia, kriteria itu bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul di lembaga antirasuah tersebut. "Hal itu juga bisa menutup ruang konflik kepentingan yang kerap mengganggu. Semua tergantung kuat-tidaknya sumber daya manusia," kata dia di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Kemarin, Transparency International Indonesia merilis hasil penelitian mereka tentang kinerja KPK periode 2015-2019. Hasilnya, mereka menilai kinerja lembaga antirasuah dalam pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran masih belum memuaskan. Begitu pula koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian, juga dinilai masih rendah. "Ini memang tidak mudah karena kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya tidak seperti beroperasi di ruang kosong," kata Dadang.

Penelitian kedua soal kinerja KPK ini dilakukan pada 14 Maret hingga 12 April 2019 dengan melibatkan 22 informan dari 14 lembaga. Penelitian menggunakan enam dimensi, yaitu independensi dan status, sumber daya manusia dan anggaran, akuntabilitas dan integritas, deteksi dan penyidikan, pendidikan dan pencegahan, serta kerja sama dan hubungan eksternal. Enam dimensi itu diukur melalui 50 indikator yang menjadi turunan dari Jakarta Principles on Anti-Corruption Agencies pada 2012.

Dadang menilai koordinasi untuk pemberantasan korupsi selalu menghadapi kendala di antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Penyebabnya, mereka memiliki mekanisme penanganan perkara sendiri-sendiri. Yang terpenting, menurut Dadang, pemerintah perlu memastikan jaksa agung dan kepala kepolisian memiliki visi dan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mau bekerja sama dengan KPK. "Pemberantasan korupsi tidak bisa cuma KPK. Trigger mechanism baru berjalan kalau political environment-nya berjalan," ujar dia.

Peneliti dari Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, mengatakan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi bersinggungan dengan sumber daya manusia dan anggaran. Meski begitu, dengan minimnya proporsi anggaran negara untuk lembaga, ia menilai komisi antirasuah bisa berfokus pada pengembangan sumber daya manusianya sendiri untuk menjamin independensi lembaga. "KPK seharusnya sudah bisa berinvestasi mengembangkan SDM untuk jangka panjang. Nantinya penyidik perbantuan dari kepolisian dan kejaksaan harus dikembalikan," ujar dia.