Karut-Marut Penanganan Korupsi Basarnas

PUSAT Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa. Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan penyidik lembaganya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pemeriksaan masih berlangsung, tapi arahnya sudah sesuai,” kata Agung di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli lalu. Sebelumnya, Agung bersama rombongan petinggi militer menyambangi gedung KPK dan mempersoalkan penetapan tersangka dari kalangan perwira yang masih aktif. KPK kemudian menyerahkan perkara korupsi yang melibatkan tentara kepada Polisi Militer TNI.

Petinggi KPK diduga menerima teror dalam penanganan kasus di Basarnas. Komisioner Alexander Marwata dan Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu mendapat karangan bunga yang dikirim ke rumah mereka. Isinya pesan ucapan selamat dari seorang anonim.

Baca: Intimidasi di Balik Permintaan Maaf

Komisioner KPK, Johanis Tanak, sempat mengakui ada kekeliruan dalam penanganan kasus di Basarnas. Dia menyebutkan perkara yang melibatkan tentara semestinya ditangani Polisi Militer. Johanis juga meminta maaf kepada TNI dan menyalahkan penyelidik KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak KPK tetap mengusut korupsi di Basarnas. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, yang juga anggota Koalisi, menyebutkan KPK semestinya tetap memproses hukum perwira TNI yang terlibat korupsi. “Jangan sampai Undang-Undang Peradilan Militer menjadi penghambat,” ujarnya.

Adapun Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur menyatakan KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis atau undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum jika terjadi pelanggaran pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Gazalba Saleh Divonis Bebas

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis bebas kepada hakim agung Gazalba Saleh. Hakim menilai alat bukti untuk menjerat Gazalba tak kuat. Gazalba menjadi terdakwa dalam skandal suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Gazalba Saleh, setelah mengikuti sidang pembacaan amar putusan secara daring oleh Pengadilan Tipikor Bandung, dari gedung KPK Jakarta, 1 Agustus 2023. Tempo/Imam Sukamto

Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan Gazalba dari Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan. “Sesuai amar majelis hakim, kami mengeluarkan terdakwa dari rutan,” kata juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis pada Rabu, 2 Agustus lalu.

Ali memastikan komisi antikorupsi akan mengajukan permohonan kasasi atas vonis bebas Gazalba. Dia meyakini alat bukti KPK cukup kuat serta memastikan penyelidikan dugaan gratifikasi dan pencucian yang dilakukan Gazalba terus berjalan.

Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama

BADAN Reserse Kriminal Kepolisian RI menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama pada Rabu, 2 Agustus lalu. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, itu ditahan di rumah tahanan Bareskrim. “Ditahan selama 20 hari,” ucap juru bicara Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan.

Baca: Dari Mana Sumber Uang Panji Gumilang?

Panji Gumilang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri, di Jakarta, 1 Agustus 2023. Tempo/ Febri Angga Palguna