KPK Telusuri Aliran Duit Suap Hakim

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mengembangkan kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Penyidik lembaga antirasuah tersebut tengah mengurai pola dan proses pemberian suap dari terpidana kasus korupsi penjualan aset negara, Tamin Sukardi. "Bagaimana proses aliran dana yang diduga mengalir kepada hakim dan panitera di Medan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah PN Medan, 28 Agustus lalu. Dari penindakan ini, KPK menangkap dan menetapkan tiga tersangka, yaitu Tamin Sukardi; hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Merry Purba; dan panitera pengganti, Helpandi. Dalam perkembangannya, KPK menetapkan satu tersangka lagi, yaitu rekan Tamin, Hadi Setiawan, yang diduga turut memberikan suap kepada hakim PN Medan.

Tamin menjadi pesakitan di kursi Pengadilan Tipikor Medan dengan dakwaan menjual tanah negara seluas 74 hektare senilai Rp 132,4 miliar. Bos PT Erni Putra Terari ini kemudian divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan uang pengganti Rp 132,4 miliar. Vonis tersebut dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Tamin dipenjara selama 10 tahun, membayar uang pengganti Rp 132,4 miliar, dan mengembalikan tanah negara.

Hakim yang menjadi majelis kasus Tamin adalah Merry dan dua hakim PN Medan, yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo dan Merauke Sinaga. Penyidik sempat membawa dan memeriksa ketiga hakim. Wahyu dan Merauke dilepaskan karena penyidik hanya menemukan bukti adanya suap Tamin kepada Merry senilai Sin$ 280 ribu. Meski begitu, pengembangan kasus ini masih terus dilakukan. "Kami masih mendalami bagaimana pengambilan keputusan (vonis) pada saat itu," kata Febri.

Merry membantah pernah menerima uang dari Tamin. Ia mengklaim telah dijebak dan dikorbankan dalam kasus ini. "Saya tidak pernah melakukan apa pun (menerima suap) yang dikaitkan dengan perkara yang saya tangani," kata Merry.