Kualitas Pendidikan Indonesia Stagnan

 

---

 

Pendataan Majelis Taklim Menuai Kritik 

KEMENTERIAN Agama mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019, yang terbit pada 13 November lalu.

Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Juraidi menjelaskan, regulasi itu sebenarnya tak wajib. “Kami pakai kata ‘harus’ yang sifatnya administratif. Kalau wajib itu ada sanksinya,” ujarnya pada Sabtu, 30 November lalu. Ia berdalih pendaftaran itu untuk memudahkan Kementerian membina aktivitas majelis taklim.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, menilai pemerintah seharusnya tak memaksa masyarakat mendaftarkan ko­munitasnya. “Makin sedikit pemerintah campur tangan, makin baik. Kecuali kalau kegiatan itu mengganggu,” kata Gus Sholah.

 

---

 

Olah tempat kejadian perkara ledakan di Monas, Jakarta, 3 Desember 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

 

Granat Asap Meledak di Monas

SEBUAH granat asap meledak di kawasan Monumen Nasional pada Selasa, 3 Desember lalu. Kejadian itu menyebabkan Sersan Mayor Fajar Arisworo dan Prajurit Kepala Gunawan Yusuf, keduanya anggota Tentara Nasional Indonesia, terluka.

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan granat asap itu digunakan sebagai isyarat atau penanda sebuah lokasi. Di kepolisian, alat tersebut dimiliki pasukan pengendali massa, yang biasanya bertugas mengamankan demonstrasi. Granat itu ditemukan oleh anggota TNI yang sedang berolahraga di kawasan Monas. “Kami belum tahu asalnya dari mana. Akan kami dalami,” kata Gatot.

Kepolisian belakangan membantah kabar bahwa granat itu milik mereka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menyebutkan granat yang meledak di Monas bukan milik polisi yang tertinggal ketika menjaga acara reuni Persatuan Alumni 212 pada 2 Desember lalu.

 

---

 

Kisruh Pencopotan Bos TVRI

DEWAN Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) menonaktifkan sementara Direktur Utama Helmy Yahya. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2019. Dalam surat yang sama, Dewan Pengawas mengangkat Direktur Teknik TVRI Supriyono sebagai pelaksana tugas harian direktur utama.

Helmy mengatakan keputusan Dewan Pengawas menonaktifkan dirinya tidak berdasar dan cacat hukum. Menurut dia, pemberhentian anggota direksi bisa dilakukan apabila melanggar undang-undang, merugikan keuangan negara, dan sedang menjalani proses pidana. “Saya sampai saat ini masih menjadi Direktur Utama TVRI yang sah periode 2017-2022 bersama lima direksi yang lain,” ujarnya melalui surat pada Kamis, 5 Desember lalu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menyebutkan penunjukan pelaksana tugas harian direktur utama tak sesuai dengan regulasi. Menurut dia, Helmy masih menjabat direktur sampai proses pemberhentiannya dilakukan secara formal. 

 

---

 

Jafar Shodiq Alatas. Youtube/Habib Jafar Shodiq Alatas

 

Penghina Ma’ruf Amin Ditangkap

ANGGOTA Front Pembela Islam, Jafar Shodiq Alatas, ditangkap anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI di rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ia ditengarai menghina Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat berceramah di Singkawang, Kalimantan Barat, pada 2 Januari lalu dengan menyebut kata “babi”. Jafar diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan polisi meringkus Jafar dengan laporan model A. Laporan tipe ini dibuat oleh kalangan internal kepolisian yang mengalami, melihat, dan menemukan langsung peristiwa tindak pidana. “Tim Direktorat Siber langsung menangkap JS,” ujar Argo pada Kamis, 5 Desember lalu.

Ma’ruf Amin menganggap isi ceramah Jafar bermuatan kebencian. Ia mengaku sudah memaafkan dan meminta Jafar tak mengulangi ceramah yang mengandung narasi permusuhan. “Mudah-mudahan dia bisa menyadari dan mengubah cara bernarasi,” kata Ma’ruf.