Legislator Golkar Usul Perubahan Sistem Pilkada Dibahas di RUU Paket Politik

“Pertimbanganya karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/wali kota lebih bagus untuk tetap langsung,” katanya.

Dia mengklaim gubernur dipilih oleh DPRD punya kualitas yang bagus. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk pilkada juga bisa dikurangi. Namun demikian, ujar dia, setiap pendapat dan perbedaan pandangan soal sistem pemilihan itu masih akan dikaji lebih lanjut. “Berbagai pendapat masih kita exercising sedemikian rupa,” kata dia.

Saat berpidato di acara ulang tahun ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem pemilihan kepala daerah yang berbiaya mahal. Dia melempar wacana agar kepala daerah cukup dipilih oleh DPRD.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Kamis malam, 12 Desember 2024.

Prabowo mengatakan jika pilkada cukup dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.

Kepala negara juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan.

Sementara itu, peneliti Perludem Titi Anggraini mengatakan mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung akan menimbulkan masalah baru. Titi menilai seharusnya pemerintah memperbaiki mekanisme pemilihan langsung agar lebih adil dan demokratis.

“Pilkada oleh DPRD merupakan cara penyelesaian masalah dengan masalah,” kata Titi kepada Tempo, Ahad, 1 Desember 2024.

Selain itu, dia mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung justru mempersempit peluang terjadinya politik transaksional. Di lain sisi, ujar Titi, perubahan sistem itu juga akan memperlemah hak dan kedaulatan warga untuk berpartisipasi.

Titi menuturkan, selama penegakan hukum masih lemah dan perilaku koruptif masih dibiarkan, apapun mekanisme pemilihannya pasti akan bermasalah. “Yang terjadi malah bisa makin mengokohkan oligarki dan hegemoni elite,” tuturnya. 

Meski begitu, Titi tidak menampik pemilihan gubernur oleh DPRD dapat menawarkan proses yang lebih mudah dan efisien. Namun, kata Titi, hasil pemimpin yang diputuskan hanya berbasis terhadap kesepakatan eksklusif para elite partai tanpa mengakomodasi suara dan harapan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pilgub dengan dipilih oleh rakyat, kata dia, juga masih ditemukan keputusan pencalonan yang berbeda dengan konstituen partai.

“Yang dilakukan harusnya reformasi partai politik yang berorientasi pada demokratisasi internal partai sembari terus memperbaiki regulasi pemilihan langsung yang ada saat ini,” katanya.

Pilihan Editor: Pernak-pernik Peristiwa Sebelum Muktamar Luar Biasa PBNU Digelar Desember Ini