Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo menilai rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia menguatkan okupasi Israel di Palestina. Pengosongan Gaza akibat evakuasi akan membuka ruang pendudukan Israel yang lebih sistematis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Sikap ini tidak sesuai dengan komitmen Indonesia untuk terus melawan penjajahan dan membela Palestina," kata Andar dalam rilis resmi, Jumat, 11 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Memang, pemerintah Indonesia berencana hanya memberikan tempat sementara bagi pengungsi Palestina. Namun, Andar mengatakan, tindakan itu mengancam perjuangan rakyat Palestina secara keseluruhan.
Kekosongan akibat evakuasi, kata dia, dapat digunakan sebagai celah untuk mempercepat agenda penjajahan yang telah berlangsung lama. Sehingga hak dan kedaulatan rakyat Palestina semakin tergerus.
"Oleh karena itu, setiap bantuan yang diberikan harus dapat mencegah upaya tindak lanjut berupa pendudukan atau ekspansi penjajahan," kata dia.
Selain itu, Andar mengatakan, pemerintah juga memerlukan koordinasi lintas sektor untuk mempersiapkan evakuasi 1.000 warga Gaza. Indonesia harus memastikan perawatan, perlindungan, dan penyusunan rencana jangka panjang bagi para pengungsi termasuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dukungan psikososial, serta jaminan hak mereka untuk kembali ke tanah air ketika situasi memungkinkan.
"Pemerintah juga harus memikirkan skenario alternatif jika para pengungsi tidak dapat kembali, dengan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap kohesi sosial di masyarakat domestik," kata dia.
Andar mengatakan, pemerintah perlu konsisten dalam perjuangan membela Palestina. Pemerintah perlu menguatkan bantuan kemanusiaan dan diplomasi strategi. Penguatan bantuan itu, kata dia, bukan dengan mengeluarkan kebijakan secara tiba-tiba yang bersifat retorik dan menimbulkan kegaduhan publik.
"Kebijakan luar negeri memiliki implikasi terhadap situasi domestik, sehingga setiap langkah harus dipertimbangkan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif di dalam negeri," kata dia.
Dari sejumlah hal itu, Andar meminta pemerintah Indonesia memperjelas maksud dan tujuan evakuasi secara terbuka. Pemerintah harus menyampaikan hasil asesmen dan riset yang telah dilakukan soal analisis kesiapan dan resiko rencana evakuasi.
Presiden Prabowo sebelumnya ingin mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Dia bertolak ke lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania untuk meminta dukungan.
Prabowo menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya itu jika mendapatkan lampu hijau dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal,” kata Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu dini hari, 9 April 2025.
Savero Aristia Wienanto berkonstribusi dalam tulisan ini.
Foto 
