Rindu Gelar Bos Bank Sentral

DIGELAR pada Senin pagi, 12 Desember 2022, rapat senat akademik Universitas Gadjah Mada berlangsung panas. Tiga anggota senat menolak keras rencana pemberian gelar guru besar atau profesor kehormatan untuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Sesaat sebelumnya, sekretaris senat akademik membacakan rencana yang tertuang dalam surat Rektor UGM Ova Emilia itu.

Anggota senat akademik, Fahmy Rahdi, termasuk yang bersuara lantang. Di hadapan Ova Emilia dan anggota senat lain, ia mengungkapkan bahwa UGM tak pernah memberikan gelar profesor kehormatan untuk kalangan nonakademis. Ia khawatir, sekali gelar itu diberikan, bakal banyak politikus dan pejabat lain mengantre titel yang sama.

“Pemberian gelar itu bisa jadi preseden buruk,” kata Fahmy, pengajar Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis, menceritakan ucapannya dalam rapat di kompleks Rektorat UGM itu kepada Tempo, Selasa, 21 Februari lalu. Dua anggota senat lain yang menolak berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis serta Fakultas Kehutanan.

Menurut Fahmy, Ova Emilia menyatakan penyematan gelar untuk Perry Warjiyo tak melanggar aturan. Ia merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2022 yang ditandatanganinya pada akhir Agustus 2022. Pasal 4 aturan itu menyebutkan bahwa rektor dapat mengusulkan gelar profesor kehormatan.

Meski menuai penolakan, rencana penganugerahan gelar untuk Perry tetap berlanjut. Ova Emilia mempersilakan forum senat membentuk tim penilai. Forum kemudian menunjuk dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ainun Na’im, sebagai ketua tim.

Dimintai tanggapan soal keterlibatannya, Ainun tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo. Namun dua anggota senat akademik bercerita bahwa tim itu akan menimbang kelayakan Perry menyandang gelar profesor kehormatan lantaran rekam jejaknya di BI dianggap moncer. Ia juga lulusan ekonomi moneter dan internasional dari Iowa State University, Amerika Serikat.

Adapun Ova Emilia meminta Tempo menemui Ketua Tim Kajian Regulasi Profesor Kehormatan, Andi Sandi Antonius, yang juga dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum. “Kalau terkait dengan berita, monggo hubungi beliau,” ujar Ova.

Baca: Bagaimana Sejumlah Kampus Mengobral Gelar Kehormatan untuk Politikus dan Pejabat?

Andi Sandi Antonius menerangkan rencana pemberian gelar profesor kehormatan tersebut tak salah karena merujuk pada peraturan rektor tentang pengangkatan guru besar kehormatan. Aturan itu turunan dari Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021. Sandi menyatakan pengangkatan guru besar kehormatan juga terjadi di kampus lain.

Ia mengklaim pengangkatan profesor kehormatan dari kalangan nonakademis bertujuan mengajak praktisi kembali ke kampus. "Mereka punya pengetahuan dan pengalaman yang belum dikaji. Perguruan tinggi bisa menjembatani," kata Sandi.

Keributan di rapat senat akademik menyebar di kalangan dosen UGM. Mereka gencar mencari tahu informasi tentang pemberian gelar profesor kehormatan untuk Perry. Anggota senat akademik, Fahmy Rahdi, mendengar informasi bahwa Perry telah tiga kali diusulkan menerima gelar itu sejak 2018. Namun usul itu selalu kandas karena Perry bukan dari kalangan akademikus.

Perry agaknya berminat menerima gelar profesor dari almamaternya. Seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengaku pernah membaca pesan pendek yang dikirim oleh Perry kepada koleganya pada Agustus 2021. Isinya, mempertanyakan alasan UGM mempersulit pemberian gelar profesor. “Saya tidak tahu apa kekurangan saya,” tulis Perry kepada dosen tersebut.

Demi menerima gelar kehormatan dari Kampus Biru, Perry di tengah kesibukannya sebagai Gubernur BI bahkan rela mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM tanpa dibayar pada semester genap 2021/2022. Dalam lembar daftar mata kuliah yang dilihat Tempo, Perry tercatat mengajar ekonomi moneter selama satu setengah semester.

Tempo berulang kali meminta tanggapan Perry melalui telepon dan pesan pendek ke nomor pribadinya. Tapi ia tak merespons. Begitu pula Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono.

Sejumlah dosen yang mengetahui rencana penganugerahan profesor itu mengatakan nama Perry diusulkan diam-diam oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna Poerwoko Sugarda, serta guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wihana Kirana Jaya. Mereka dikabarkan aktif berkomunikasi dengan Perry dan mendorong Ova Emilia memberikan gelar profesor.

Paripurna punya kedekatan dengan BI. Pada 2022, dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Journal of Central Banking Law Institutions, jurnal ilmiah terbitan BI. Empat dosen yang mengetahui komunikasi para pengusul dan rektor bercerita, setelah muncul penolakan, Wihana dan Paripurna menyarankan agar gelar untuk Perry diberikan lewat Sekolah Pascasarjana UGM.

Wihana menyatakan tak lagi aktif di UGM. Ia menjadi anggota staf khusus Menteri Perhubungan. “Silakan wawancara Dirjen Dikti yang mengeluarkan peraturan tentang gelar kehormatan,” ujar Wihana. Sedangkan Paripurna menyangkal ikut mengusulkan Perry mendapat gelar profesor kehormatan. Dia mengaku hanya mendengar ada tim khusus yang mengkaji rencana itu.