Mengapa Sengketa Legislatif Bertambah di Setiap Pemilu

Fajar menjelaskan, bertambahnya jumlah permohonan sengketa hasil pemilihan legislatif telah diperkirakan. Sebab, permohonan yang diajukan perseorangan dipisahkan dengan permohonan partai politik. “Permohonan sengketa bisa dari partai, bisa perorangan,” ujar Fajar, kemarin.

Menanggapi hal itu, pakar kepemiluan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Yance Arizona, mengatakan penambahan jumlah sengketa hasil pemilihan legislatif seakan-akan menjadi tren yang acapkali meningkat dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. “Artinya, ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu masih belum teratasi,” ujar Yance. Diperlukan evaluasi dari lembaga penyelenggara hingga pengawas pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, untuk memutus tren kenaikan jumlah sengketa tersebut.

Berdasarkan catatan yang dihimpun Tempo, sejak dua dekade penyelenggaraan pemilu, jumlah sengketa PHPU pemilihan legislatif di Mahkamah terus meningkat. Pada 2004, terdapat 44 permohonan, 70 permohonan pada Pemilu 2009, 297 dan permohonan pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 terdapat 262 permohonan dan pada Pemilu 2024 tercatat ada 297 permohonan yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Meski pernah turun pada 2019, kata Yance, jumlah tersebut tidak stagnan. “Sepertinya tidak ada langkah perbaikan yang dilakukan KPU,” ujarnya. 

Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan kenaikan tersebut cenderung dilatarbelakangi oleh masifnya gugatan partai politik yang gagal memenuhi ambang batas parlemen. Dia menyebutkan, pada Pemilu 2024, terdapat 18 partai politik yang berkontestasi. Namun hanya delapan partai yang dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. 

Selain itu, Herdiansyah tidak menafikan dugaan kecurangan pemilu menjadi faktor lain bertambahnya jumlah permohonan sengketa. Pada sengketa hasil pemilihan presiden, kubu pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mendalilkan terjadinya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dari politisasi dana bantuan sosial, pengerahan aparatur negara, hingga cawe-cawe pejabat daerah dan kepala negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. “Ini agak tricky, tapi based on case,” ujar Herdiansyah.

Alarm bagi KPU 

Menurut Herdiansyah, permohonan angka sengketa hasil pemilihan yang kerap bertambah dari pemilu ke pemilu semestinya menjadi alarm bagi KPU untuk melakukan evaluasi. Sebab, hal yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu berkelindan dengan peristiwa yang terjadi setelahnya. “Logikanya, makin luas dugaan kecurangan, makin potensial permohonan PHPU itu diajukan,” ucapnya.

Petugas kepolisian berjaga menjelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2014. Dok. TEMPO/Aditia Noviansyah

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU mesti membenahi sistem penghitungan suara atau Sirekap, selain mengevaluasi dan bersama Bawaslu menindak dugaan kecurangan. Sebab, kata Hadar, masifnya kesalahan saat penginputan suara pada Sirekap sedikit-banyak membuat kegaduhan yang menimbulkan niat untuk membawa perkara ke Mahkamah. “Begitu pula proses verifikasi faktual partai. Sejak awal ini menjadi persoalan. Semestinya segera dievaluasi,” kata Hadar.

Adapun komisioner KPU, Mochamad Afifuddin, saat dimintai konfirmasi tak menampik ihwal bertambahnya jumlah permohonan sengketa hasil pemilihan legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan, dibandingkan dengan Pemilu 2019 secara kuantitas, pada Pemilu 2024 memang lebih banyak permohonan perkara PHPU. Namun pertambahan jumlah perkara ini terjadi karena Mahkamah tidak bertindak seperti pada 2019. “Pada 2019, permohonan yang masuk tidak semuanya langsung diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi, pada 2024, Mahkamah Konstitusi meregister semua permohonan yang diajukan,” kata Afifuddin.

Afifuddin enggan berkomentar banyak ihwal evaluasi KPU untuk memutus tren meningkatnya jumlah permohonan sengketa hasil pemilihan legislatif dari pemilu ke pemilu. Afifuddin menyarankan Tempo bertanya dan meminta pendapat kepada sejumlah pakar. Dia menegaskan, KPU siap mengikuti rangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi. “Sudah ada tim hukum KPU serta sudah disiapkan jawaban dan alat bukti untuk membantah dalil para pemohon,” ujarnya.

Ihwal evaluasi, Yance Arizona mengatakan, agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, KPU harus mendapat dukungan dari banyak kalangan, misalnya dari DPR. Menurut Yance, pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Uang Kartal akan membantu penyelenggaraan pemilu terbebas dari politik uang. “Pengetatan aturan dana kampanye juga amat penting. Jadi tidak hanya soal teknis untuk membuat pemilu lebih baik lagi,” katanya.