Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Charta Politika Indonesia menyatakan bahwa mayoritas masyarakat setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal itu terlihat dalam survei terbaru yang mereka lakukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan sebesar 63,1 persen dari responden yang mereka wawancarai setuju jika Jokowi melakukan reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ketika kami uji lebih lanjut, 63,1 persen memang menyatakan setuju apabila dilakukan reshuffle,” kata Yunarto dalam acara Rilis Survei Charta Politika: Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo, Senin, 13 Juni 2022.
Menurut Yunarto, tendensi dukungan terhadap Jokowi tersebut juga terlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berada pada angka 68,4 persen, dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada pada angka 53,5 persen.
Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri. Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
"Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja," ucap Yunarto.
Apalagi, isu mengenai reshuffle kabinet kembali menguat belakangan ini. Oleh karena itu, isu mengenai pergantian menteri ini merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Tingginya dukungan publik terhadap Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle, menurut dia, menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat.
"Memang dukungan atau dorongan dari publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar, ada di angka 63,1 persen. Jauh dari yang menyatakan tidak setuju, hanya 24,3 persen," ucapnya.
Yunarto pun memprediksi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin bisa kembali meningkat apabila reshuffle menteri benar-benar terjadi.
"Dengan catatan reshuffle didasarkan kebutuhan kinerja," kata Yunarto.
Reshuffle menteri akan menjadi salah satu faktor pendorong kepuasan publik, dengan catatan perombakan dilakukan oleh Presiden Jokowi berdasarkan kepada kebutuhan kinerja, bukan untuk menjadi tata ulang koalisi partai.
"Ini momen yang tepat apabila betul Jokowi berencana melakukan reshuffle," ujar Yunarto.
Sejumlah menteri di bidang ekonomi dikabarkan akan menjadi sasaran pergantian pada reshuffle kali ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai banyak menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju yang sibuk dengan agenda politiknya masing-masing. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir yang tampak berambisi maju pada Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara terang-terangan menyatakan pencalonan dirinya sebagai Capres pada Pilpres 2024. Tak seperti Erick yang belum memiliki kendaraan politik, Airlangga diusung oleh Partai Golkar yang dipimpin olehnya.
Isu reshuffle kabinet ini juga bergulir di tengah bergolaknya perekonomian nasional akibat kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai gagal untuk mengendalikan harga minyak goreng hingga cabai yang kini harganya terus naik.
Reshuffle ini juga disebut akan menjadi pintu masuk bagi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendapatkan kursi menteri. Beberapa bulan lalu, PAN disebut telah diminta Presiden Jokowi untuk menyiapkan kandidat untuk mengisi salah satu pos menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
