Melenggang Budi, Karpet Merah Basuki

UJI kelayakan dan kepatutan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara berjalan mulus, Rabu pekan lalu. Semua fraksi di Komisi Pertahanan dan Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat langsung memberi restu kepada mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Rapat selama satu setengah jam itu dibagi dalam dua sesi. Dinyatakan terbuka saat Budi Gunawan memaparkan program kerja dan digelar tertutup ketika para wakil fraksi menyampaikan pandangan masing-masing. "Tidak ada tanya-jawab, ekspres, dan serba cepat," kata anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha.

Syaifullah mengatakan, dalam uji kepatutan dan kelayakan, selalu ada sesi tanya-jawab mendalami materi. Bahkan anggota DPR kerap menyerang peserta ujian dengan pertanyaan tajam. Kali ini, jangankan mencecar, tak satu pun anggota komisi mengajukan pertanyaan.

Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Pareira, mengatakan paparan Budi Gunawan berfokus pada peningkatan kapasitas BIN, khususnya dalam menghadapi kejahatan dunia maya. Pencegahan dan penanganan terorisme serta pencegahan kasus penyanderaan juga dipresentasikan. Seperti Syaifullah, Andreas menggambarkan rapat berjalan tanpa hambatan. "Mau apa lagi, sudah pasti mulus," ujar Andreas.

Keesokan harinya, keputusan mengenai Budi Gunawan dibawa ke sidang paripurna DPR. Dewan menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Sutiyoso dari jabatan Kepala BIN dan selanjutnya mengangkat Budi Gunawan. Mulusnya jalan di DPR tak lepas dari safari politik yang dia lakukan setidaknya dalam sebulan terakhir sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Wakil Kepala Kepolisian RI ini rajin menemui sejumlah ketua umum partai dan petinggi DPR. Misalnya, Budi Gunawan diketahui menemui Ketua DPR Ade Komarudin pada awal Agustus lalu. Seorang politikus yang mengetahui pertemuan ini mengatakan Budi bertandang ke rumah dinas Ade di kawasan Widya Chandra, Jakarta, dan menyatakan minta bantuan agar tak dihambat di Senayan. "Aku dibantu dong, Mas, mau jadi Kepala BIN," kata Budi seperti ditirukan politikus itu.

Ade berjanji membantu Budi. Di hadapan Budi Gunawan, Ade menyatakan jenderal polisi angkatan 1983 itu sudah lama memiliki hubungan baik dengan DPR. Ade tidak membantah atau membenarkan soal pertemuan tersebut. Ia menyerahkan penunjukan Kepala BIN kepada Presiden Jokowi. "Tanyakan ke sana (Istana)," kata Ade.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto juga dikunjungi Budi Gunawan pada pertengahan Agustus lalu. Seorang politikus Golkar mengatakan Budi mendatangi rumah pribadi Setya di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Bertamu pada pagi hari, Budi meminta Golkar memuluskan langkahnya sebagai Kepala BIN. Setya membenarkan kunjungan Budi. "Saya terima sebagai sahabat," katanya. Namun dia membantah kabar bahwa pertemuan tersebut membahas pencalonan Budi Gunawan untuk menjadi kepala lembaga telik sandi. "Kami mengobrol biasa, termasuk soal keluarga," ujar Setya.

LOBI juga dilakukan Budi Gunawan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy pada Jumat dua pekan lalu. Menurut Syaifullah Tamliha, dalam pertemuan itu Budi meminta agar didukung di DPR. "Memang ada sowan. Sebab, kalau diserahkan ke fraksi, bisa jadi liar," katanya.

Dua hari setelah pertemuan antara Budi dan Romahurmuziy, Syaifullah menyatakan mendapat instruksi langsung dari ketua umumnya agar mendukung Budi Gunawan. Sebelumnya, Romahurmuziy menyatakan mendukung keputusan Presiden dalam mengangkat Ketua BIN baru. "Kami mendukung pemerintah," katanya.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian RI ini juga mencari dukungan Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Seorang anggota Komisi Pertahanan mengatakan Budi bertemu dengan Zulkifli agar Fraksi PAN di DPR memuluskan fit and proper test. Zulkifli tak membantah ada pertemuan itu.

Ia juga mengakui telah memerintahkan Fraksi PAN di DPR untuk memuluskan jalan Budi. "Sebagai partai pendukung pemerintah, saya menginstruksikan anggota fraksi mendukung Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN," katanya.

Ditemui menjelang pelaksanaan fit and proper test, Rabu pekan lalu, Budi Gunawan ditanya Tempo soal safari politiknya menjaring dukungan. Namun dia menolak menjawab dan hanya melontarkan senyum. "Terima kasih," ujarnya singkat

Mulusnya Budi Gunawan menjadi Kepala BIN tak lepas dari faktor Istana. Sejak Jenderal Tito Karnavian dilantik menjadi Kepala Polri pada 13 Juli lalu, kabar Budi Gunawan akan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara santer beredar. Sejumlah politikus PDI Perjuangan mengatakan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN menjadi jalan tengah atas penolakan Jokowi terhadap Budi sebagai calon Kepala Polri.

Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, mengatakan partainya terang-benderang mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Menurut dia, Presiden dan PDIP biasa berkonsultasi, termasuk dalam pemilihan Kepala BIN. "Presiden Jokowi kan lahir dari PDIP," katanya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, Presiden memilih Budi karena faktor keahlian dan pengalaman.

Dua bulan berlalu sejak pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kepala Polri, Presiden Joko Widodo tak kunjung mengirim surat kepada DPR tentang pergantian Kepala BIN. Politikus PDIP mengatakan awalnya Istana menjanjikan mengirim surat pergantian Kepala BIN pada pertengahan Agustus atau sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah gagal, surat rencananya akan dikirim setelah peringatan Hari Kemerdekaan.

Hingga akhir Agustus, surat pergantian Kepala BIN tak kunjung sampai di DPR. Surat pergantian Kepala BIN baru dikirim Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR pada Jumat, 2 September lalu. Pratikno menegaskan tidak tahu kapan Presiden memutuskan memilih Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso. "Proses pergantian hanya diketahui Presiden," kata Pratikno.

Seorang politikus PDIP mengatakan Istana baru memenuhi "janji" dengan mengirim surat pergantian Kepala BIN karena sejumlah alasan. Pertama, Budi lebih dulu diminta membantu konsolidasi internal Polri setelah Tito Karnavian diangkat sebagai Kapolri. Pengangkatan Tito, yang melewati empat angkatan, sempat menimbulkan gejolak di tubuh Kepolisian.

Pergantian Kepala BIN, kata politikus itu, menjadi kian lancar setelah dukungan PDIP kepada Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta kian tegas. Sejumlah politikus PDIP mengakui Presiden Jokowi memang aktif membantu pencalonan Basuki sebagai calon gubernur dari partai pemenang pemilihan umum itu. Jokowi beberapa kali berinisiatif mempertemukan Basuki dengan Megawati.

Salah satunya saat Basuki, Jokowi, dan Megawati mengobrol khusus tentang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta di mobil, dalam perjalanan menghadiri rapat pimpinan nasional Partai Golkar, akhir Juli lalu. Mereka berada dalam satu mobil dari rumah Megawati di Jalan Teuku Umar di kawasan Menteng hingga ke Hotel Sultan di dekat Semanggi, Jakarta, tempat acara Golkar. Saat ini Basuki masih menunggu keputusan resmi PDIP.

Dukungan PDIP bagi Basuki kian terucap jelas dari Megawati ketika berpidato dalam Rapat Koordinasi Badan Saksi Pemilu Nasional di kantor Dewan Pimpinan Pusat, Jalan Diponegoro, Menteng, 31 Agustus lalu. Rapat ini dihadiri sejumlah pengurus DPP, seperti Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto; anggota DPRD DKI Jakarta, William Yani; anggota DPR, Arief Wibowo; 34 pengurus PDIP provinsi seluruh Indonesia; dan 34 perwakilan badan saksi pemilu seluruh Indonesia.

Seorang peserta rapat menuturkan, Megawati berpidato keras berkaitan dengan pencalonan Basuki. Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan sikap para pengurus, baik dewan pimpinan pusat maupun dewan pimpinan daerah serta dewan pimpinan cabang, yang terus menentang Basuki.

Megawati marah karena banyak pengurus terus menyerang Basuki tanpa memberikan alternatif calon gubernur yang memiliki peluang besar untuk menang dalam pilkada DKI Jakarta. Megawati pun menyoroti demonstrasi anti-Ahok yang belakangan rutin terjadi di kantor DPP. "Ibu (Megawati) menyampaikan, mau demonstrasi sebesar apa pun, Ibu tidak takut karena keputusan berada di tangannya," kata peserta rapat itu. Megawati juga mengingatkan kadernya untuk berhenti menghujat Basuki. Sebab, PDIP adalah partai yang mengusung Basuki dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2012.

Serangan bertubi-tubi kepada gubernur inkumben Basuki yang dulu dicalonkan oleh PDIP, menurut Megawati, tidak menggambarkan nilai-nilai partai. Megawati dalam rapat itu juga mengingatkan peran partainya yang selalu melindungi kelompok minoritas. William Yani mengakui bahwa Megawati memang marah dalam rapat tersebut. "Itu marah Ibu sama anak, sudah biasa," katanya.

William mengakui Megawati memang menyinggung soal Basuki. Tapi ia membantah dalam rapat itu Megawati menyatakan dukungannya kepada Basuki. Megawati memberi peringatan keras kepada semua kader untuk tak selalu mengeluh dan memprotes Ahok tanpa memberi solusi. "Ibu menyampaikan, kalau Anda tidak suka Ahok, gantinya siapa?" ujarnya.

Andreas Pareira membantah anggapan bahwa pengangkatan Budi Gunawan akan membuat dukungan partai kepada Basuki makin pasti. "Terlalu jauh. Apa kaitannya?" katanya. Basuki berkomentar singkat ketika ditanya mengenai terbitnya dukungan PDIP untuknya berkaitan dengan keluarnya surat Jokowi tentang pergantian Kepala BIN tersebut. "Itu gosip tingkat tinggi," ucapnya.

Budi Gunawan ketika ditemui seusai pelantikan Kepala BIN di Istana Negara, Jumat malam pekan lalu, meminta penunjukan dirinya sebagai Kepala BIN tidak dipolitisasi. Menurut dia, Presiden pasti memiliki pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. "Jangan lagi dipolitisasi," katanya.

Soal faktor kedekatan dengan Megawati di balik jabatannya yang baru itu, Budi Gunawan juga menyangkal. "Semua dekat dengan Ibu Megawati, bukan hanya saya," ujarnya. "Profesionalisme akan jadi kata kunci."

Adapun Pratikno memastikan tidak ada hubungan antara pilkada DKI Jakarta dan pergantian Kepala BIN. "Itu dikait-kaitkan saja. Tidak ada pembicaraan soal itu," katanya.

Ananda Teresia, Friski Riana, Wayan Agus Purnomo, Istman M.P.