Menteri HAM Pilihan Prabowo Dapat Nilai Terendah dari Celios, Apa yang Salah?

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies atau Celios beri nilai rendah untuk kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dari Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam studi terbaru yang berjudul “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran”, Celios menilai Pigai memiliki kinerja yang buruk nomor 1.

Dapat Nilai Minus dari Celio

Celios dalam survei yang ditujukan untuk menilai kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama kerja menyatakan Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Pigai juga masuk ke dalam lima besar kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle” dan “Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja”.

“Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan,” kata pihak Celios dalam tulisan studinya pada Selasa, 21 Januari 2025.

Studi yang digelar Celio tersebut menjaring respon dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut berasal dari desk berbeda, termasuk desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

Kinerja Penegakan HAM yang Memprihatinkan

Pigai mengatakan kementeriannya tidak memiliki program dalam 100 hari kerja pada Kamis, 31 Oktober 2024 saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR. Pigai mengatakan, "Kami tidak punya program 100 hari kerja. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara. Kami fokus selama lima tahun kalau kami dipertahankan.”

Pigai mengungkapkan bahwa Kementerian yang dipimpinnya berkomitmen memastikan setiap kebijakan memiliki perspektif HAM. Lebih lanjut, Pigai berjanji untuk berada di garis terdepan untuk memastikan kebijakan-kebijakan tidak melanggar HAM dan merugikan kelompok marjinal. Pigai akan berfokus pada penataan organisasi dan sistem di Kementerian HAM.

"Program 100 hari adalah tatalaksana, revitalisasi organisasi, tata laksana dan pembangunan organisasi dan pengisian staf. Saya rasa ini akan selesai dalam tujuh hari saja," katanya.

Dalam rapat yang sama, Natalius Pigai juga meminta tambahan pegawai dari yang awalnya 188 orang menjadi 2.544 hingga menuai respon negatif dari masyarakat publik.

"Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf," ujar Pigai.

Pigai mengungkapkan agar penambahan jumlah anggota dibarengi dengan peningkatan jumlah anggaran sebanyak Rp14 miliar untuk gaji pegawai. 

Penambahan jumlah pegawai untuk Kementerian HAM ditujukan untuk menyasar kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Menurut Pigai, akan ada 80.000 kelompok yang menjadi target kebijakan Kementerian HAM. Pigai menyampaikan bahwa programnya akan langsung menyentuh ke level individu sehingga berencana membentuk 1.700 tim di setiap wilayah.

"Tim ini akan bekerja mengorganisasi pasukan-pasukan yang menyasar individu dan kami akan membentuk kantor wilayah nantinya," ujarnya.

Kementerian HAM sendiri merupakan kementerian yang dirancang untuk berdiri sendiri di era Prabowo saat ini. Sebelumnya, kementerian ini masuk sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Ada banyak kebijakan yang perlu dirancang untuk membangun kementerian yang dibawahi Pigai tersebut agar mampu menjalankan fungsi dalam menegakkan HAM.

Sementara itu, HAM menjadi salah satu misi yang termasuk dalam 8 Misi Asta Cita yang dirancang Prabowo dan Gibran pada urutan pertama. Misi tersebut mengungkapkan pemerintahan Prabowo dan Gibran memiliki misi untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Oleh karena itu, kinerja Pigai yang memprihatinkan harus menjadi catatan bagi Prabowo dan Gibran dalam memperbaiki agenda penegakan HAM di Indonesia.

Nabiila Azzahra, Nandito Putra, dan M. Khory Alfarizi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai