Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Badan Intelijen Usut Penyadapan Presiden
BADAN Intelijen Negara menindaklanjuti informasi adanya operasi penyadapan terhadap delegasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di London, April 2009.
Menurut Kepala Badan Intelijen Marciano Norman, lembaganya sedang mengumpulkan bukti dugaan penyadapan tersebut. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan badan intelijen tiga negara yang juga jadi korban penyadapan. "Kami juga menggali informasi dari negara yang disebut melakukan penyadapan," katanya Senin pekan lalu.
Dua media Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, memberitakan rombongan Presiden disadap oleh mata-mata Amerika Serikat dan Inggris. Australia memanfaatkan hasil sadapan itu untuk meraih dukungan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Marciano memperkirakan bakal menemui kesulitan mendapatkan informasi sumber awal bocoran tersebut. Sebab, kabar itu dibuka pertama kali oleh agen Edward Snowden, yang sekarang buron di Rusia. Staf Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah memang menduga ada pihak tertentu yang menyadap dengan maksud khusus.
Dalam Pantauan Intel Asing
BUKAN sekali ini saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diganggu operasi intelijen asing. Sebelumnya, sejumlah bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dirilis WikiLeaks membuka soal ini.
Sumber: PDAT
Moeldoko Diusulkan Jadi Panglima TNI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Kepastian itu terungkap dari surat yang dilayangkan Presiden ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. "Surat Presiden sudah kami terima," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Senin pekan lalu.
DPR akan memproses paling cepat surat Presiden itu seusai reses pada 16 Agustus mendatang. Menurut Priyo, terpilih atau tidaknya Moeldoko ditentukan hasil uji kelayakan dan kepatutan. "Paling cepat setelah minggu ketiga Agustus nanti," ujarnya.
Laksamana Agus Suhartono akan pensiun pada Agustus 2013. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Seleksi Pimpinan LPSK Simpang-siur
KOALISI Perlindungan Saksi dan Korban mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengirimkan nama calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ke Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalani seleksi.
Andi Muttaqien, perwakilan koalisi yang merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, mengatakan Yudhoyono juga mesti menerbitkan surat perpanjangan masa komisioner, yang masa tugasnya berakhir pada 8 Agustus mendatang. "Itu dibutuhkan agar lembaga perlindungan tetap berjalan," katanya. Lili Pintauli Siregar, anggota LPSK, menilai kekosongan jabatan membuat program perlindungan saksi tersendat karena lembaga tidak bisa mengeluarkan keputusan.
Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Gede Pasek Suardika mengaku masih menunggu usulan calon nama dari Presiden. Sebelumnya, panitia seleksi dikabarkan sudah menyerahkan 21 nama untuk diciutkan menjadi 14 nama yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Namun ini dibantah juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha. "Kami belum menerima nama," ujarnya.
'Istana' di Penjara Narkoba
WAKIL Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengakui ada ruangan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang yang dipakai oleh beberapa narapidana. Namun ia masih merahasiakan ruangan istimewa tersebut.
Adalah Vanny Rossyane, 22 tahun, kekasih terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, yang membuka pertama kali. Vanny mengaku beberapa kali menggunakan ruang tersebut untuk memakai narkoba dan berhubungan intim.
Sumber Tempo mengatakan ada dua ruangan yang disewakan: kamar mandi dan poliklinik. Kamar mandi berada di lantai dua, berdekatan dengan ruangan kepala keamanan. Sedangkan poliklinik di lantai dasar. Kamar mandi itu bebas disewa setiap hari, kecuali Ahad dan Jumat. Adapun poliklinik "dibuka" saban Sabtu.
Audit Pantura Setelah Lebaran
BADAN Pemeriksa Keuangan segera melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional di sepanjang pantai utara Jawa (Pantura). Pemeriksaan rencananya dilaksanakan setelah Lebaran.
Anggota BPK, Ali Masykur Musa, mengatakan hasil audit khusus itu ditargetkan selesai pada semester II dan akan dirilis bersamaan dengan ikhtisar hasil pemeriksaan sementara pada 2014. Audit untuk jalur Pantura ini bukanlah yang pertama kali. BPK melakukan pemeriksaan serupa untuk proyek 2010.
Pada tahun itu, Badan Pemeriksa menemukan sejumlah modus, antara lain pengurangan spesifikasi dan pelapisan jalan. Ada juga proyek yang dikerjakan mepet dengan waktu mudik, tak sesuai dengan kontrak, dan terjadi kemahalan harga. Ia menduga hasil audit nanti bakal mirip dengan temuan pada 2010.
Ali mencurigai ongkos perbaikan dan pemeliharaan tak sebesar yang dianggarkan dalam belanja negara. Tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp 1,23 triliun untuk jalur Pantura. Ini berarti ada kenaikan dari tahun sebelumnya, yang Rp 900 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo