MOMEN

Dua Kecelakaan Kereta dalam Sehari

Dua kecelakaan kereta api terjadi di Jawa Tengah, Sabtu pekan lalu. Sekitar pukul 02.30 WIB, kereta api eksekutif Argo Bromo Anggrek rute Jakarta-Surabaya menabrak dari belakang kereta api bisnis Senja Utama rute Jakarta-Semarang di Stasiun Petarukan, Pemalang. Sedikitnya 36 orang tewas dan lebih dari 35 penumpang lainnya luka berat akibat peristiwa ini. Masinis Argo Bromo dan seorang petugas pengatur jalur diperiksa di Kepolisian Resor Pemalang berkaitan dengan peristiwa ini.

Satu kecelakaan lain terjadi sekitar pukul 09.30 di Stasiun Purwosari, Solo. Kereta api eksekutif Bima menyerempet gerbong belakang kereta api bisnis Gaya Baru di persimpangan jalur Stasiun Purwosari, Solo. Satu orang tewas dan empat luka-luka dalam kecelakaan ini. Sebuah tim yang dibentuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) baru memeriksa seorang petugas stasiun menyangkut kecelakaan ini.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan tabrakan di Stasiun Petarukan disebabkan oleh pelanggaran sinyal yang dilakukan masinis. Adapun kecelakaan di Purwosari diduga karena kesalahan petugas pengatur jalur. Sebab, kemungkinan besar, kecelakaan terjadi akibat posisi parkir Gaya Baru kurang maju.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah mengirim tim investigasi untuk mencari tahu penyebab kecelakaan kereta itu. Menurut juru bicara Komite, J.A Barata, kecelakaan bisa disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait, dari kesalahan manusia, sarana, hingga lingkungan.

Masjid Ahmadiyah Dibakar

Sebuah masjid dan lima rumah milik anggota jemaah Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dibakar oleh ratusan orang, Jumat pekan lalu. Satu mobil dan dua sepeda motor juga ikut dibakar.

Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Tomex Kurniawan mengatakan pembakaran terjadi setelah disebut-sebut ada anggota jemaah Ahmadiyah menusuk dan menyandera warga Ciampea. ”Seorang warga bernama Rendi kini dirawat di Rumah Sakit Karya Bakti,” kata Tomex. Tak terima dengan penusukan dan penyanderaan tersebut, warga menyerang dan membakar kediaman warga Ahmadiyah.

Dari Istana Negara, lewat juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta hukum ditegakkan dalam insiden penyerangan itu. ”Bila ada penyimpangan hukum yang dilakukan oleh siapa pun, harus ditindak dan dikenai sanksi yang berlaku,” kata Julian.

Gayus Mengaku Terima Duit Bakrie

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi Gayus Halomoan Tambunan. Ketua majelis hakim Albertina Ho menyatakan tidak setuju dengan pendapat kuasa hukum Gayus, yang mengatakan dakwaan jaksa tidak lengkap. ”Menimbang eksepsi bagian pertama ini bukan materi eksepsi, maka haruslah ditolak,” kata Albertina, Rabu pekan lalu. Sidang dilanjutkan Senin pekan ini.

Adnan Buyung Nasution, kuasa hukum Gayus, mengatakan dakwaan jaksa tidak mengungkap seluruh pengakuan kliennya. Saat diperiksa tim penyidik tim independen, Gayus membeberkan uang Rp 28 miliar di kantongnya berasal dari Grup Bakrie. Anehnya, keterangan itu tidak muncul di dakwaan.

Pengakuan itu juga disampaikan Gayus saat menjadi saksi di persidangan terdakwa Andi Kosasih, Selasa pekan lalu. Ia lagi-lagi mengaku menerima sejumlah duit dari tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan Arutmin.

Menurut Gayus, pada 2008 ia menerima US$ 500 ribu dari PT Kaltim Prima Coal. Dari Bumi Resources mendapat US$ 500 ribu. Uang itu sebagai imbalan untuk membuat surat bantahan dan banding Bumi Resources. Terakhir, Gayus mengaku menerima order Kaltim Prima Coal dan Arutmin dengan imbalan US$ 2 juta.

Pengakuan Gayus itu dibantah Presiden Komisaris PT Bumi Resources Tbk. Suryo Bambang Sulisto. Ia menyangkal jika disebutkan perusahaannya pernah membayar Gayus menyelesaikan sengketa pajak perusahaan tersebut di pengadilan pajak. ”Enggak betul itu,” katanya.

Damai di Tanah Tarakan

Tokoh masyarakat adat Tidung dan pemuka masyarakat Bugis di Tarakan, Kalimantan Timur, menandatangani kesepakatan damai, Rabu pekan lalu. Keduanya berjanji akan menghentikan konflik yang meletus di kota itu, sejak sehari sebelumnya. Bentrok fisik itu sendiri menewaskan lima orang dan menghancurkan sedikitnya tujuh bangunan di kawasan pusat Kota Tarakan. Ribuan warga pun mengungsi.

Kesepakatan damai ini berisikan sepuluh poin, antara lain pelucutan senjata di kedua kelompok dan penyerahan masalah ini sepenuhnya ke tangan aparat penegak hukum. ”Apabila kesepakatan damai ini dilanggar, akan ada tindakan tegas,” kata Sabirin Sanyong, wakil salah satu kelompok yang bertikai.

Sampai akhir pekan lalu, kondisi keamanan dilaporkan sudah berangsur-angsur normal. Meski penjagaan ketat polisi masih tampak di sejumlah titik kerusuhan, warga sudah kembali beraktivitas. Pasar, pusat pertokoan, dan sekolah sudah kembali buka. Ribuan warga yang sempat mengungsi satu demi satu pulang.

Kerusuhan Selasa malam pekan lalu dipicu hal sepele. Bentrok antarpemuda meluas menjadi konflik antaretnis terkait dengan tewasnya seorang tokoh adat setempat. Dalam waktu singkat, warga membalas dengan menggelar sweeping, yang menewaskan tiga pemuda asal Sulawesi. Kematian ini memicu bentrok lebih luas.

Pemerintah lokal dan polisi bergerak cepat mempertemukan tokoh dari dua kelompok yang bertikai. Dalam rapat yang digelar di Bandar Udara Juwata, Tarakan itu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mendesak warganya agar menyerahkan persoalan ini kepada polisi. Apalagi tiga pelaku pembunuhan pertama yang memicu kerusuhan sudah ditangkap. ”Kami juga akan merancang program kerukunan sosial, agar warga Bugis di Tarakan tak lagi dianggap pendatang,” kata Wali Kota Tarakan Udin Hianggo.

Menolak Tes Keperawanan Siswa

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menolak rencana Pemerintah Provinsi Jambi memeriksa keperawanan calon siswa perempuan di wilayah itu. ”Itu melanggar hak anak dan hak asasi manusia,” kata Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto, Rabu pekan lalu. ”Rencana itu amat diskriminatif dan merugikan perempuan,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar.

Kementeriannya, menurut Linda, sudah menghubungi pemerintah daerah di Jambi untuk mengetahui duduk persoalan dan latar belakang munculnya kabar meresahkan ini. ”Sebagian pejabat yang saya hubungi mengaku tidak setuju,” katanya.

Ide tes keperawanan untuk siswi dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi, Bambang Susatyo, awal pekan lalu. Politikus ini menilai penerapan tes keperawanan yang disertai ancaman hilangnya akses pendidikan bagi siswi tak perawan akan menurunkan kecenderungan remaja Jambi terlibat seks bebas. ”Diharapkan akan muncul budaya malu di kalangan pelajar,” katanya lagi. Jika disetujui koleganya sesama politikus, ide Bambang akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang akan disahkan oleh DPRD.