Momen

Koruptor Dapat Remisi Lagi

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Dedi Sutardi menjelaskan, 14 narapidana korupsi di penjara Sukamiskin memperoleh remisi khusus Idul Fitri antara 15 hari dan dua bulan.

Terpidana korupsi proyek alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-api, Sumatera Selatan, Al-Amin Nur Nasution, menerima remisi khusus tersebut satu bulan. Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini pada 17 Agustus lalu juga sudah diberi potongan masa tahanan empat bulan.

Terpidana kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran, Danny Setiawan, yang bulan lalu diberi remisi 3 bulan 20 hari, mendapat korting masa tahanannya lagi satu bulan. Narapidana korupsi cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Udju Djuhaeri, yang bulan lalu menerima potongan 1 bulan 15 hari, memperoleh tambahan satu bulan.

Penerima remisi satu bulan lainnya adalah Irawady Joenoes, yang dihukum setelah terbukti menerima suap dalam pengadaan tanah bangunan kantor Komisi Yudisial. Selain di Jawa Barat, pemberian remisi terhadap narapidana korupsi terjadi di Banten dan Palu, Sulawesi Tengah.

Golkar Tak Diundang ke Cikeas

PARTAI Golkar tak diundang dalam acara buka puasa bersama di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Ahad pekan lalu. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, yang diundang hanyalah partai politik yang mengusung Yudhoyono sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun lalu. "Ini bukan pecah koalisi," katanya. "Golkar kan waktu itu punya calonnya sendiri."

Dalam acara yang dibuka dengan ceramah politik Presiden tersebut, hadir Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Juga datang fungsionaris 17 partai kecil pengusung Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Priyo Budi Santoso membantah partainya tak diundang. Menurut dia, undangan itu datang mendadak saat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sudah punya jadwal kunjungan ke Sumatera Selatan. Lagi pula Golkar sudah diwakili Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang juga menjabat wakil ketua umum.

Pemindahan Ibu Kota Segera Dibahas

PEMERINTAH menyiapkan tiga skenario mengatasi kemacetan di Jakarta. Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan ketiga opsi itu akan mulai dibahas di sidang kabinet setelah libur Idul Fitri.

Tiga skenario mengatasi persoalan laten ini pertama kali dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat hadir dalam acara buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri, Jumat dua pekan lalu. Menurut Yudhoyono, pemindahan ibu kota menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta. Opsi lainnya: memisahkan pusat pemerintahan dengan ibu kota, seperti di Malaysia.

Dua skenario tersebut perlu waktu lima hingga sepuluh tahun dan butuh biaya mahal. Karena itu, menurut Yudhoyono, pemerintah juga menyiapkan skenario realistis, bertahan di Jakarta dengan memperbaiki sarana transportasi.

Menurut Wakil Presiden Boediono, pemerintah telah menunjuk Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto untuk mengkoordinasi program mengatasi kemacetan itu. Langkah yang disiapkan dari rencana pembangunan moda transportasi massal, electronic road pricing, hingga pengetatan aturan parkir.

Kolonel Pengkritik Presiden Ditegur

MARKAS Besar TNI Angkatan Udara menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Kolonel Adjie Suradji karena menulis opini di surat kabar yang isinya mengkritik kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Itu pelanggaran kode etik," kata Kepala Dinas Penerangan Umum Angkatan Udara Marsekal Pertama Bambang Samoedro, Senin pekan lalu.

Adjie menulis artikel berjudul "Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan" di rubrik opini harian Kompas. Dalam tulisan itu, anggota staf operasional Markas Besar Angkatan Udara ini menyebutkan Yudhoyono tidak memiliki keberanian memberantas korupsi. Ia juga menilai Presiden lebih sibuk dengan pencitraan diri ketimbang membuat perubahan.

Menurut Bambang, perwira aktif seperti Adjie tak boleh mengkritik Panglima Tertinggi TNI secara terbuka. "Tindakan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan di TNI."

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida menilai pemberian sanksi tersebut berlebihan. "Mestinya tidak ada tindakan represif terhadap karya tulis," ujarnya.

Operasi Militer di Puncak Jaya

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia melaporkan adanya operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. "Masyarakat mengadukan ada operasi militer atas permintaan pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yoseph Adi Prasetyo saat rapat di DPR, Jumat dua pekan lalu.

Yoseph mengatakan, April lalu, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe meminta TNI dan kepolisian menjalankan operasi keamanan setelah terjadi penyerangan ke pos polisi, yang diduga dilakukan Organisasi Papua Merdeka. Namun belakangan sasaran operasi meluas kepada warga yang unjuk rasa memprotes dugaan korupsi dan kebijakan pemerintah setempat. "Semua pendemo dicap anggota Organisasi Papua Merdeka," ujarnya.

Lukas Enembe belum dapat dimintai konfirmasi. Namun politikus Partai Demokrat dari daerah pemilihan Puncak Jaya, Etha Bullo, membantah ada operasi militer di sana. "Itu operasi persuasif dan Lukas sudah menjelaskan semuanya baik-baik saja," kata Etha.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Tjatur Sapto Edy menyatakan Dewan akan meminta penjelasan TNI soal laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu. "Seharusnya sudah tidak ada lagi pemberlakuan operasi militer," ujarnya.

Pembangunan Gedung Baru DPR Ditunda

DEWAN Perwakilan Rakyat akhirnya menunda pembangunan gedung barunya. "Kami minta tim teknis menunda tender dan menghitung ulang biaya proyeknya," kata Ketua DPR Marzuki Alie seusai rapat pembahasan pembangunan gedung pada Senin pekan lalu.

Sebelumnya, pembangunan gedung baru yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 1,2 triliun tersebut dikritik karena menyertakan fasilitas yang berlebihan, seperti spa dan kolam renang. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menyarankan DPR merenovasi gedung yang ada. "Renovasi bisa menghemat hingga 95 persen dari biaya pembangunan," ujarnya.

Namun DPR berkeras meneruskan pembangunan dengan alasan ada kebutuhan ruangan yang lebih luas untuk setiap anggotanya. Saat ini anggota parlemen hanya punya satu anggota staf ahli. Padahal, menurut Marzuki, idealnya satu anggota Dewan punya empat tenaga ahli. "Kami tidak butuh gedung yang mewah dan tidak pernah minta ada kolam renang dan spa," ujarnya.