MOMEN

Mahkamah Konstitusi Tolak Khofifah

UPAYA Khofifah Indar Parawansa menggugat hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur kandas. Selasa pekan lalu, Mahkamah Konstitusi menolak keberatan calon gubernur dari Partai Persatuan Pembangunan ini. Mahkamah menilai pemi­lihan kepala daerah Jawa Timur selesai 31 Januari lalu dengan pemenang Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Khofifah mengajukan gugatan penetap­an hasil pemilihan oleh Komisi Pemilih­an Umum Daerah Jawa Timur, Senin pekan lalu. Komisi menetapkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai pemenang. Pa­sangan ini mendulang suara total 7.660.861, mengalahkan Khofifah dan Mudjiono dengan 7.626.757 suara. Soekarwo akan dilantik pada 12 Februari.

Ketua Mahkamah, Mohammad Mahfud Md., mengatakan kecurangan dalam pemi­lihan ulang di Bangkalan dan Sampang terjadi dari dua pihak, dilakukan perorangan, dan tidak akan mempengaruhi hasil pemi­lihan. ”Pelanggaran masih terjadi tapi tidak terstruktur dan masif,” kata Mahfud.

Kubu Khofifah mengecam keputusan Mahkamah. Kuasa hukum Khofifah, Asrun, mengatakan timnya meminta Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat serta Komisi Yudisial mengusut semua hakim konstitusi. Timnya juga akan melapor­kan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur ke kepolisian.

Gelar Presiden Ditunda

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta­ pemberian gelar doctor honoris causa dari Institut Tekno­logi Bandung dilakukan se­sudah pemilihan presiden. Sebelumnya, anugerah itu akan diberikan dalam acara dies natalis pada 2 Maret nanti. ”Beliau mempertimbangkan berbagai aspek yang berkait­an dengan masalah di luar kampus ITB atau hal lainnya,” kata Rektor ITB Djoko Santoso setelah bertemu dengan Presiden, Jumat pekan lalu.

Djoko mengatakan gelar itu diberikan karena Presiden berjasa mengembangkan ITB hingga menjadi kampus bertaraf internasional. ”Penghargaan ini diberikan kepada pihak yang berjasa dalam pemikiran dan pengembang­an ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni,” kata Djoko.

Sidang penetapan gelar Yudhoyono dilakukan 16 Ja­nua­ri lalu di Gedung Majelis Guru Besar ITB di Jalan Surapati, Bandung. Anggota Senat Akademik ITB, Miftah Faridl, mengatakan sidang itu dihadiri 30 dari 51 anggo­ta Senat Akademik dan di­pim­pin Yanuarsyah Haroen. Karena timbul pro dan kontra dari para anggota, keputus­an ­akhirnya diambil dengan cara voting.

Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, menga­takan Presiden menerima gelar kehormatan itu, tapi momentum pemilu bisa menimbulkan anggapan lain. ”Itu tidak baik bagi ITB dan Pre­siden,” ujar Andi.

Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa memberikan keterangan berbeda. Ka­ta­nya, penundaan itu dila­ku­kan karena padatnya jadwal Pre­siden. Ketua Ikatan Alumni ITB ini membantah penundaan ini bertujuan meredam tudingan adanya muatan politis. ”Tidak perlu dikait-kaitkan,” kata Hatta.

Kurangi Goyang Jaipong

PENARI jaipong di Jawa Barat diminta mengu­rangi lenggokan dan meng­gunakan pakai­an le­bih tertutup. Kepala Dinas Kebuda­yaan dan Pariwisata Jawa Barat Herdiwan Iing Su­ran­ta mengatakan per­mintaan itu se­suai dengan ama­nat Gubernur Ahmad Herya­wan me­la­lui Pelaksa­na Tu­gas Ke­pala Dinas Kebuda­ya­an Wawan Ridwan.

Herdiwan mengatakan ama­nat Gubernur itu bukan larang­an jaipong. Menurut dia, pe­me­rintah ha­nya mengingatkan ada masyarakat yang risi melihat bagian tubuh penari yang terbuka serta ge­rakan pinggulnya.

Seragam ”dinas” pe­nari jaipong biasanya terbuka bagian atasnya atau ditutup dengan kain transpa­ran. Sedangkan ge­rakan wajibnya adalah go­yang, gitek, dan geol. Herdiwan meminta tiga gerak itu diperhalus.

Guru besar Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Endang Caturwati, mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan penertiban kostum jaipongan.

Anggota Komisi Peralihan Aceh Ditembak

ANGGOTA Komite Peralihan Aceh, Muhammad Nur, ditembak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Banda Aceh, Rabu pekan lalu. Sehari sebelumnya, penembakan terjadi di Kota Juang, Bireuen, menewaskan Se­kre­taris Komite Bireuen, Dedi Novandi alias Abu Karim.

Peristiwa itu terjadi ketika Nur dan rekannya, Zakaria, dalam perjalanan dari Krueng Raya menuju Banda Aceh. Di Desa Kajhu, sekitar pukul 12.00, dua orang berboncengan sepeda motor memepet mobil yang dikemudikan Zakaria. Mereka­ menembak ke arah mobil. ”Saya tidak mengenal pe­nembaknya,” ujar Zakaria.

Polisi menemukan proyektil dan selongsong peluru jenis senjata genggam di lokasi. Wakil Kepala Kepolisian Resor Bireuen Komisaris Armaini mengatakan polisi belum mengetahui motif pe­nembakan. ”Kami belum pernah menerima laporan korban pernah diteror,” ka­tanya.

Juru bicara Komite, Ibrahim Syamsuddin, menga­takan pelaku penembakan adalah pihak yang tidak ­ingin Aceh damai dan aman. Komite Peralihan adalah organisasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Me­nurut dia, rangkaian teror terjadi di berbagai tempat dan mengarah kepada tokoh serta anggota Komite.

Golkar Didesak Umumkan Calon Presiden

Bekas Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung kembali mendesak partai Pohon Beringin mendeklarasikan calon presiden lebih awal, Rabu pekan lalu. Menurut dia, penetapan calon pre­-si­den sebelum pemilihan le­gislatif bisa mendongkrak suara partai.

Tapi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengabaik­an desakan itu. Wakil Se­kretaris Jenderal Dewan ­Pim­pinan Pusat Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan partainya ha­nya akan mendengarkan suara resmi dari dewan pimpinan daerah. ”Kalau orang-orang itu saja, tidak bisa mendesak percepatan,” ujar Rully.

Golkar sudah memiliki tujuh kader yang akan menjadi calon presiden. Mereka adalah Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Fahmi Idris, Agung Laksono, Surya Paloh, Muladi, dan Aburizal Bakrie. Tapi partai ini akan melakukan survei untuk mengadu popularitas ketujuh bakal calon itu.

Sejumlah partai, seperti Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuang­an, dan Partai Gerakan Indonesia Raya, telah meng­umumkan calon presidennya. Sedangkan Golkar, se­bagai pemenang Pemilu 2004, baru menetapkan calon presiden setelah pemilu le­gislatif. ”Partai besar kok takut. Kalah-menang itu persoalan lain,” kata Akbar.

Skor Integritas Mahkamah Agung Terendah

HASIL survei Komisi ­Pem­berantasan Korupsi menyatakan Mahkamah Agung memiliki layanan publik buruk bersama tujuh lembaga lain. Lembaga di bawah Mahkamah yang memiliki layanan terburuk adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat—dalam menangani perkara narkoba, tilang, dan pidana.

Lembaga dengan layanan buruk lainnya adalah Peng­adilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Ke­tua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa mengatakan akan memeriksa hasil survei Komisi. Menurut dia, hasil survei itu akan menjadi bahan perbaikan ke depan.

Survei integritas dilakukan Komisi terhadap 105 unit layanan dan 40 lembaga di 20 provinsi. Survei yang dilakukan pada September-Desember lalu itu menja­ring 11.268 responden sebagai pengguna layanan langsung dalam dua tahun terakhir. ”Skor rendah menunjukkan masih beredarnya suap di instansi itu,” kata Mochamad Jasin, Wakil Ketua Komisi Bidang Pencegahan.