NasDem Capreskan Anies, PDIP Dukung jika Jokowi Reshuffle Kabinet

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberi sinyal reshuffle atau kocok ulang kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung jika ada rencana tersebut. Kendati demikian, Hasto paham bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat.

“Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi. Karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Oktober 2022.

Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Pernyataan Hasto merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai NasDem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi.

“Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk mengevaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah Presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi misi Presiden,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, peran menteri sebagai pembantu Presiden mesti sepenuhnya tunduk pada kebijakan Presiden. Ia menyatakan menteri tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antitesa bagi Presiden. Dia mengatakan partai politik yang mengusulkan menteri di kabinet mesti memegang komitmennya mendukung Jokowi.

Ia kembali menegaskan dalam sistem presidensial tidak ada menteri yang menyiapkan antitesa karena dapat menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara. “Kita dukung supaya keberhasilan Pak Jokowi itu. untuk rakyat. Karena itu, untuk parpol yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini,” kata dia.

Jokowi tidak menampik saat ditanya media ihwal kaitan reshuffle dengan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai NasDem. "Rencana (reshuffle) selalu ada," kata Jokowi saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022. 

Kendati demikian, ia belum menyebutkan tanggal pasti kapan penggantian menteri ini dilakukan. “Pelaksanaan nanti diputuskan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi juga tidak merinci lebih lanjut soal rencana tersebut akan menyasar menteri mana dan partai apa.

Hak Prerogatif

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, penggantian ini tidak ada hubungannya dengan pendeklarasian Anies.

“Kami selalu melihat apa yang dilakukan Partai NasDem dalam keputusan mengusung Anies adalah hal yang berbeda dengan kerja politik yang dibangun sejak 2019 kemarin. Saya yakin kalaupun ada reshuffle, bukan karena alasan Anies,” kata Ali saat dihubungi, Kamis, 13 Oktober 2022.

Ali menjelaskan, reshuffle yang dilakukan Presiden berkaca pada kebutuhan organisasi. Ia yakin kemungkinan reshuffle bukan didasarkan atas kemarahan maupun karena keputusan partainya mengusung Gubernur DKI Jakarta tersebut. Adapun jajaran menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari Partai NasDem adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Baca Juga: Wasekjen Jawab Soal Desakan NasDem Keluar dari Kabinet