Paling Berpeluang Tanam Uang

Arifan, 27 tahun, sabar menunggu antrean di kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur, Gedung Brantas Surabaya, Senin pekan lalu. Berkas persyaratan untuk membuka praktek keperawatan sudah disiapkannya. "Saya mendapat nomor antrean 56," ujar pemuda asal Medan itu kepada Tempo.

Sejak dinihari, Arifan sudah nyanggong di gedung itu. Ia terpaksa agak berebut karena saban hari kantor P2T Jawa Timur membatasi maksimal 250 pemohon izin usaha baru di sektor kesehatan. Di luar izin kesehatan, tak ada batasan yang ditetapkan. "Satu hari jadi karena syaratnya sudah lengkap," katanya seraya menyunggingkan senyum.

Meski menunggu sedari pagi, Arifan tak merasa lelah. Selain bersih dan berpenyejuk udara, ruang tunggu 10 x 10 meter itu memiliki fasilitas Wi-Fi untuk akses Internet gratis. Tersedia pula café and lounge, tempat menikmati minuman ringan dan jajanan khas Jawa Timur. Tersedia juga meja pelayanan khusus untuk ibu hamil dan orang cacat.

Gedung Brantas atau disebut juga Gedung Kuning—karena dicat kuning—merupakan pintu awal mendapatkan izin investasi dari Badan Penanaman Modal Jawa Timur. Bukan hanya sektor kesehatan, sedikitnya ada 17 izin pelayanan terpadu satu atap yang prosesnya lewat P2T. Pemerintah Jawa Timur memberikan jaminan izin penanaman modal selesai dalam 11 hari kerja untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 17 hari untuk penanaman modal asing (PMA).

Kepala Badan Penanaman Modal Jawa Timur Warno Harisasono menuturkan keberadaan P2T terbukti turut mendongkrak percepatan investasi. Reformasi pelayanan publik bisa menekan incremental capital-output ratio (ICOR). Saat ini, ICOR Jawa Timur 3,09, setara dengan Jepang, Korea, Singapura, dan Taiwan. Biaya investasi Jawa Timur lebih efisien dibanding Jakarta, yang masih 4,7, atau Banten (4,8). Maka tak aneh kalau Jawa Timur menjadi jawara investasi di Indonesia.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Chatib Basri, realisasi investasi RI menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 313,2 triliun, lebih tinggi daripada target Rp 283,5 triliun. Nah, Jawa Timur menempati posisi nomor satu sebagai tujuan investasi (PMDN). "Kenapa Jawa Timur nomor satu? Karena iklim investasi di sana bagus. Jadi investor nyaman," kata Chatib.

Sepanjang 2012, realisasi PMA di Jawa Timur mencapai Rp 24,8 triliun, naik 23,86 persen ketimbang tahun lalu. Sedangkan PMDN mencapai Rp 26,89 triliun, naik 32,26 persen dibanding 2011. Untuk PMDN nonfasilitas (sektor usaha mikro, kecil, dan menengah), realisasinya mencapai Rp 79,57 triliun. Maka total realisasi investasi tahun lalu Rp 131,32 triliun atau naik 19 persen dibanding 2011. "Target investasi 2013 adalah Rp 145 triliun," ujar Warno.

Penyediaan lahan yang kerap menjadi kendala juga dibantu pemerintah dengan membentuk "unit reaksi cepat". Gubernur Jawa Timur Soekarwo menuturkan, bukan hanya Surabaya Industrial Estate Rungkut, Pasuruan Industrial Estate Rembang, dan Ngoro, sekarang sentra industri dibuka di mana-mana: 10 ribu hektare di Mojokerto, 600 hektare di Banyuwangi, 2.000 dan 5.000 hektare di Gresik, dan lainnya. "Silakan mau bangun di mana, kami siapkan lahannya," kata Soekarwo.

Ekonom Universitas Airlangga, Rudi Purwono, menilai hampir tidak ada provinsi lain di Indonesia yang memiliki daya tarik kuat (pull factor) sekuat Jawa Timur. Selain daerahnya luas serta potensi sumber daya alam dan jumlah penduduknya sangat besar (37,8 juta jiwa), infrastruktur di Jawa Timur memadai. Pelabuhan, bandar udara, dan jalan tol tersedia cukup. "Jangan lupa, Jawa Timur itu pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia," ujar Rudi kepada Tempo dua pekan lalu. Artinya, produk mereka tidak hanya untuk konsumen Jawa Timur, tapi juga buat Indonesia timur.

Yang paling menonjol dibanding daerah lain adalah ketersediaan energi. Listrik Jawa Timur mengalami surplus 300 ribu megawatt. Pasokan gas pun melimpah ruah. "Buat pengusaha, untuk industri, yang paling mendasar adalah ketersediaan listrik. Kalau itu terpenuhi, kebutuhan selanjutnya adalah infrastruktur," kata Rudi.

Kendala investasi bukannya tidak ada. Heribertus Gunawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur, mengatakan kalangan pengusaha bakal direpotkan persiapan tahun politik, baik pemilihan gubernur 2013 maupun pemilihan presiden 2014. "Itu cukup menyita energi," kata Gunawan. Ia juga menyoroti lambatnya pengembangan infrastruktur baru, seperti jalan tol trans-Jawa, jalur kereta ganda, dan peningkatan kapasitas Alur Pelayaran Barat Surabaya.

Hal lain adalah regulasi. Pengusaha masih menyoroti penerapan upah minimum kabupaten/kota yang naik tinggi. Juga masih kurangnya pasokan tenaga terampil. Ia mencontohkan, pertumbuhan bisnis hotel yang besar tak diimbangi jumlah lulusan pendidikan perhotelan yang mumpuni. "Bagaimana bisa hotel berbintang tapi pelayannya tak bisa berbahasa asing?" ujarnya.

Kualifikasi tenaga kerja masih menjadi masalah nasional. Data di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, sekitar 30 persen lowongan kerja pada 2010 tidak terpenuhi. Padahal jumlah pencari kerja membeludak. Lowongan tidak terpenuhi karena kualifikasi tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar.

Warno menyebutkan investasi di sektor jasa (perdagangan, hotel, dan restoran) serta industri pengolahan makanan dan minuman berbasis agroindustri paling prospektif. Juga bidang usaha logam, mesin, dan elektronika serta bidang usaha plastik dan karet. Pemerintah sendiri gencar mempromosikan investasi di sektor pengolahan berbasis agroindustri. Menurut Warno, sektor pertambangan dan galian tak akan berjalan mulus karena tak kunjung disusunnya regulasi wilayah pertambangan. Akibatnya, sektor konstruksi juga terhambat.

Agus Supriyanto, Endri Kurniawati, Diananta P. Sumedi

MANAJEMEN PT Saripari Geosains pusing tujuh keliling. Perusahaan yang ditunjuk PT Mobil Cepu Limited—operator Blok Cepu—mengerjakan uji seismik Blok Gunting di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, itu harus kucing-kucingan menghadapi warga setempat. Beberapa kali peralatan uji seismik Saripari diembat warga. "Sekarang tidak ada aktivitas apa pun di sana," kata Field Public and Government Affairs Mobil Cepu Limited Rexi Mawardijaya kepada Tempo pekan lalu.

Berbeda dengan sektor lain, investasi di hulu minyak dan gas bumi di Jawa Timur diprediksi bergerak stagnan tahun ini. Kepala Satuan Kerja Khusus Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (eks BP Migas) Wilayah Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara Agus Kurnia ragu beberapa kontraktor kontrak kerja sama (K3S) Migas bisa mengeksekusi rencana investasi mereka.

Saat ini hanya sembilan K3S yang telah berproduksi. Sebanyak 15 K3S lain masih dalam tahap eksplorasi. "Enam K3S lainnya belum beraktivitas sama sekali," ujar Agus pekan lalu. ­Produksi harian kontraktor migas Jabanusa baru 94 ribu barel minyak per hari dan gas sebesar 553 million metric standard cubic feet per day (MMSCFD). Targetnya untuk minyak 112 ribu ­barel per hari dan gas 754 MMSCFD.

Selain Mobil Cepu Limited, secara informal Lapindo Brantas Inc telah melayangkan permohonan eksplorasi di Selat Madura. Pertamina EP juga mengajukan rencananya di Blok Nona, Bojonegoro. Namun Agus tak yakin aktivitas itu akan berjalan lancar karena warga masih menolak. "Memang masalah trauma lumpur Lapindo mempengaruhi. Tapi bagaimana lagi kalau masyarakat menolak?" ucapnya.

Direktur Utama PT Energi Mineral Langgeng Kikin Abdul Hakim menilai penolakan penduduk menjadi salah satu hambatan utama investasi migas saat ini. Medio Mei hingga Juli tahun lalu, proyek eksplorasi Energi Mineral Langgeng jadi korban. Sumur ENC 1 mereka di Desa Tanjung, Sumenep, dirusak massa.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur Dewi J. Putriatni mengatakan sektor hulu migas tak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masalah sosial, pendanaan internal K3S, regulasi di level daerah tingkat II, hingga trauma Lapindo jadi penghambat. "Saya yakin tahun ini K3S yang berproduksi cuma itu-itu saja, enggak ada lagi," ujar Dewi.

Selain masalah Lapindo, menurut Agus Kurnia, tantangan tahun ini lebih berat ketimbang tahun sebelumnya karena risiko gejolak politik. Beberapa daerah penghasil migas menggelar pemilihan kepala daerah, seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Nganjuk. Pada Agustus 2013, giliran pemilihan gubernur digelar. Ia khawatir perubahan penguasa daerah berimbas pada kebijakan di sektor hulu migas.

Agus Supriyanto, Diananta P. Sumedi