Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SAMBIL menggores sketsa di kertas, Cornel Simbolon menunjukkan kesalahan struktur organisasi Partai Demokrat. Di sana, ketua umum dibuat terpisah dengan wakilnya. Padahal, menurut dia, dalam organisasi modern, dua jabatan itu lazimnya bertengger di kotak yang sama.
"Karena terpisah, jika berhalangan, ketua umum tidak otomatis bisa digantikan wakilnya," kata Cornel, yang memimpin departemen politik dan keamanan partai itu, Kamis pekan lalu. Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ini buru-buru mengelak jika analisis bagan organisasi itu dikaitkan dengan nasib Ketua Umum Anas Urbaningrum.
Posisi Anas memang semakin di ujung tanduk. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan keterlibatannya dalam skandal yang mendudukkan bekas koleganya, Muhammad Nazaruddin, di kursi terdakwa. Terus ditunjuk dalam sejumlah kesaksian di persidangan, Anas juga harus menghadapi Komisi Pengawas Partai Demokrat, yang menyelidiki politik uang pada kongres partai itu di Bandung, 2010.
Seorang petinggi partai mengatakan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono gelisah akan tudingan-tudingan yang mengarah ke Anas. Menurut dia, Yudhoyono sudah menerima masukan sejumlah orang, termasuk peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, mengenai kondisi partai.
Saiful, seperti ditirukan petinggi itu, mengatakan kepada Yudhoyono perlunya segera mengambil alih kepemimpinan partai. Jika hal itu tidak dilakukan pada tahun ini, popularitas Partai Demokrat akan terus merosot. Hasil survei LSI pada Januari lalu menunjukkan popularitas Partai Demokrat anjlok dari 21 persen menjadi 14 persen dalam waktu enam bulan. Dimintai konfirmasi soal ini, Saiful membantah, "Memangnya saya ini siapa?"
Calon pengganti Anas pun sudah disiapkan. Ketika 20 anggota Dewan Pembina menggelar pertemuan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 23 Januari lalu, dimasukkan empat calon. "Disiapkan sementara menjelang pelaksanaan kongres luar biasa," ujar Adjeng Ratna Sumirat, salah satu anggota Dewan Pembina.
Mereka yang ditunjuk adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Namun saat itu Andi dan Marzuki menolak dicalonkan. "Mereka takut nanti dikaitkan dengan persaingan dalam kongres lalu," ujar Adjeng.
Di antara empat nama itu, Soekarwo relatif banyak disebut memiliki peluang besar. Sejumlah orang dekat Yudhoyono mendekati Soekarwo sejak tahun lalu. Namun, menurut seorang sumber, Soekarwo mengajukan dua syarat. Pertama, Yudhoyono yang meminta langsung. Kedua, dia tak mau terlibat dalam gerakan melengserkan Anas. "Dia mau terima jadi," katanya.
Soekarwo membantah pernah mendapat perintah menjadi caretaker Ketua Umum Demokrat. "Tidak ada perintah dan permintaan syarat itu," ujarnya. "Baru saja saya dipanggil Presiden, tapi tidak membahas soal itu."
Marzuki Alie juga disebut paling berminat menjadi pengganti Anas. Menurut sumber tadi, Marzuki terus bergerak melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. "Dia juga aktif ke Cikeas," katanya. Marzuki merasa memiliki peluang paling besar. Sebab, ia menempati peringkat kedua perolehan suara di kongres.
Menurut sumber lain, kalau Komisi Pengawas membuktikan politik uang pada kongres dilakukan dari hasil korupsi, kemenangan Anas akan dibatalkan. "Seperti Olimpiade, kalau juara pertama terkena kasus doping, juara kedua naik," kata politikus yang berkubu ke Marzuki.
Setri Yasra, Anton Septian, Pramono, Fatkhurrohman Taufiq
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo