Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

PDIP Klaim Ada Pihak yang Ingin Ganggu Hubungan Megawati dan Prabowo

Menurut Basarah, sikap PDIP mengenai retret kepala daerah tidak mengindikasikan adanya masalah antara Megawati dengan Presiden Prabowo.

25 Februari 2025 | 23.22 WIB

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira , Juru Bicara DPP PDIP, Ronny Talapessy, Wasekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu, dan politisi PDIP Guntur Romli menyampaikan keterangan pers terkait instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 25 Februari 2025. Tempo/Tony Hartawan
Perbesar
Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira , Juru Bicara DPP PDIP, Ronny Talapessy, Wasekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu, dan politisi PDIP Guntur Romli menyampaikan keterangan pers terkait instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 25 Februari 2025. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah mengklaim ada pihak yang ingin mengganggu hubungan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Megawati dan Pak Prabowo baik-baik saja," kata Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Basarah meyakini Prabowo mengetahui kompleksitas situasi saat ini. Sehingga, ia berharap, Presiden bisa mengambil langkah yang tepat ke depan. Meski demikian Basarah tak mengatakan siapa pihak-pihak yang dimaksudnya itu.

Menurut Basarah, sikap PDIP mengenai retret kepala daerah tidak mengindikasikan adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia kembali menegaskan sikap Megawati kepada Prabowo tetap seperti riwayat hubungan baik yang keduanya miliki. "Itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain," ujar dia.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan partainya tidak pernah melarang kepala daerah untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang. Menurut dia, Megawati hanya menginstruksikan agar kadernya menunda keberangkatan.

"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah," kata Basarah.

Adapun instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat yang dilihat Tempo tersebut diinstruksikan agar:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Terkini, Megawati meminta kepala daerah yang belum ke Magelang, agar tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Menurut Basarah, Megawati ingin kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing.

"Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat," kata dia.

Menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.5/628/SJ, tertanggal 11 Februari 2025, akan ada retret kepala daerah gelombang kedua. Sehingga, kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir saat ini bisa mengikuti pada pelaksanaan berikutnya.

Adapun saat ini, hampir seluruh kepala daerah dari PDIP telah bergabung dalam retret kepala daerah, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 97 kepala daerah dari PDIP dan hingga Senin kemarin, sudah ada 84 yang hadir.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus