Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

PDIP Tegaskan Surat Instruksi Megawati soal Retret Kepala Daerah Tetap Berlaku

Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah.

21 Februari 2025 | 23.08 WIB

Ketua DPP PDIP Said Abdullah datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, 21 Februari 2025. Tempo/Hammam Izzuddin
Perbesar
Ketua DPP PDIP Said Abdullah datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, 21 Februari 2025. Tempo/Hammam Izzuddin

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal penundaan mengikuti retret bagi kepala daerah dari partainya tetap berlaku. Ia mengatakan instruksi Megawati itu belum mengubah instruksinya soal retret kepala daerah itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Iya, masih berlaku instruksinya," kata Said usai bertemu dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 21 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Said mengatakan partainya akan terus memantau situasi sebelum mengeluarkan sikap terbaru. "Kita tunggu lah. Soal sikap. Soal surat," ujar dia.

Said mengatakan publik tidak perlu membenturkan urusan retret dengan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP. Ia mengatakan pertemuan dengan Megawati tidak secara khusus membahas urusan retret.

Sejak petang tadi, sejumlah elite PDIP berdatangan ke kediaman Megawati Soekarnoputri. Satu persatu mereka datang, diantaranya Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Mereka keluar dari rumah Megawati sekitar pukul 22.00 WIB.

Pertemuan ini diduga berkaitan dengan instruksi Megawati agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju agenda retret di Akademi Militer, Magelang. Instruksi ini sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terpisah, sebanyak 48 kepala daerah belum menghadiri retret di Akmil Magelang pada Jumat, 21 Februari 2025. Rencananya 503 kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti acara yang berlangsung hingga 28 Februari 2025 tersebut. "Ada 48 yang belum terlihat," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Jumat.

Dia mengatakan panitia terus menghubungi para kepala daerah yang belum hadir tersebut untuk meminta kejelasan dan alasannya. Selain 48 kepala daerah yang tak hadir itu, ada enam lainnya yang meminta izin tidak mengikuti retret. "Sebanyak lima kepala daerah mengajukan izin karena sakit, dan seorang lagi karena acara keluarga."

Bima Arya mengatakan kepala daerah yang izin tak hadir mengikuti retret diminta untuk digantikan wakilnya. "Acara ini sangat penting untuk memastikan program pemerintah pusat sinkron dengan pemeriantah daerah. Maka, harus ada yang menggantikan kepala daerah yang tak bisa hadir," tuturnya.

Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus