Pecah di Tubuh Ka'bah

SURAT itu tinggal diteken. Tercantum 20 nama pengurus cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Jawa Timur. Terlampir pula sederet kesalahan mereka plus sanksinya sekalian, dari sekadar peringatan sampai pemecatan. Alasannya cuma satu: mereka ikut silaturahmi nasional partai bersimbol Ka'bah ini di Hotel Sahid, Jakarta, dua pekan lalu.

Kadar hukumannya memang berbeda, tergantung tingkat kesalahan. Sanksi terberat jika diketahui sangat aktif dalam arena silaturahmi itu. Kalau cuma nongkrong di hotel tempat acara, atau menginap di kamar yang disiapkan panitia tetapi tidak masuk arena, sanksinya entengan sedikit. Paling enteng tentulah jika hanya berada di sekitar hotel.

Pengurus wilayah provinsi mempunyai laporan lengkap dari "mata-mata" yang mereka kirim ke acara tersebut. Kini daftar dosa itu tinggal diteken para pengurus, untuk segera dikirim ke kantor pusat Partai di Jakarta. Namun rencana tersebut tidak mulus. Terjadi perdebatan sengit di antara 11 anggota pengurus yang hadir.

Sebagian ngotot mengambil tindakan tegas terhadap pengurus cabang yang ikut silaturahmi. Tapi ada pula yang mengingatkan agar menahan diri, demi menghindari perpecahan yang bisa memperburuk kelanjutan nasib Partai. "Tahun 2009 memang masih bisa ikut pemilu. Bagaimana nasib PPP pada pemilu 2014?" kata Cholil Subari, Wakil Ketua PPP Wilayah Jawa Timur.

Perdebatan itu akhirnya memutuskan, surat dilengkapi permintaan agar DPP menjatuhkan keputusan dengan arif. Sebab, di antara kader yang mengikuti silaturahmi nasional itu, banyak yang loyalitasnya sangat tinggi, bahkan sudah membela Partai sejak 1983. "Saya juga sepakat untuk tidak terlalu kejam," kata Ketua PPP Wilayah Jawa Timur, Masykur Hasyim. "Tapi prinsipnya, aturan Partai harus ditegakkan."

Pemecatan yang dilakukan Pengurus Wilayah Jawa Timur ini menyusul tindakan DPP PPP di Jakarta. Secara mengejutkan pimpinan Partai menghentikan sementara enam pengurus harian pusat (PHP) yang mengikuti silaturahmi. Surat itu ditandatangani Ketua Umum PPP Hamzah Haz dan Sekretaris Jenderal PHP, Muhammad Yunus Yosfiah, Selasa pekan lalu. Yang dipecat adalah Zarkasih Noer, Suryadarma Ali, Andi Mohammad Ghalib, Emron Pangkapi, Ermalena, dan Lukman Halim Saefuddin.

Ermalena, yang tidak hadir dalam silaturahmi itu, terkejut bukan kepalang. Usut punya usut, ternyata terjadi kesalahan: ada orang mirip Ermalena dalam silaturahmi itu! "Pemecatan Ermalena akan kita anulir," kata Ketua Bidang Organisasi, Juhad Mahya.

Keputusan pemberhentian ini hanya berselang dua hari setelah lima orang yang dipecat itu menghadap Hamzah Haz. Mereka menyerahkan hasil silaturahmi nasional yang merekomendasikan percepatan muktamar. Menurut Hamzah Haz, Muktamar 2003 telah menetapkan muktamar berikutnya akan berlangsung 2007. "Keputusan silaturahmi nasional itu bertentangan dengan keputusan muktamar," kata Hamzah kepada Purwanto dari Tempo.

Hamzah mengakui, sebetulnya ada kesamaan untuk melakukan pembaruan partai. Namun perubahan itu tetap harus sesuai dengan relnya, dari bawah, ranting, anak cabang, cabang, hingga wilayah. "Kalau cabangnya kuat, kuatlah daerah itu," katanya. Hamzah menolak jika melorotnya perolehan suara pada pemilu lalu disebut sebagai kegagalannya.

Pada awalnya, silaturahmi nasional yang digagas sejumlah kader muda Partai hanya merupakan forum silaturahmi kader setelah Pemilu 2004. Tapi kemudian berkembang gagasan untuk mendesak muktamar luar biasa. Namun tak cukup dukungan dari mayoritas pengurus berbagai daerah. Isu pun berubah untuk mengusulkan percepatan muktamar, dari 2007 ke 2005. Tapi tujuannya tetap sama: menggusur kepengurusan pimpinan Hamzah Haz.

Gelagat itu sudah terendus pimpinan Partai. Mereka menggelar rapat dan menghasilkan tiga keputusan, pada 3 Februari lalu. Menurut mereka, silaturahmi nasional tidak ada kaitannya dengan DPP. Mereka juga meminta para kader tidak ikut kepanitiaan, dan melarang pengurus cabang dan pengurus wilayah mengikuti acara itu. Bahkan sanksi sudah disiapkan.

Sekretaris Jenderal PPP, Yunus Yosfiah, meyakinkan pemberhentian pengurus yang mendukung silaturahmi itu sesuai dengan aturan Partai. Keenam pengurus itu melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, dalam rapat 3 Februari itu, keenam pengurus pusat yang dipecat ikut hadir. Mereka juga mengetahui adanya keputusan agar pengurus harian tak terlibat dalam silaturahmi nasional. "Malah mereka ikut aktif ketika silaturahmi nasional berlangsung," kata Yunus.

Keputusan pemecatan, kata Yunus, bisa dicabut jika pengurus itu menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada Partai. Tapi pengurus yang dipecat justru bersiap mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan pengurus pusat. "Surat keputusan DPP itu tidak menyebut pasal mana yang dilanggar," kata Andi M. Ghalib, yang ikut dipecat.

Mantan Jaksa Agung ini menjelaskan, enam pengurus pusat PPP diangkat oleh muktamar melalui tujuh anggota formatur. Pengangkatan itu sudah menuruti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sedangkan pemberhentian yang dilakukan pengurus pusat dianggap tak mengikuti prosedur Partai.

Reaksi keras juga muncul dari beberapa daerah yang mendukung silaturahmi nasional. Mereka menilai keputusan pengurus harian Partai justru memancing cabang-cabang untuk melanjutkan keinginannya menggelar muktamar luar biasa. Lihat saja tujuh pengurus cabang PPP se-eks Karesidenan Surakarta yang berkumpul di Karanganyar, Kamis pekan lalu.

Mereka sepakat segera mengajukan permintaan resmi ke pusat agar segera menggelar muktamar luar biasa. Mereka yakin bisa memenuhi ketentuan yang disyaratkan anggaran dasar Partai, karena lebih dari separuh cabang dan wilayah telah setuju menggelar muktamar. "Percuma kami berusaha menahan keinginan untuk muktamar luar biasa," kata Ketua DPC Sragen, Rus Utaryono.

Tokoh senior PPP, Mudrick M. Sangidoe, yang memfasilitasi pertemuan itu, menilai pemecatan merupakan perbuatan zalim. Dia mengingatkan, keputusan silaturahmi nasional untuk mempercepat muktamar sebetulnya untuk menyelamatkan muka DPP. Namun pengurus pusat malah membuat keputusan membangkitkan semangat mereka kembali untuk menggelar muktamar. "Padahal kami sudah mulai mengubur keinginan (MLB) itu dengan silaturahmi kemarin," kata Mudrick.

Pembelaan juga dilakukan pengurus PPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Ketua PPP Kabupaten Kulon Progo, Rahmat Hidayat, pemecatan itu ngawur dan membuat pengurus di daerah bingung, karena banyak yang hadir di silaturahmi nasional. "Jangan setengah-setengah, semua pengurus cabang maupun wilayah yang hadir dalam silaturahmi dipecat saja," kata Rahmat. Ia malah menantang Wakil Ketua Umum PPP, Ali Marwan Hanan—yang ikut memutuskan pemecatan—agar mengambil alih kepengurusan hingga ke tingkat cabang.

Agung Rulianto, L.N. Idayanie, Jalil Hakim (Surabaya), Imron Rosyid (Surakarta)