Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PDI Perjuangan merespons penolakan makan bergizi gratis di Papua. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan jika wilayah itu memang lebih membutuhkan pendidikan daripada pemenuhan gizi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, wilayah Papua masih memerlukan tempat belajar yang lebih memadai. "Tuntutan anak-anak itu harus dipahami. Karena mereka butuh tempat belajar yang representatif," ucap Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan persoalan makan dan minum bisa dipenuhi oleh para orang tua. Sementara, kata Komarudin, banyak siswa di Papua masih membutuhkan pendidikan hingga jenjang sarjana. "Anak-anak Papua banyak sekolah di Harvard, ada kuliah sampai Cambridge. Berarti tidak kekurangan gizi juga kan? Mereka menuntut sekarang ruang kelas yang bagus," kata dia.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu memberikan kecukupan gizi bagi anak-anak di Papua. Komarudin menyarankan agar pemerintahan Prabowo Subianto menyampaikan pendekatan yang lebih baik kepada warga Papua. Hal ini mengenai program makan bergizi gratis untuk dapat diterima masyarakat Papua.
"Karena memang dikasih perut kenyang, baru belajar di bawah pohon kan susah juga. Jadi sebenarnya aparat tidak perlu menangani itu secara represif, cukup pendekatan yang baik," ujar Komarudin.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana enggan berkomentar mengenai penolakan makan bergizi gratis di Papua. Menurut dia, penolakan tersebut menyangkut permasalahan lain yang ada di wilayah itu.
"Ini masalahnya sudah lagi bukan masalah program makan bergizi tapi sudah menyangkut masalah hal yang lainnya," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.
Mengenai penolakan makan bergizi gratis di Papua, Dadan meminta tak menanyakan itu ke dirinya. Menurut dia, hal tersebut lebih pantas dijawab oleh TNI atau Kepolisian. "Jadi yang berhak menjelaskan terkait itu, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian atau badan intelijen negara," ucap dia.
Dadan mengungkap jika anak-anak di Papua akan bisa menyantap menu makan bergizi gratis pada Senin kemarin. Terdapat dua wilayah di Papua yang akan menyantap program unggulan milik Presiden Prabowo Subianto itu.
"Nanti tanggal 17 Februari 2025 sudah ada di Papua dan Papua Tengah," ucap Dadan usai rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu malam, 12 Februari 2025.
Kendati begitu, Dadan belum merincikan berapa banyak target sasaran penerima manfaat MBG di wilayah Papua dan Papua Tengah. Ia hanya mengatakan targetnya akan lebih besar dari yang telah tersasar.
Menurut dia, saat ini sudah ada 760 ribu penerima manfaat Makan Bergizi Gratis. Dengan realisasi itu, ia membidik jumlah penerima mafaat MBG meningkat lebih dari dua kali lipat. "Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta," ucapnya.
Target itu juga meningkat dari sasaran sebesar 1,5 juta orang yang disampaikan sebelumnya. Menjelang peluncuran itu, ia mengklaim masalah yang sempat menghambat pelaksanaan MBG di Papua sudah dituntaskan.
Pilihan Editor: Pelajar di Wamena Papua Pegunungan: Tolak Makan Bergizi Gratis, Berikan Kami Pendidikan Gratis
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam pembuatan artikel ini
Foto 
