Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan secara simbolis kunci rumah bersubsidi kepada guru. Serah terima kunci tersebut dilakukan pada 8 provinsi berbeda yaitu Aceh Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang dan Jayapura.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan program ini merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi guru. "Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci," kata dia dalam keterangan resmi Selasa, 25 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Program ini juga bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Badan Pusat Statistik. Mu'ti berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus layanan pendidikan.
"Mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” kata Mu'ti.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengakui masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, ia berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga para guru dapat mengajar dengan lebih fokus dan tenang karena sudah memiliki tempat tinggal yang layak. "Program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemendikdasmen dan Kementerian PKP ini telah berkoordinasi untuk membangun sebanyak 20 ribu unit rumah bagi guru. "Masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," ujar Mu'ti dalam keterangan resmi pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit ini akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru.
Pilihan Editor: Syarat, Biaya, hingga Cara Membuat SKCK