Peluang BURT Batalkan Hasil Tender Gorden Rumah Dinas Anggota DPR

Perbesar

Perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dokumentasi TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

BURT akan meminta penjelasan Sekretariat Jenderal DPR mengenai kecurigaan publik terhadap proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR.
BURT meminta inspektorat mengaudit pengadaan lelang gorden DPR.
Sekjen DPR membantah harga gorden DPR kemahalan.

JAKARTA – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Sekretariat Jenderal DPR untuk membahas kontroversi tender gorden rumah dinas anggota DPR, hari ini. BURT turun tangan setelah lelang gorden senilai Rp 43,5 miliar itu menuai sorotan publik karena sarat kejanggalan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Ketua BURT, Johan Budi, mengatakan BURT akan meminta penjelasan pihak Sekretariat Jenderal DPR mengenai kecurigaan publik terhadap proyek pengadaan gorden rumah dinas legislator tersebut. Selain itu, kata Johan, BURT sudah meminta inspektorat mengaudit kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP) yang merancang pengadaan gorden tersebut. Audit inspektorat mencakup penjelasan perencanaan hingga proses lelang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kalau memang nanti ada kejanggalan, atau ada yang mencurigakan dari hasil audit itu, saya pribadi dan banyak teman-teman di BURT minta untuk dibatalkan pengadaan itu," kata Johan, Senin, 16 Mei 2022.

Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan pemenang lelang gorden rumah dinas legislator ini, dua pekan lalu. Pemenang lelang proyek ini adalah PT Bertiga Mitra Solusi, beralamat di Kota Tangerang, Banten.

Pegiat antikorupsi mencurigai pengadaan ini karena pemenang tender adalah penawar tertinggi. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada rekayasa tender sejak awal untuk memenangkan PT Bertiga Mitra Solusi. Indikasinya, syarat-syarat lelang yang hanya dapat dipenuhi oleh PT Bertiga Mitra Solusi.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga menyoroti alasan panitia memenangkan penawar tertinggi. "Tender menjadi semacam prosedur formalitas saja. Mungkin saja keputusan siapa pemenang tender sudah ditentukan sebelum tender dilakukan," kata peneliti dari Formappi, Lucius Karus.

Perumahan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dokumentasi TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

Kejanggalan lain, harga gorden DPR itu dianggap kemahalan. Seorang anggota DPR yang tinggal di rumah dinas legislator mengatakan pagu anggaran gorden sangat kemahalan. Ia menghitung kebutuhan anggaran gorden untuk 565 rumah dinas cukup Rp 6,5 miliar. Hitungannya, alokasi dana gorden setiap rumah dinas sebesar Rp 12 juta, sudah termasuk pajak 12 persen.

“Kalau sampai Rp 75 juta per rumah, ini indikasi korupsinya kentara banget,” katanya.

Seorang pengusaha gorden yang dimintai konfirmasi mengatakan harga gorden bergantung pada bahan yang digunakan. Namun pengusaha ini menyebutkan jenis gorden termahal adalah yang memakai remote. Harganya juga tidak sampai Rp 60 juta.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, membantah tudingan miring atas lelang gorden DPR tersebut. Indra mengatakan kesekjenan telah mengikuti teknis lelang dan berbagai peraturan yang berlaku.

Indra menjelaskan, ada 49 perusahaan yang mendaftar tender pengadaan gorden dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 45,7 miliar tersebut. Namun hanya tiga dari 49 perusahaan yang memasukkan penawaran. Ketiga perusahaan itu adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan penawaran Rp 37,79 miliar, PT Panderman Jaya sebesar Rp 42,14 miliar, serta PT Bertiga Mitra Solusi sebesar Rp 43,57 miliar.

Pada tahap evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, kata Indra, PT Panderman Jaya dan PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tak memenuhi syarat. Hanya PT Bertiga Mitra Solusi yang dinilai memenuhi semua syarat.

Menurut Indra, rezim pengadaan barang dan jasa menganut profesionalitas. Profil perusahaan hingga syarat administrasi menjadi yang utama. Sedangkan besaran harga menjadi pertimbangan terakhir. "Jika ada 3-5 perusahaan dengan kualifikasi yang sama, baru kita lihat mana yang paling rendah harganya," kata Indra, kemarin.

Indra beralasan, pengadaan gorden ini sudah mendesak karena tirai rumah dinas DPR belum pernah diganti sejak 2010. "Sebenarnya gorden ini sudah masuk skala kegiatan pada saat awal anggota DPR baru pada 2019. Jadi, semua ceklis tentang rumah siap pakai, itu masuk dalam skala prioritas," kata Indra.

Ia juga menepis jika anggaran gorden ini dianggap kemahalan. Indra berdalih, kelompok kerja telah meminta bantuan konsultan interior untuk menentukan HPS proyek. Lalu, konsultan mengajukan tiga tawaran harga. Pihak Sekretariat DPR lantas memilih gorden dengan kisaran harga dan kualitas menengah.

"Kalau dikaitkan dengan gorden di Tanah Abang, mungkin dianggap kemahalan. Mau cari yang paling murah, juga bisa, tapi tentu rumah dinas DPR itu kami menggunakan standar yang menengah," ujar Indra.

Meski begitu, Indra mengatakan tender gorden rumah dinas anggota DPR ini bisa saja dibatalkan jika BURT menilai ada kejanggalan. Namun pembatalan tender hanya bisa terjadi ketika perusahaan pemenang lelang terbukti memalsukan dokumen. Pembatalan lelang juga berisiko menimbulkan gugatan hukum dari perusahaan pemenang tender.