Pengkajian, setelah 35 minggu

INDONESIA akan punya lembaga pengkajian strategis baru. Pengelolanya, tak kepalang tanggung, para perwira dan pejabat tinggi, alumni Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Lembaga mirip CSIS (Pusat Studi Strategi dan Internasional) itu bernama Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia, disingkat LPSI. Ketua Umum Dewan Pengurus LPSI atau ISSI (Institute of Strategic Studies of Indonesia) adalah Mendagri Jenderal (Pur.) Rudini. Menko Polkam Sudomo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Menko Kesra Soepardjo Rustam menjadi Ketua Dewan Penyantun. "Semua orang kan bebas membuat lembaga dan mengkaji masalah yang bisa dipakai sebagai masukan buat Pemerintah. Justru Pemerintah mendorong agar masyarakat banyak memberi masukan," ujar Rudini, yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, disingkat Ikal. Lembaga ini memang terkait dengan Ikal. Justru, menurut Rudini, LPSI didirikan untuk memanfaatkan tenaga alumni Lemhanas yang kini sudah 1.000 orang lebih. "Sayang kalau otak-otak pinter alumni Lemhanas itu tak dimanfaatkan," kata Rudini. Dewan pendiri LPSI terdiri dari 17 orang. Semua alumni Lemhanas. Selain Rudini dan Sudomo, terlihat nama-nama perwira tinggi, seperti KSAD Jenderal Edi Sudradjat, KSAL Laksdya. Muhamad Arifin, KSAU Marsekal Oetomo, Kasospol ABRI Letjen. Harsudiyono Hartas, Kasum ABRI Laksdya. Soedibyo Rahardjo. Juga ada pejabat tinggi antara lain Menpen Harmoko, Gubernur Jakarta Wiyogo Atmodarminto, bekas Gubernur Lemhanas Soebijakto Prawirasoebrata, pengusaha dan tokoh Golkar Baramuli serta beberapa tokoh lainnya. Pangab Jenderal Try Sutrisno dan Menhankam L.B. Moerdani memang tak tampak dalam susunan dewan itu. "Karena mereka bukan alumni Lemhanas," kata Soebijakto. Lembaga itu benar-benar swasta dan dikelola oleh Yayasan LPSI. Tujuannya, kata Rudini, bukan untuk sasaran politis, terutama menghadapi SU MPR 1993. Juga bukan untuk menandingi CSIS. Rencana pembentukan LPSI itu pernah dibicarakan Rudini dengan Presiden Soeharto, Oktober lalu. "Pak Harto setuju sekali, dan waktu saya menghadap November lalu, beliau sudah memberikan petunjuk-petunjuk apa yang beliau ingini dari lembaga itu untuk Pemerintah," kata Soebijakto Prawirasoebrata, Kepala Eksekutif LPSI. LPSI, katanya, punya ciri yang khas, karena pendekatannya adalah ketahananan nasional. "Jadi, hasilnya mesti dalam bentuk kebijaksanaan yang akan disarankan kepada pimpinan negara atau siapa saja yang membutuhkan," katanya. Pekerjaan LPSI nanti akan mirip dengan Lemhanas yang didirikan 1965. Lemhanas, lembaga yang langsung di bawah Pangab ini, melakukan studi-studi dengan ruang lingkup luas. Hasilnya diteruskan kepada Pemerintah. Lemhanas juga bertugas mempersiapkan pegawai negeri, ABRI, dan swasta (sejak 1975) untuk bisa tampil menjadi pimpinan nasional. Dengan demikian, LPSI sebagai lembaga swasta akan bergerak lebih longgar dan independen. "Lemhanas milik Pemerintah sedangkan LPSI non-Pemerintah. Lagi pula, waktu yang tersedia di Lemhanas tak cukup untuk mengkaji semua masalah," kata Soebijakto. Sebenarnya, LPSI sudah berdiri sejak 10 November 1989. Tapi, sampai saat ini lembaga itu belum pernah melakukan pengkajian. Dalam waktu dekat, kata Soebijakto, LPSI yang berkantor di Lantai II Gedung Indosat Jalan Merdeka Barat itu, akan diumumkan kepada masyarakat sete lah dilaporkan kepada Presiden. "Karena pengurusnya kan banyak pejabat tinggi, " katanya. Amran Nasution, Diah Purnomowati, dan Tri Budianto Sukarno