Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat M.Hasbullah Rahmad menilai study tour dengan mengedepankan kearifan lokal jauh lebih baik untuk pengayaan pendidikan kewarganegaraan (PKN) siswa. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi polemik SMAN 6 Depok yang tetap melaksanakan study tour ke luar provinsi hingga berujung penonaktifan kepala sekolahnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasbullah menganggap keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok sebagai bentuk peringatan bagi sekolah lainnya agar tidak menjadikan siswa sebagai objek pendapatan. "Dari awal Pak Gubernur sudah mengingatkan, agar sekolah tidak jual beli seragam, melakukan study tour keluar kota," ujarnya, Sabtu, 22 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hasbullah, jika ingin melaksanakan study tour, sekolah di Depok bisa mendalami sejarah, seperti Belanda Depok di Depok Lama. "Kan fisiknya bisa menjadi fakta sejarah, rumah-rumah peninggalan tuan tanah di Depok masih berdiri kokoh seperti sekarang," kata dia.
Jadi, menurut Hasbullah, jika berbicara pengayaan informasi PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) tidak harus ke Bali. Sementara di Depok Lama, siswa dapat belajar sejarah, keberadaan dan fungsi peranan tuan tanah di Depok zaman dulu, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.
"Itu yang sebenarnya ada fotonya, rumahnya dan fisiknya bisa dijadikan study tour, tidak harus jauh-jauh ke luar kota," kata Hasbullah.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun kembali menyinggung bahwa kasus ini perlu mendapat perhatian dari sekolah lain agar tidak lagi menjadikan siswa objek pendapatan. "Karena dia kan bukan BULD (Badan Layanan Umum Daerah), sekolah kan sifatnya pendidikan, tidak boleh jual buku, seragam, study tour," kata Hasbullah.
Terlebih, menurut dia, persoalan ini bisa melebar ke kondisi ekonomi siswa. Tak sedikit orang tua siswa yang mengupayakan mendapat uang agar anaknya bisa mengikuti study tour meski sebenarnya tak mampu. Akhirnya, ada yang memilih untuk menggunakan pinjaman online atau pinjol. "Pasti dibelain, tapi jangan sampai memberatkan bayar study tour, ibunya pinjam dari pinjol, akhirnya hidupnya tidak akan terbebas dari utang, kalaupun mau lunas dipinjamkan pinjaman baru, seperti gali lubang tutup lubang saja hidupnya," ujar Hasbullah.
Hasbullah pun mengatakan banyak cara untuk pengayaan wawasan PKN bagi siswanya tanpa harus memaksakan keluar kota dengan study tour, seperti alasan yang dibuat SMAN 6 Depok. "Kita kan tidak mau siswa itu menjadi objek pihak sekolah untuk mencari cash back, kalau hanya bicara PKN, wawasan budaya, tentu ada sosial kultur yang lebih penting adalah budaya kearifan lokal Kota Depok. Jangan sampai siswa asal Depok tidak tahu tentang budaya Depok," kata dia.
Kepala SMAN 6 Depok mendapatkan sanksi berupa penonaktifan karena dinilai melanggar Surat Edaran Gubernur Jawa Barat soal study tour. Meski diimbau untuk tidak berangkat study tour ke luar provinsi sesuai SE, sekolah tetap memberangkatkan para siswanya kembali. Penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok itu disampaikan langsung Gubernur Dedi Mulyadi.
Pihak sekolah sendiri sudah meminta maaf karena tetap melaksanakan study tour tersebut. Humas SMAN 6 Depok Syahri Ramadan mewakili sekolah menyampaikan permohonan maaf ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jika kegiatan study tour sekolahnya menyalahi aturan.
"Kami sekali lagi mohon maaf dan mohon arahan serta bimbingan Bapak selaku Gubernur Jawa Barat. Karena SMA Negeri 6 Depok ini memang adalah bagian dari keluarga besar pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi bapak mohon arahannya ya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami," ujarnya, Jumat, 21 Februari 2025.
