Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 100 Sekolah Rakyat pada 2025. Sekolah tersebut nantinya akan terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad, 9 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan presiden dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Saifullah dikutip dalam keterangan resmi, Senin, 10 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang termasuk dalam 10 persen terbawah (desil 1) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Rencananya, setiap kabupaten atau kota akan memiliki setidaknya satu sekolah, sementara di tingkat provinsi akan dibangun minimal dua sekolah.
"Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 yang siap," kata Saifullah.
Selain itu, menteri yang kerap disapa Gus Ipul ini mengatakan bahwa telah menyiapkan tenaga pengajar berkolaborasi dengan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulumnya sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Sebelumnya, Ketua Tim Formatur Pembangunan Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum yang dirancang khusus. Kurikulum khusus itu juga akan tetap memadukan kurikulum nasional. “Tentu ada kurikulum nasional kita tetap plus. Jadi, kurikulum nasional 'plus plus',” kata dia dalam konferensi pers usai rapat pembahasan pembangunan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Meski begitu, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu belum menjelaskan lebih lanjut detail mengenai kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Pihaknya masih terus menggodok konsep terbaik untuk diterapkan bagi murid-murid di sekolah hasil gagasan Kementerian Sosial tersebut.
Nuh menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep asrama atau boarding school. Sekolah ini dibuka khusus bagi murid dengan latar belakang ekonomi miskin dan miskin ekstrem. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan pihaknya dalam mematangkan kurikulum yang pastinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. “Akan kami kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding school,” kata dia.
Di samping itu, Nuh menyampaikan pembahasan terkait kelengkapan sarana prasarana Sekolah Rakyat juga masih terus dilakukan. Mulai dari perizinan, ketersediaan tenaga pendidik, hingga tata kelola dan kendali kualitas. Pihaknya, bersama Kemensos, menggandeng kementerian dan lembaga lain sebagai upaya mewujudkan mimpi bersama dalam mendirikan Sekolah Rakyat.
“Fasilitas awal sudah ada, fasilitasnya Kementerian Sosial. Tetapi infrastruktur saja tentu belumlah cukup untuk melaksanakan sebuah pendidikan formal. Dari sinilah teman-teman dari Dikdasmen, dari Diktisaintek, khususnya, terlibat langsung,” kata Nuh.
Adapun dirinya memastikan bahwa peserta didik yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tak akan dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Nuh mengatakan sekolah ini nantinya akan dibuka mulai tahun ajaran 2025/2026 untuk murid dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: 20 PTN Terbaik di Indonesia 2025 Versi EdurRank
Foto 
