Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini terjadi polemik lantaran sejumlah sekolah terlambat melakukan finalisasi pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Akibatnya, siswa kelas 12 di sekolah tersebut tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satunya terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Medan, Sumatera Utara. Aksi protes muncul setelah sebanyak 140 siswa SMKN itu terancam gagal mengikuti SNBP gara-gara sekolah lambat dalam finalisasi PDSS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para siswa yang memenuhi syarat (eligible) untuk mengikuti penerimaan mahasiswa baru di PTN lewat jalur nilai rapor itu berdemonstrasi di halaman sekolah pada Kamis, 6 Februari 2025. Mereka meminta sekolah bertanggung jawab dan berharap Mendikbudristek memberi kesempatan lagi dengan memperpanjang waktu pendaftaran.
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat sebanyak 50 Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah ini lalai melakukan proses penginputan nilai siswa eligible pada portal PDSS.
Selain itu, ratusan siswa kelas XII SMK Negeri (SMKN) 2 Solo harus rela memupus harapan mereka untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri (PTN) lewat jalur SNBP 2025. Dari hasil konsultasi dan permohonan dispensasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah pusat, diperoleh keputusan bahwa tidak ada perpanjangan finalisasi pengisian PDSS.
Beberapa pejabat negara baik DPR maupun pemerintah telah menanggapi polemik ini.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan sejumlah sekolah melaporkan mengalami kesulitan saat mengunggah data PDSS karena proses penginputan data rusak akibat kondisi cuaca hingga bencana alam. "Kami sudah memberikan layanan kepada sekolah-sekolah yang belum bisa mengunggah itu untuk dapat mengunggah," kata Mu'ti usai acara Sarasehan Asta Cita dalam perspektif ulama Nahdlatul Ulama di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Mu'ti mengatakan kementeriannya telah memberikan bantuan kepada setiap sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengunggah data PDSS. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara detail mengenai bantuan tersebut. "Kami berikan kesempatan, tapi tentu saja kesempatan itu kami berikan untuk sekolah-sekolah yang mengajukan kepada kami karena memang khusus error itu tidak bisa dihindari dan sudah kami layani dengan sebaik-baiknya," kata Mu'ti.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang ditemui wartawan di Pura Mangkunegaran Solo tidak memberikan banyak komentar saat dimintai informasi seputar kelanjutan masalah finalisasi PDSS. Ia sempat mengatakan bahwa nanti akan ada langkah dari kementeriannya terkait permasalahan itu. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut.
"Nanti akan ada dari kementerian. Nanti akan diusahakan sebaiknya-baiknya untuk menyelaraskan yang telah terjadi. Tapi mohon maaf, nanti akan ada dari kementerian," ujar Stella sambil terburu-buru menuju mobil dan meninggalkan Pura Mangkunegaran, Jumat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan isu kelalaian sekolah dalam finalisasi data PDSS sudah dimonitor dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi X DPR yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. "Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kami minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Komisi X DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati menanggapi kasus ratusan calon mahasiswa baru dari berbagai sekolah yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP 2025. Menurut dia, insiden itu bukan kesalahan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendiktisaintek. "Tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat bahwa ada keteledoran yang kami belum tahu karena apa," kata Maria saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Maria mengatakan pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada ratusan sekolah untuk memperpanjang proses finalisasi PDSS sebagai syarat pendaftaran siswa eligible pada SNBP tersebut. Pemerintah juga telah mengingatkan sekolah yang belum merampungkan proses persyaratan itu sebelum ditutup.
Legislator dari Fraksi PDIP itu mengatakan kasus tersebut menjadi evaluasi tersendiri di komisinya. Ia mengungkapkan masih mengusahakan agar pemerintah memberi kesempatan lagi kepada sekolah-sekolah yang belum memfinalisasi PDSS tersebut. "Kalau masih memungkinkan sebenarnya ayo dong buka lagi," ujarnya.
Kementerian Agama
Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii mengatakan setiap madrasah harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswanya. Oleh karena itu ia berujar kepentingan siswa berprestasi harus diperjuangkan.
"Saya mengimbau kepada seluruh Kepala Madrasah dan jajarannya, agar untuk saat ini dampingi seluruh siswa berprestasi ini. Kita harus terus membersamai mereka dalam menghadapi masalah ini. Karena mereka anak anak hebat yang harus kita perjuangkan," kata dia dalam keterangan resmi pada Jumat, 7 Februari 2025.
Daniel Ahmad Fajri, Septia Ryanthie, M. Raihan Muzzak dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: ITB Tetapkan Uang Kuliah Mahasiswa Baru Sama Seperti 2024
