Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sudah setahun ini, Oktafiani, 43 tahun meriset sistem penerimaan mahasiswa baru di Australia serta sistem administrasi pembayarannya. Ibu dari seorang putri yang akan lulus SMA di akhir semester 2025 ini bahkan mempersiapkan biaya secara mandiri bagi putrinya untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Ia ingin anaknya dapat berkiprah, bahkan mungkin pindah tinggal ke luar negeri. Rencananya ini tak lepas dari keriuhan tagar Kabur Aja Dulu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tren #KaburAjaDulu ramai di media sosial belakangan. Tren itu digaungkan warganet sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah ihwal pemangkasan anggaran di beberapa sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan. Akibat pemangkasan anggaran itu, publik khawatir akan terjadi PHK massal. Kondisi ini mendorong sjumlah warga Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri dan memulai hidup baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fia, sapaan Oktafiani, juga menilai kondisi Indonesia semakin carut marut. Mulai dari kondisi ekonomi yang tidak stabil, tidak dapat menjamin kehidupan generasi muda Indonesia di masa depan hingga kebijakan kontroversial yang malah menyusahkan rakyat. "Padahal seharusnya pemerintah Indonesia bebenah diri, tapi yang mereka lakukan tidak mau dinilai negatif, tetapi kebijakannya selalu menyusahkan rakyat Indonesia," kata dia kepada Tempo, Senin, 17 Februari 2025.
Dari cerita yang diperolehnya dari keluarga yang bekerja di pemerintahan, Fia juga menilai birokrasi dan prosedural kantor pemerintahan tak lagi sekondusif beberapa dekade yang lalu. "Loh kok sekarang kayak begini, simpelnya dulu kita lihat taruna kan kayaknya spesifikasi TNI yang terbaik, sekarang malah boleh diadu kualitasnya sama yang bukan dari taruna, paling cuma sedikit dari mereka yang benar-benar mumpuni di bidangnya," kata dia.
Meski begitu, Fia tidak ingin mempersiapkan rencana masa depan anaknya di luar negeri secara gegabah. Ia menggali berbagai informasi dari berbagai lembaga maupun individu yang tinggal atau berpengalaman di luar negeri. Selain kompetensi bahasa terbaik, Fia dan suaminya mempersiapkan kompetensi terbaik lain yang dibutuhkan di luar negeri bagi anaknya. Misalnya pemilihan jurusan kuliah, tidak hanya terbatas pada kemampuan akademis, melainkan pula kemampuan vokasional seperti perawat.
Karena itu, Fia tidak hanya memilih satu negara untuk tujuan belajar atau bekerja anaknya. Perempuan berkerudung ini memilih beberapa alternatif negara, seperti Australia, Uni Emirat Arab, Jerman maupun negara-negara Eropa lainnya sebagai tempat tujuan.
Kepada anaknya, Fia juga selalu membekali nasihat mandiri dan harus dapat berkembang di negara lain. "Kepingin anak dapat melihat lebih luas dunia. Bahwa di luar sana ada kehidupan yang beda dari kita (di Indonesia)," kata dia.
Menanggapi ramainya tren Kabur Aja Dulu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan setiap warga negara berhak menyerukan aspirasi untuk pindah ke luar negeri selama mengikuti prosedur yang berlaku. "Ajakan untuk bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara namun yang perlu diperhatikan adalah mengikuti prosedur yang legal dan aman," kata Judha saat menggelar konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Judha mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tidak menjadi korban kejahatan, seperti online scam atau bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Di media sosial banyak dorongan untuk pergi ke luar negeri, tetapi jika dilakukan tanpa prosedur yang aman, justru bisa berujung pada kasus online scam atau perdagangan manusia," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan tagar itu sebuah bentuk aspirasi masyarakat. Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah. "Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami," kata Yassierli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Savero Ariestia dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
