Ringan Tanpa Tumpeng

SUASANA ulang tahun ke-32 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Senin pagi lalu amat sederhana. Tidak banyak tamu luar yang hadir di Auditorium gedung BPK yang baru. Tidak ada misalnya tumpeng. Yang ada hanya sekedar makanan kecil dan minuman ringan. Sesungguhnya ulang tahun BPK tepat pada 1 Januari. "Tapi demi efisiensi penggunaan tenaga dan biaya, mulai tahun '79 ini tiap 1 Januari hanya diadakan peringatan simbolik saja," kata Ketua BPK Umar Wirahadikusuma. Setelah bertahun-tahun menumpang, tahun ini BPK mulai menempati kantornya sendiri. Terletak di seberang gedung DPR/MPR di Senayan, gedung bertingkat 9 ini masih belum rapi. Baru Juni nanti seluruh perangkat BPK menempati gedung ini. UUD 1945 meyebut fungsi BPK sebagai aparat pengawas keuangan dan kekayaan negara. Sekali setahun, lembaga tinggi ini memberitahu DPR mengenai Nota Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Tahunan. Baru setelah itu tembusan itu disampaikan pada pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya. Hasil pemeriksaan BPK hampir tidak diketahui umum Hingga banyak yang menganggap lembaga ini kurang berfungsi. "Soalnya, apa yang pernah kita temukan ketidakberesannya tidak seluruhnya bisa diumumkan," kata seorang pejabat teras BPK. Bila diketemukan ketidakberesan di sebuah departemen, BPK memberi laporan pada DPR dan kemudian menegur departemen yang bersangkutan. Bila diketemukan unsur tindak pidana, korupsi misalnya, persoalan dialihkan pada aparat penegak hukum. Kalau ada kekurangan pengelolaan, BPK memberikan rekomendasi pada badan yang bersangkutan. Dengan kata lain BPK tidak mempunyai gigi atau wewenang menjatuhkan sanksi atau menindak. Pengawasan keuangan negara bukan hanya dilakukan BPK. Hingga "tanggungjawab ada pada semua aparat pengawasan," kata Kepala Humas BPK Adna Bokim. BPK memang tidak bisa mengambil tindakan langsung di tempat untuk mencegah kebocoran anggaran, tapi dengan adanya pemeriksaan BPK, obyek pemeriksaan biasanya berusaha menunjukkan "keberesan angka". Sampling Hasil pemeriksaan BPK disimpulkan dari tim pemeriksa yang ditugaskan sepanjang tahun. Tim pemeriksa yang rata-rata beranggotakan 3 orang dengan surat tugas, mendatangi obyek pemeriksaan. Mereka berhak menanyakan segala masalah dan minta data pengeluaran dan penerimaan uang. Yang menolak memberi keterangan bisa dipidana. Ada beberapa pertimbangan pemeriksaan. Pertama, yang memakai uang negara atau yang menyangkut hajat orang banyak. Kedua obyek yang memakai anggaran besar. Yang ketiga bila ada indikasi kebocoran uang negara. Yang terakhir ini diperoleh dari hasil laporan atau survei yang dilakukan. Karena keterbatasan tenaga dan anggaran, pemeriksaan dilakukan dengan sistim sampling. BPK juga menerima laporan rutin dari aparat pemeriksa eksekutif yaitu para Irjen dan Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara. Tiap minggu BPK menerima hasil monitoring dari stafnya yang ditempatkan di semua departemen. Berdasar ini semua, BPK mengambil kesimpulan secara nasional. Sistim ini terpaksa ditempuh karena BPK haru mempunyai sekitar 100 tenaga teknis dari 3 Inspektorat Utamanya. Tahun ini seluruh karyawan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 1350 orang. "Tenaga memang terbatas, tapi itu tidak berarti BPK tidak berfungsi. Tahun ini kecuali hasil pemeriksaan BPK sendiri, juga masuk 7.000 laporan dari para Irjen," kata Adna Bokim. Menginjak usianya yang ke 33, BPK bermaksud meningkatkan pemeriksaannya. "Tujuannya untuk terciptanya kesempurnaan tanggung jawab badan eksekutif dalam mengelola keuangan negara," kata Umar Wirahadikusuma dalam peringatan HUT BPK. Salah satu kesulitan dalam upaya ini ialah keterbatasan anggaran BPK. Kesulitan lain adalah hambatan yang sering diterima para petugas dalam pemeriksaan mereka. Masih banyak ancaman dan tekanan untuk menakutnakuti para pemeriksa itu. Di lain pihak, BPK agaknya masih harus membersihkan citranya. Banyak cerita di luaran tentang "servis" yang disediakan untuk para petugas pemeriksa BPK "Tugas ini memang penuh godaan. Kalau tidak ingat pasti bisa tergelincir," cerita seorang petugas BPK. Hasil karya BPK memang sulit diketahui umum, hingga tampaknya Opstib misalnya, lebih menonjol. "Pada mulanya adalah kita yang menemukan ketidakberesan itu," kata seorang pejabat teras BPK. Kerjasama dengan Opstib sudah dilakukan sejak lahirnya organisasi itu. Apakah DPR memanfaatkan laporan BPK? "Sampai sekarang belum kelihatan," kata Adna pula.