Ringkasan Berita: Vaksin Gratis dan Rekonstruksi Janggal Penembakan Anggota FPI

Perbesar

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, 18 Desember 2020. ANTARA /Jojon

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PEMERINTAH memutuskan menggratiskan vaksin Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri, khususnya Menteri Keuangan, merelokasi anggaran program lain agar vaksinasi gratis bisa terlaksana. “Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” kata Jokowi dalam siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 16 Desember lalu.

Jokowi menyatakan jumlah penduduk sasaran vaksinasi meningkat dari 107 juta menjadi 182 juta jiwa. Ia pun menyatakan akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin.

Pemerintah semula akan menerapkan dua skema vaksinasi, yaitu gratis dan berbayar. Program vaksin gratis disiapkan hanya untuk 32 juta jiwa dan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, kelompok rentan dan kurang mampu, serta petugas pelayanan publik. Sedangkan mereka yang berasal dari kalangan mampu diwajibkan membayar.

Kebijakan itu ditentang sejumlah pihak, seperti epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, dan Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University, Singapura. Menurut mereka, pemerintah mengomersialkan program vaksinasi. “Seperti lebih penting berjualan,” ujar Pandu.

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah memastikan keamanan dan efikasi enam jenis vaksin yang digunakan Indonesia. Dari enam jenis vaksin, baru Sinovac, vaksin asal Cina, yang sudah tiba di Indonesia. Dicky menilai otoritas Cina belum memberikan informasi transparan tentang vaksin tersebut.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan keputusan menggratiskan vaksin bertujuan membawa Indonesia segera masuk ke fase herd immunity atau kekebalan kawanan. Untuk mencapai kondisi itu, setidaknya 70 persen populasi harus imun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hitung Ulang Bujet Vaksin

KEBIJAKAN vaksin gratis membuat sejumlah anggaran pemerintah pada 2021 direlokasi. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan salah satu pos bujet yang akan direlokasi adalah pembiayaan infrastruktur, yang mencapai Rp 430 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

• Total Anggaran Vaksin dan Penanganan Covid-19 (2021)
Rp 60,5 triliun

• Antisipasi Pengadaan Vaksin
Rp 18 triliun

• Antisipasi Imunisasi
Rp 3,7 triliun

• Sarana dan Prasarana Laboratorium
Rp 1,3 triliun

Perkiraan Harga Vaksin
- Sinovac (Cina): Rp 200 ribu
- Novavax (Amerika Serikat): Rp 226 ribu
- Moderna (Amerika Serikat): Rp 526 ribu
- Pfizer (Amerika Serikat): Rp 283 ribu
- Johnson & Johnson (Amerika Serikat): Rp 141 ribu
- AstraZeneca (Inggris): Rp 57 ribu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Daerah Perketat Pembatasan Sosial

Warga mengantre tes cepat Covid-19 di Terminal Domestik Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, 18 Desember 2020. ANTARA/Fikri Yusuf

SEJUMLAH daerah memperketat aturan pembatasan sosial menjelang masa libur Natal dan tahun baru. Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan instruksi yang meminta perkantoran menerapkan 75 persen karyawan bekerja dari rumah (work from home) serta melarang kegiatan pada malam pergantian tahun. “Kami juga akan melaksanakan operasi yustisi untuk mengendalikan penularan virus,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Selasa, 15 Desember lalu.

Di Bali, wisatawan yang hendak berkunjung diwajibkan menjalani tes usap atau tes cepat antigen. Kebijakan itu diinstruksikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencegah lonjakan angka kasus pada libur panjang akhir tahun. Luhut meminta kebijakan tes usap dan antigen di Bali berlaku mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021.

Densus 88 Tangkap Buron Bom Bali I

Barang bukti teroris di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Jakarta, 18 Desember 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

DETASEMEN Khusus 88 Antiteror Kepolisian RI menangkap seorang terduga teroris, Zulkarnaen, di Gang Kolibri, Toto Harjo, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, pada Kamis, 10 Desember lalu. Zulkarnaen menjadi buron selama 18 tahun karena terlibat kasus bom Bali I yang terjadi pada 2002. “Zulkarnaen adalah Panglima Askari Jamaah Islamiyah,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Sabtu, 12 Desember lalu.

Argo melanjutkan, Zulkarnaen juga membentuk unit Khos atau pasukan khusus. Selain dikerahkan untuk aksi bom Bali I, Argo melanjutkan, pasukan khusus yang dibentuk Zulkarnaen itu terlibat dalam konflik Poso dan Ambon.

Zulkarnaen, menurut Argo, juga menyembunyikan buron teroris lain, yakni Upik Lawangan alias Taufik Bulaga. Argo mengatakan Upik merupakan sosok penerus pentolan Jamaah Islamiyah Doktor Azahari. Upik ditangkap Densus 88 pada Rabu, 25 November lalu.

Konstruksi Janggal Penembakan Anggota FPI

KEPOLISIAN mengungkap fakta baru dalam kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan enam orang itu tewas dalam baku tembak karena melawan anggota Polri.

Dalam rekonstruksi kasus di Rest Area Kilometer 50 jalan tol Jakarta-Cikampek, Polri menyebutkan dua anggota FPI tewas dalam baku tembak dan empat lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. “Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur,” tutur Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Andi Rian, Senin, 14 Desember lalu.

Saksi yang ditemui Tempo di luar Jakarta mengaku melihat tiga orang ditelungkupkan di aspal. Salah satunya kemudian ditendang di kepala. “Kedengaran suara ‘ampun, Pak’,” ucapnya. Saksi ini juga melihat satu orang yang sudah tak bergerak dikeluarkan polisi dari minibus.

Sengketa Pilkada Bermunculan

SENGKETA pemilihan kepala daerah 2020 mulai bermunculan. Sejumlah pasangan yang kalah berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Calon Wali Kota dan Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman, salah satu yang menggugat. “Ada kecurangan yang terjadi secara kasatmata dan tak saya biarkan begitu saja,” ujar Machfud, Kamis, 17 Desember lalu. Dalam rekapitulasi penghitungan suara, Machfud-Mujiaman mendapatkan 451.794 suara, sementara rivalnya, Eri Cahyadi-Armuji, memperoleh 597.540 suara.

Pasangan lain yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi ialah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana-Difriadi. Menurut Denny, ada upaya mengubah dan memanipulasi suara. Indikasinya adalah Komisi Pemilihan Umum lamban dalam merekapitulasi suara. Berdasarkan situs KPU, perolehan suara Denny-Difriadi sebanyak 803.657, sedangkan pesaingnya, Sahbirin Noor-Muhidin, mendapatkan 809.328 suara.