Sang ketua & "kelompok empat"

BELUM genap seminggu usianya, DPP PDI hasil Kongres ke-II sudah memulai "tradisi lama" mereka: pecat-memecat. Rapat lengkap DPP PDI yang pertama 21 Januari lalu memutuskan untuk menjatuhkan skorsing pada keanggotaan "Kelompok Empat": Usep Ranawidjaja, Abdul Madjid, Ny. D. Walandouw dan Zakaria Raib. Ditandatangani oleh Ketua Umum Sunawar Sukawati dan Sekjen Sabam Sirait, surat skorsing tertanggal 22 Januari itu diterima oleh yang bersangkutan sehari kemudian. Pers tampaknya tidak diberitahu "ini memang kami lakukan diam-diam," kata Sabam Sirait. Keputusan DPP itu telah dijelaskan Sunawar pada para anggota fraksi PDI di DPR dalam suatu rapat tertutup akhir pekan lalu. Skorsing itu berarti keempat orang itu untuk sementara dianggap bukan lagi anggota PDI. "Kami melakukan itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan partai serta menegakkan disiplin," kata Sekjen Sabam Sirait. Mereka berempat dinilai telah melanggar Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga partai dan tidak menaati keputusan Kongres I. Menurut Sabam, mereka dianggap telah melanggar pasal 14, 15 dan 16 AD/ART partai. Skorsing atau pemberhentian sementara merupakan salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan partai di samping peringatan dan pemecatan. Tiga di antara keempat orang itu, Usep Ranawidjaja, Abdul Madjid dan Ny. D. Walandouw adalah anggota fraksi PDI. Apakah mereka akan di-recall dari keanggotaan mereka di DPR? "Yang jelas mereka diskors sementara dari keanggotaan PDI. Mereka masih mempunyai kesempatan membela diri," Sabam mengelak. Tidak Berhak Pemberhentian sementara itu tamaknya tak mengagetkan yang terkena. Saya sudah siap menanggung itu semua. Ini risiko perjuangan," kata Ny. Walandouw. Sikap yang sama juga ditegaskan Usep. "Benar saya mendapat surat itu," kata Usep pada A. Margana dari TEMPO. "Tapi apa hak mereka? Yang mereka lakukan tidak sah. Mereka bukan lagi DPP PDI. Kami telah lebih dahulu memecat mereka," tambahnya. Menurut Usep, DPP PDI yang sah adalah hasil Kongres I yang kini tinggal mereka berempat. Ia menuduh mereka yang berkongres di Senayan itu telah melakukan kejahatan politik berupa penginjak-injakan UU No. 3/1975 mengenai Parpol dan Golkar, AD/ART partai dan keputusan Kongres PDI pada 1976. "Pelanggaran itu tidak bisa kami tolerir. Karena itu kami telah memecat mereka semua dari PDI," ujar Usep berapi-api. Surat pemecatan yang berasal dari "Kelompok Empat" itu memberhentikan 17 anggota DPP PDI yang dipilih dalam Kongres II. Usep menjelaskan, kelompoknya telah mengadakan rapat untuk melengkapi susunan DPP-nya. "Akhir minggu ini juga mungkin hasilnya sudah bisa diumumkan," katanya. Skorsing dari DPP Sunawar juga diterima Abdul Madjid dengan kalem. "Mereka tidak berhak menskors kami," ujar tokoh eks PNI yang berjengot lebat ini. Menurut dia, yang terjadi di Istora Senayan antara 14-16 Januari lalu bukanlah Kongres PDI II, "Itu hanya kumpulan beberapa orang anggota DPP PDI dan orang-orang PDI untuk menginjak-injak AD/ART partai dan undang-undang," kata Madjid. Menurut penuturan Abdul Madjid, sebagai Ketua Umum DPP PDI hasil Kongres I dia telah mengirim surat ke pimpinan DPR. Dalam surat yang ditandatangani "Kelompok Empat" itu ditegaskan, DPP PDI yang mereka pimpin tidak akan mengadakan perubahan susunan dan keanggotaan fraksi di DPR. Bagaimana kalau DPP Sunawar mengadakan recalling? "Mereka tidak berhak. Itulah maksud pemberitahuan kami pada ketua DPR," jawab Abdul Madjid. Melihat semua itu, tampaknya kemelut di PDI akan berlangsung terus. Pemerintah sendiri rupanya condong ke DPP Sunawar. Namun jalan Kongres II yang diwarnai dengan berbagai insiden, bisa jadi akan menumbuhkan kelompok yang anti-DPP Sunawar. Mereka yang oleh pendukung Sunawar diusir dari kongres, walau sebetulnya mempunyai mandat dan memenuhi syarat, jelas kecewa dan bisa tertarik ke "Kelompok Empat" . Masalah cabang-cabang kembar -- banyak di antaranya didirikan sendiri oleh Sunawar, tampaknya juga akan memusingkan DPP Sunawar. Bahkan menurut Marsoesi, ketua DPD PDI Jawa Timur, soal cabang kembar ini peka dan bisa merupakan ancaman untuk perpecahan lagi. Menurut dia, cabang yang selama ini pro Hardjantho agak sulit untuk disatukan dengan orangnya Sunawar. Marsoesi beranggapan, sebaiknya pemecahan cabang kembar itu diatasi dengan "perkawinan" dan bukannya dengan mengakui salah satunya. Hasil Kongres II selebihnya mengecewakan Marsoesi. "Energi terlalu banyak tercurah ke soal pemilihan ketua umum," katanya.