Sebuah Presidium Untuk Golkar

SUSUNAN dewan pimpinan Golongan Karya kini sudah komplet. Setelah susunan DPP diumumkan pada munas akhir Oktober lalu, kini menyusul Dewan Pembina. Susunan dan personalia Dewan Pembina itu diputuskan dan ditandatangani Presiden Soeharto, selaku Ketua Dewan Pembina, 15 November lalu, dan diterima oreh DPP Golkar pekan lalu. Peran Dewan Pembina (DP), paling tidak sejak Munas 1983, terasa semakin penting. DP, misalnya, bisa membatalkan kebijaksanaan atau keputusan DPP Golkar bila hal itu dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi. DP juga punya wewenang membekukan DPP Golkar dalam keadaan mendesak dan dapat mengancam kelangsungan hidup organisasn DP yang baru ini, seperti yang lama, beranggotakan 45 orang. Untuk mengendalikan kegiatan sehari-hari, dalam susunan baru, dibentuk Presidium Harian DP. Anggotanya terdiri dari 10 wakil ketua. Lalu ada 29 orang anggota DP dan 5 orang sekretaris. Kepala sekretariat, tidak termasuk 45 orang anggota DP, dipegang oleh Sukarton Marmosudjono, Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugasnya, presidium dikoordinasikan oleh salah seorang wakil ketua yang ditunjuk oleh Ketua DP. Sampai pekan ini, belum jelas siapa yang menjadi koordinator. Tugas presidium, beranggota sepuluh orang itu, kecuali membantu ketua dalam memimpin DP, juga mengamati perkembangan yang berkaitan dengan bidang atau wilayah yang diamati, maupun bidang tugasnya masing-masing. Wapres Sudharmono ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua dengan tugas menjadi pengamat umum. Tujuh menteri senior diangkat menjadi wakil ketua merangkap anggota yang ditugaskan sebagai pengamat wilayah. Bustanil Arifin untuk Sumatera bagian Utara, Soesilo Sudarman untuk Sumatera bagian Selatan, Soepardjo Roestam untuk Jawa, dan Radius Prawiro untuk wilayah Nusa Tenggara. Selanjutnya, Sudomo ditunjuk menjadi pengamat Kalimantan, Harmoko untuk Sulawesi, dan L. B. Moerdani untuk Indonesia bagian Timur (Maluku dan Irian Jaya). Sementara B.J. Habibie menjadi pengamat bidang ilmuwan dan cendekiawan, dan H. Munawir Sjadzali untuk mengamati rohaniwan. Rincian tugas bagi anggota presidium untuk mengamati wilayah, agaknya, sejalan dengan tugas yang diemban para ketua dalam DPP Golkar. Setiap ketua di DPP dibantu para wakil sekjen dan bendahara difungsikan untuk mengkoordinasikan 8 wilayah. Yang berbeda, Dewan Pembina hanya membaginya menjadi 7 wilayah. Jawa menjadi satu wilayah saja. Sementara DPP memecah Jawa dan Bali menjadi dua bagian, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah untuk bagian barat, dan Jawa Timur, Bali untuk bagian timur. Di jajaran anggota DP, ada bidang tugas khusus, yakni mengamati perkembangan setiap daerah Tingkat I, dari mengumpulkan bahan-bahan mengenai masalah sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan. Anggota DP, 29 orang, semuanya menteri, kecuali 3 orang: Wakil Ketua DPR/MPR, R. Soekardi mengamati Sulawesi Tengah. Bekas Kapolri dan ketua formatur Munas Golkar yang lalu, Awaloedin Djamin, untuk Sumatera Barat, dan bekas KSAD Makmun Murod menjadi pengamat NTB. Semua anggota, yakni para menteri, mempunyai lingkup pengamatan satu provinsi. Misalnya, Menpora Akbar Tanjung untuk Sumatera Utara, Menpan Sarwono Kusumaatmadja untuk Jawa Barat, dan Emil Salim buat Sulawesi Utara. Di samping itu, ada juga anggota DP yang ditunjuk menjadi pengamat untuk Jalur A, yaitu Pangab Jenderal Try Sutrisno, dan Mendagri Rudini untuk Jalur B. Para sekretaris, sesuai dengan keputusan "Tata Kerja Presidium Harian", dibagi menurut wilayah dan bidang kerjanya. Sekretaris I, bekas Gubernur NTB Gatot Suherman, umpamanya, bertugas menghimpun dan mengolah masalah yang dikumpulkan dari anggota DP dari wilayah Sumatera. Ia juga bertanggung jawab menghimpun dan mengolah masalah politik dan keamanan (polkam). Pembagian tugas yang diarahkan ke daerah itu, tampaknya, berkaitan dengan makin banyaknya masalah yang timbul di daerah. Karena itu, DP agaknya juga merasa perlu untuk lebih jeli mengamati masalah-masalah yang timbul di daerah. Dalam prosedur kerja yang baru, presidium harian memonitor kegiatan DPP Golkar, kegiatan partisipasi Golkar dalam proses pembangunan dan perjuangan bangsa. Koordinator presidium harian, tampaknya, sedikit berbeda dengan jabatan ketua harian pada periode lalu. Koordinator bertugas mengkoordinasikan kegiatan presidium harian dan memimpin rapat-rapat presidium. Jika koordinator berhalangan, salah seorang anggota presidium dapat ditunjuk untuk mewakili dan menjalankan tugas itu. Sementara dalam periode sebelumnya, ketua harian terkesan lebih "punya gigi", karena seakan-akan melaksanakan sebagian tugas sehari-hari Ketua DP. Sekarang, tugas itu dilakukan secara bersama oleh presidium. Bahkan, menurut sumber TEMPO di DPP Golkar, ada kemungkinan jabatan koordinator ini dipegang secara bergantian antara 10 anggota presidium.