Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Indra Iskandar, menyebut mayoritas rumah dinas anggota DPR sudah tidak layak huni. Menurut dia, hanya 45 persen rumah dinas legislator Senayan itu yang terbilang layak huni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rumah dinas anggota DPR terletak di dua lokasi, yakni di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan dan Ulujami, Jakarta Selatan. Di kompleks Kalibata, ada 580 lebih rumah jabatan anggota DPR yang terbagi menjadi dua titik, yaitu Blok A-E dan Blok F. Sementara di kompleks Ulujami hanya ada 51 rumah dinas anggota DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi di data kami ada rumah (dinas) yang masih layak (huni) 45 persen," kata Indra ditemui usai meninjau kondisi rumah dinas di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024.
Dia mengatakan, pihaknya masih menerima berbagai puluhan keluhan dari anggota DPR yang menghuni rumah dinas tersebut, terutama ketika musim hujan. Keluhan itu disampaikan melalui aplikasi buatan Sekretariat Jenderal DPR, PERJAKA, akronim dari Pelayan Rumah Jabatan Anggota Kalibata.
Rumah dua lantai seluas 100 meter persegi itu disebut kerap mengalami kebocoran dan saluran tersumbat saat hujan turun. "Ada juga banyaknya tikus dan yang paling parah berkaitan dengan rayap," ujarnya.
Dengan kondisi kerusakan rumah dinas itu, Setjen DPR melalui keputusan pimpinan fraksi di Senayan menyetop memberi fasilitas hunian itu ke anggota DPR. Sebagai gantinya, rumah jabatan anggota itu diganti menjadi pemberian tunjangan perumahan untuk seluruh anggota DPR.
Indra mengatakan, kajian ihwal wacana pemberian tunjangan perumahan ke anggota DPR itu sudah dibahas sejak 2022. Di sisi lain, pihaknya juga telah mengkaji perbandingan yang paling efisien antara revitalisasi rumah dinas dengan pemberian tunjangan perumahan.
Indra mengklaim, dari perbandingan dua opsi itu pilihan yang paling fleksibel ialah memberikan tunjangan perumahan. Sebab, katanya, biaya untuk merevitalisasi ratusan rumah dinas itu membutuhkan biaya yang tak ekonomis.
"Kalau kami mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki. Baru ideal," ucapnya.
Foto 
