Setahun Dirty Vote, Feri Amsari: Tidak Banyak Perubahan Terjadi dalam Demokrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyoroti jalannya proses pemerintahan dan demokrasi setelah satu tahun film dokumenter Dirty Vote rilis. Menurut Feri, tidak banyak perubahan yang terjadi selama setahun berjalannya demokrasi dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

“Sebagaimana podcast yang merayakan satu tahun Dirty Vote, kami melihat tidak banyak perubahan yang terjadi selama setahun ini dalam menjalankan demokrasi,” kata Feri Amsari kepada Tempo.co pada Selasa, 11 Februari, 2025.

Dirty Vote merupakan film dokumenter yang membahas mengenai berbagai kecurangan yang terjadi menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024 sekaligus Pilpres 2024. Film dokumenter tersebut menampilkan tiga dosen hukum tata negara yang berperan sebagai narator utama, yakni Feri Amsari bersama Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Film yang rilis pada 11 Februari 2024 tersebut disutradarai Dandhy Dwi Laksono, pendiri rumah produksi audiovisual WatchDoc Indonesia. Dalam film tersebut, temuan soal kecurangan Pemilu 2024, utamanya yang membawa nama Jokowi dan lembaga negara lainnya, dibeberkan kepada publik sehingga menuai banyak kritik dan tekanan dari pemerintah 

Merujuk pada dugaan rangkaian kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024, Feri menjelaskan bahwa kecurangan yang sama telah terjadi pada Pilkada 2024. Kecurangan dalam pemilihan presiden yang telah dirangkum secara komprehensif dalam tayangan Dirty Vote terulang kembali saat memilih kepala daerah pada 2024 lalu.

Lantas, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi oleh pemerintah. Demokrasi menjadi rusak selama masih hadirnya pelanggaran dalam pemilihan pemimpin untuk pemerintahan, baik selama pilpres maupun pilkada.

Pemerintahan Presiden Prabowo sebagai pemenang Pemilu 2024 sudah berjalan selama 3 bulan lebih. Namun, Feri menilai bahwa hasil dari Pilpres 2024 tersebut tidak menunjukkan pemerintah yang kompeten dalam menyelenggarakan negara.

“Hasil dari pilpres yang sudah tiga bulan ini, sebagai hasil dari pilpres curang itu tidak melihatkan pemerintah yang betul-betul kompeten dalam menyelenggarakan negara,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas ini.

Dibalik kegagalan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara dan menegakkan demokrasi Indonesia, Feri turut menyoroti munculnya angka tingkat kepuasan yang tidak masuk akal terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas terhadap penilaian kepuasan 100 hari kerja pemerintah Prabowo-Gibran, sebanyak 80,9 persen responder mengaku puas.

“Apa yang disebut angka keterpilihan yang dikaitkan dengan tingkat kepuasan dari 58,8 persen (pemilih) menjadi 80,9 persen sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali, tidak punya korelasi dengan profesional, efektif, dan efisiennya penyelenggaraan pemerintah,” katanya. 

Bagi Feri, penyelenggaraan pemerintah yang berjalan buruk selama 100 hari kerja Presiden Prabowo menjabat tidak seharusnya pantas mendapat nilai sebesar 80,9 persen tingkat kepuasan.

“Ya, patut disedihkan karena akhirnya angka-angka keterpilihan dan angka-angka tingkat kepuasan itu sama sekali tidak punya korelasi dengan kapasitas dan kemampuan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan,” ujar Feri.

Egi Adyatama dan Ridian Eka Saputra berkontribusi dalam penulisan ini.

Pilihan Editor: 4 Sosok di Balik Film Dokumenter Dirty Vote yang Rilis Setahun Lalu