Setelah restu gatot subroto

ADA sebuah bangunan yang tampak tua, terpisah hanya beberapa rumah dari tempat kediaman keluarga almarhum Bung Hatta, di Jalan Diponegoro 53, Jakarta Pusat. Atau persis berseberangan jalan dengan markas besar PDI dan PPP. Itulah kantor Dewan Pimpinan Pusat -- Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (DPP Pepabri) yang dipinjam dari Sekretariat Negara sejak 1977. Dengan kata lain, gedung yang tadinya milik Pertamina itu bisa mereka manfaatkan secara gratis, tapi semua pengeluaran dan biaya pemeliharaannya ditanggung penuh oleh Pepabri. Sebelumnya, DPP Pepabri berkantor di Jalan Mangunsarkoro, Jakarta. Pepabri terbilang organisasi besar. Ia memiliki 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 27 provinsi dan 282 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten dan kota madia. Menurut catatan Sekretaris Jenderal Pepabri, Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Abdul Kadir terhimpun hampir 270 ribu purnawirawan ABRI dan sekitar 68 ribu warakawuri atau para janda mereka. "Hanya 8 sampai 9% purnawirawan yang belum mendaftarkan diri," kata Abdul Kadir. Seperti dikatakan Abdul Kadir, keanggotaan Pepabri bersifat stelsel aktif. Purnawirawan, warakawuri, atau duda (bekas suami anggota ABRI) yang belum mendaftarkan diri tidak otomatis menjadi anggota Pepabri. Pepabri, boleh dikatakan, sudah pandai menghimpun dana. Dia punya PT Wijatmulya, yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Sahamnya ada di paling tidak lima perusahaan patungan. Misalnya, di PT Fatex Tori (yang memproduksi karung terigu) dan PT Purna Ansana Motor (agen mobil Jepang, Subaru). Untuk kesejahteraan anggotanya, Pepabri punya koperasi simpan pinjam Induk Koperasi (Inkopabri) yang membawahkan 27 Pusat Koperasi (Puskopabri) di tingkat provinsi, dan 600 primer koperasi (Primkopabri) di tingkat cabang dan ranting. Lalu, Lewat Badan Perencanaan Perumahan (Baperum), Pepabri telah membangun hampir 34 ribu rumah untuk dikreditkan kepada anggotanya. Di bidang pendidikan, selain mendirikan sekolahsekolah Pepabri juga mengusahakan beasiswa dan meringankan SPP putra-putri anggotanya. Di samping itu, masih ada bidang jasa. Misalnya, membantu anggota untuk memperoleh SK pensiun lebih cepat. Pepabri memang lahir untuk mengubah nasib para purnawirawan. Pada kurun 1950-an itu nasib purnawirawan mirip pepatah "habis manis sepah di buang". Maka, pada 1 September 1953, atas restu almarhum Jenderal Gatot Subroto, sejumlah purnawirawan di Solo membentuk Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia (PPAPRI). Anggotanya kebanyakan bekas personel Legiun Mangkunegaran yang berusia 60 tahun ke atas. Empat tahun kemudian, 12 Aprii 1957, di Jakarta lahir Persatuan Angkatan Perang Republik Indonesia yang disingkat Perpari. Kelahirannya dimotivasi oleh semangat untuk tetap eksis sebagai pejuang. Semboyannya: "Sekali prajurit tetap prajurit. Sekali pejuang tetap pejuang. Jiwa prajurit tidak mengenal istirahat, jiwa prajurit tidak mengenal pensiun." Ini sesuai dengan Saptamarga dan Sumpah Prajurit. Selanjutnya Perpari lebih berkembang daripada PPAPRI. Keduanya bergabung pada September 1959 ketika berlangsung Musyawarah Nasional (Munas pertama Perpari di Kaliurang, Yogyakarta. Namanya diubah menjadi Pepapri (kepanjangannya tetap ("Pensiunan Angkatan Perang"). Dan tanggal 12 September, pada akhir munas pertama, dijadikan hari kelahiran Pepabri. Perubahan nama ke Pepabri terjadi pada Munas Perpari ke-3 1964 di Lembang, Jawa Barat. Istilah "pensiun" diganti dengan "purnawirawan" karena "pensiun" dianggap mengandung citra negatif yang menggambarkan seolah-olah orang pensiunan tak bisa lagi berbuat apa-apa. Saat itu, Persatuan Pensiunan Angkatan Kepolisian RI juga berintegrasi. Sampai saat ini Pepabri telah sembilan kali mengadakan munas (setiap tiga tahun sekali). Peristiwa penting terjadi pada Munas ke-6 di Pandaan, Jawa Timur, 16 tahun silam. Munas mengambil beberapa keputusan penting. Yakni, mengangkat Jenderal TNI Soeharto sebagai Anggota Kehormatan Pertama Pepabri, menjadikan Pepabri sebagai wadah tunggal purnawirawan ABRI, menetapkan Pangab dan Menhankam sebagai pelindung, dan menyepakati bahwa Pepabri adalah komponen Golongan Karya (Golkar). Komitmen terakhir itu penting. Artinya, "Sebagai keluarga besar ABRI, aspirasi politik Pepabri disalurkan lewat Golkar," kata Abdul Kadir. Bila seorang purnawirawan menyeberang ke parpol? "Buat saya itu mengingkari komitmen yang telah dia ucapkan," katanya lebih lanjut. Siti Nurbaiti, PBS