Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sinkronisasi data tunggal kemiskinan akan dirampungkan, akhir tahun ini. Sinkronisasi data tunggal kemiskinan juga dibahas saat dalam rapat koordinasi antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Targetnya kalau bisa (selesai) tahun ini,” kata Gus Ipul –sapaan Saifullah Yusuf-- kepada awak media di Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Jumat, 22 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan data tunggal kemiskinan tersebut akan menjadi rujukan berbagai kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan sebanyak 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian. Karena itu, kata Budiman, lembaganya masih perlu menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian lainnya untuk mengsinkronisasi data kemiskinan. “Data tunggal kemiskinan ini akan dikelola oleh BPS,” kata Budiman.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan saat ini lembaganya masih menyiapkan data tunggal kemiskinan. Urusan pengelolaan data tunggal kemiskinan tersebut juga akan dibahas lebih lanjut. “Karena yang juga penting, bagaimana pemanfaatan data tunggal, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses updating-nya. Itu nanti akan dibahas kemudian,” kata Amalia.
Saifullah Yusuf meyakini data tunggal kemiskinan yang akurat akan membuat kinerja kementerian menjadi lebih efektif. Ia mengatakan Kementerian Sosial akan menindaklanjuti kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai koordinator umum pengentasan kemiskinan.
“Intervensi kami (menjadi) terintegrasi, bisa berbagi tugas, dan saya yakin hasilnya akan lebih efektif,” katanya.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengatakan pemberian bantuan sosial akan disesuaikan dengan data kemiskinan yang terbaru. Selama ini, pemberian bantuan social merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Namun, Saifullah mengakui jika masih ada pemberian bansos yang tidak tepat sasaran. Karena itu, data tunggal kemiskinan akan menjadi rujukan untuk memperbaiki pemberian bansos agar lebih tepat sasaran.
Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Ia menyadari bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Prabowo optimistis bahwa pemerintahannya akan mampu mengatasi masalah kemiskinan tersebut secara menyeluruh.
“Kami percaya dan yakin punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin,” kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta Pusat pada 20 Oktober 2024.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor : Ada Dugaan Maladministrasi dalam Distribusi Bansos di Jakarta
