Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy menghadiri rapat konsolidasi pemenangan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat, 1 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rapat yang dihadiri 350 kader PDIP dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gunungkidul itu, Hasto dan Ronny meminta para kader tak gentar menghadapi berbagai potensi intimidasi dan kecurangan yang mungkin kembali terjadi, seperti saat pemilihan presiden atau Pilpres 2024 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah simpatisan PDIP Gunungkidul sempat viral karena mengaku dianiaya pasukan pengawal Jokowi yang saat itu masih presiden ketika mereka berunjukrasa menolak kedatangannya. PDIP saat itu juga mengaku mendapat intimidasi aparat agar menurunkan ribuan bendera partai di rute tertentu jelang kedatangan Jokowi ke Gunungkidul.
"Kami sangat memahami kondisi sosial politik di Gunungkidul, khususnya terkait besar tekanan yang dialami (saat Pilpres)," kata Hasto.
Hasto menuturkan tentang sejarah perjuangan partai sejak PNI didirikan oleh Bung Karno hingga Indonesia merdeka. Melewati pasang surut saat Orde Baru berkuasa, hingga akhirnya Megawati Soekarnoputri muncul dan memimpin perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
“PDIP adalah partai pejuang, yang tidak pernah tunduk menghadapi berbagai intimidasi. Kita partai rakyat, siapa yang bersenjatakan kekuatan rakyat, akan mampu menghadapi kekuatan apapun,” kata Hasto.
Hasto menuturkan, dalam partai politik, perjuangan bukan dilakukan orang perorang dan bukan untuk memenangkan kepentingan pribadi. Dalam perjuangan itu, kata dia, kepentingan pribadi harus melebur dalam kepentingan bersama.
Menurut Hasto, Megawati sebagai ketua umum meminta agar para kader meneladani semangat perjuangan pendiri bangsa. Ia menceritakan kisah tiga kader PNI tahun 1930-an yang tetap berani walau menghadapi hukum gantungan karena berteriak 'merdeka'.
“Kalau pendiri bangsa seperti itu, maka kita juga harus punya bonding atau ikatan yang sama," kata Hasto. "Tugas ini harus kita lakukan dengan energi berkobar di dalam diri kita. Karena bagaimanapun, kalau daerah kita dipimpin oleh kader PDIP, maka komitmen pada wong cilik pasti jadi prioritas utama."
Adapun Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, mengatakan, dalam Pilkada serentak ini, mengimbau kader PDIP membangun posko-posko advokasi untuk memantau dugaan intimidasi dan pelanggaran oleh aparat di dalam pilkada.
DPP PDIP disebutnya sudah merancang sistem agar dalam proses gugatan hukum, bukti-bukti siap dan bisa diterima di pengadilan. Yakni lewat gerakan Rekam-Simpan-Laporkan dan Viralkan.
“Kita bisa gunakan handphone masing-masing. Kita lawan intimidasi dengan hal itu,” kata Ronny. “Kita harus menunjukkan keberanian kita dengan melawan lewat cara yang benar. Karena ini menyangkut marwah partai kita dan masa depan bangsa negara kita."
Foto 
