Tawar-Menawar Konsep Menteri

RAPAT kerja mahasiswa ITB yang membicarakan masalah normalisasi kampus berakhir 30 Juni kemarin. Pertemuan itu dihadiri oleh 21 himpunan jurusan serta 52 unit aktifitas yang terdapat di institut itu. Hasilnya, terutama yang menyangkut masalah struktur lembaga kemahasiswaan, hampir tak banyak beda dengan bentuk yang lama -- yang dalam konsep pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) misalnya, sebagai lembaga legislatif, masih ada. Bahkan lembaga eksekutif semacam Dewan Mahasiswa, masih tetap dipertahankan. Hanya, "nama lembaga eksekutif itu belum dibicarakan dalam pertemuan," kata Hendrosangkoyo, sekretaris umum DM-ITB. Namun yang pasti struktur itu masih tetap mengenal adanya jabatan ketua yang dipilih MPM, dibantu beberapa deputy. Apakah dengan begitu mahasiswa ITB menolak konsep Menteri P & K, Daoed Joesoef? Memang diakui, tidak seluruh konsep itu diterima mahasiswa ITB. Misalnya hadirnya pimpinan universitas maupun fakultas dalam lembaga kemahasiswaan, dianggap berlebihan. "Suatu pengawasan yang lucu dan tidak perlu. Bahkan itu bertentangan dengan penalaran individu seperti yang sebenarnya diminta oleh konsep itu sendiri," kata Hendrosangkoyo. Referendum Tapi rapat kerja yang berlangsung di kampus ITB itu bukan tak memperhatikan maksud positif dari konsep pemerintah itu. "Soalnya sekarang bagaimana mengembangkan konsep itu dalam struktur yang kami inginkan itu," tambah sekretaris umum DM-ITB. Karena itu di dalam struktur hasil rapat kerja tadi, dikenal juga ketua-ketua departemen yang membawahkan misalnya kegiatan kesenian, olahraga, pendidikan dan himpunan. Nampaknya pada bagian inilah minat mahasiswa yang menyangkut kesenian, olahraga dan kesejahteraan seperti yang diinginkan konsep Daoed Joesoef bakal diterima dan dikembangkan. Jadi, perbedaan struktur baru dari yang lama, menurut Hendrosangkoyo, ialah: minat mahasiswa yang menyangkut kesejahteraan dan kebudayaan lebih ditingkatkan. Juli ini rencananya akan dilakukan referendum terhadap hasil rapat kerja tadi. "Untuk memperoleh legitimasi akhir dari seluruh mahasiswa ITB," kata Hendrosangkoyo. Di IPB, Bogor, pertemuan yang hampir serupa juga dilakukan pada tanggal 28-29 Juni yang lalu. Tim Normalisasi Kampus (TNK) yang terdiri dari pimpinan IPB dan Keluarga Mahasiswa (KM)-IPB dalam pertemuan yang dilakukan di Darmaga, Bogor, menyimpulkan bahwa gambaran keadaan perguruan tinggi menurut Menteri P & K, tidak seluruhnya berlaku bagi IPB. Normalisasi kehidupan kampus tidak hanya mencakup redefinisi dari lembaga-lembaga kemahasiswaan secara mendasar, fungsionil dan bertahap. Ia juga meliputi segi pengajar, program perguruan tinggi serta pengaruh situasi sosial, ekonomi dan politik di luar kampus. Untuk soal lembaga kemahasiswaan, TNK-IPB memberikan alternatif: Badan kemahasiswaan yang bersifat eksekutif dan legislatif di tingkat institut tetap ada, sebagai fase peralihan ke arah tujuan normalisasi kampus seperti yang diinstruksikan pemerintah. Minta Ketemu Menteri Namun tidak semua kampus bersikap seperti ITB maupun IPB. Di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, sementara tim yang dipimpin Purek III sedang bekerja untuk melaksanakan normalisasi kampus, pihak mahasiswanya segera memberikan reaksi menolak. Tapi rektor, Prof Amiruddin, segera melakukan dialog dengan mahasiswa. Setelah kemudian diikuti dengan penjelasan berikutnya, pembentukan lembaga kemahasiswaan sesuai dengan konsep Menteri P & K pun berjalan lancar. Di Yogyakarta, mahasiswa Universitas Gajah Mada yang telah minta agar SK rektor untuk melaksanakan normalisasi kampus itu ditinjau kembali, menuduh rektor kurang berdialog dengan para mahasiswa. Tapi rektor, Prof. Sukadji Ranuwihardjo, yang masih sakit setelah menjalani sebuah operasi menolak tuduhan tersebut. Ia kirim surat kepada Senat-Senat Mahasiswa dan bekas fungsionaris Badan Keluarga Mahasiswa (BKM) UGM 27 Juni yang lalu. Rektor menyatakan, bahwa ia tidak bermaksud meninggalkan para mahasiswa, karena garis besarnya sudah pernah didiskusikan dengan semua komponen di lingkungan UGM. Tapi rektor berjanji akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua pihak yang berkepentingan, pada minggu kedua Juli ini. Rupanya, masih banyak yang perlu didialogkan berhubung dengan konsep itu. Menteri P & K sendiri belum sempat langsung berdiskusi dengan para mahasiswa. "Kami ingin berdialog dengan Menteri, agar kami yakin betul bahwa konsepnya memang bisa kita terima atau tidak," kata llendrosangkoyo menjelaskan maksudnya untuk bertemu menteri setelah referendum di ITB dilaksanakan bulan Juli ini.