Wagub Rano Karno Ungkap Pemprov Jakarta Kena Pemangkasan Anggaran Rp 38 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jakarta turut terdampak pemangkasan anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengungkapkan dana yang akan pihaknya kelola terkena pemotongan senilai Rp 38 miliar.

“Kami kena efisiensi tapi enggak besar cuma Rp 38 miliar dari bantuan pemerintah pusat,” kata Rano Karno saat ditemui usai salat Jumat di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, pada Jumat, 21 Februari 2025.

Dia menyatakan, apabila dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, jumlah pemotongan atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut terbilang tidak besar. Sehingga, ia meyakini pemotongan tersebut tidak akan berdampak secara masif terhadap program-program yang telah dirinya dan Gubernur Pramono Anung rancang.

Sebelumnya, Pramono-Rano menyatakan telah menargetkan peningkatan PAD Jakarta hingga Rp 130 triliun di tahun depan. Koordinator bidang komunikasi tim transisi Pramono Anung-Rano Karno, Cyril Raoul Hakim, mengatakan peningkatan PAD ini diperlukan agar pembangunan di Jakarta dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tidak bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami targetkan supaya tahun depan bagaimana caranya PAD Jakarta naik sampai Rp 130 triliun,” ujar Cyril saat dihubungi Tempo pada Selasa, 18 Februari 2025.