Walad pun pasrah

YUSUF Walad, 48 tahun, sudah mengantungi tiket ketika 10 petugas Kejaksaan Tinggi Aceh mencegatnya di bandar udara Blang Bintang, Banda Aceh, Sabtu pekan lalu. Walikota Sabang yang dua hari sebelumnya "ditarik" dari jabatannya itu bermaksud terbang ke Jakarta melapor pada Mendagri Soepardjo Roestam. Namun sebelum bertolak ia harus menanda-tangani surat perintah tahanan kota. Gubernur Aceh Hadi Thayeb kemudian bertindak cepat. Selasa minggu ini ia melantik Zainuddin Mardjohan, bekas Bupati Aceh Timur, sebagai pejabat sementara Walikota Sabang. Yusuf dituduh menyelewengkan uang negara meliputi Rp 1,2 milyar. "Tapi sampai sekarang baru ditemukan bukti penyelewengan administratif dan penyelewengan prosedur," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Achmad Achir. Kasus ini berpangkal dari status Sabang itu sendiri sebagai kota perdagangan dan pelabuhan bebas yang diatur dengan UU No. 3 dan 4/1970. Berbeda dari kotamadya atau kabupaten lain, Sabang berhak mengutip semua jenis pajak di wilayahnya, rata-rata Rp 400 juta per tahun. Sejak 1970 sampai 1980 UU tersebut tidak jalan. Dan selama itu dana tersebut dinikmati Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang. Ketika Yusuf, yang semula mengajar di FE Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, jadi walikota (1978), ia memanfaatkan dana yang menjadi hak pemerintah daerah itu. Berkat kegigihannya, APBD Kotamadya Sabang yang semula Rp 177 juta, pada 1978 menjadi Rp 1,2 milyar. Dana tersebut antara lain dipergunakan membina kegiatan olah raga, pembangunan sarana peribadatan, termasuk pembelian KM Sabang Ekspress seharga Rp 40 juta, karena sarana angkutan memang dirasakan sangat kurang. Menghadapi tuduhan manipulasi, Yusuf nampak pasrah. "Kalau kelak terbukti saya bersalah, saya rela menerima risikonya," katanya.