Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, jika program pembekalan atau retret kepala daerah merupakan program yang acapkali diselenggarakan pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan, retret bagi kepala daerah adalah program rutin pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada kepala daerah terpilih yang kan menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing. "Bahkan saat saya masih menjadi Wali Kota Bogor, ini berkali-kali saya ikuti," kata Bima saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bima menjelaskan, jika sebelumnya agenda pembekalan bagi kepala daerah dilakukan secara bertahap oleh Lembaga negara. Misalnya oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Oleh Kementerian Dalam Negeri, kata dia, pembekalan dilakukan selama rentang waktu dua pekan. Sementara oleh Lembaga Ketahanan Nasional, rentang waktu pelaksanaan bisa lebih lama. "Bisa satu bulan lebih," ujar dia.
Dengan agenda retret kepala daerah terpilih yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto, ia melanjutkan, sejatinya agenda pembekalan tidak harus menjadi hal yang mengherankan.
Sebab, menurut Bima, dengan digabungkannya agenda pembekalan ini ke dalam satu kegiatan, maka bukan hanya waktu pelaksanaannya aja yang akan diefisiensi, namun juga anggaran sebagaimana yang tengah diterapkan kebijakannya oleh pemerintahan. "Sekarang total digabung jadi maksimal satu pekan. Artinya ada efisiensi di sini," ucap Bima.
Pun, kata Bima, agenda pembekalan bagi kepala daerah ini menjadi suatu agenda penting untuk dilaksanakan. Alasannya, latar bekalang kepala daerah tidak seluruhnya berkelindan dengan tugas mereka nantinya. "Tidak semua kepala daerah itu latar belakangnya politik pemerintahan," katanya.
Adapun Presiden Prabowo Subianto berkeinginan untuk menyelenggarakan agenda pembekalan bagi para kepala daerah terpilih. Keinginan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril mengatakan, retret itu akan menyerupai retret kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Kompleks Akademi Militer Magelang pada 24 - 27 Oktober 2024 lalu.
"Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang akan dilakukan pada 21 hingga 28 Februari 2025 atau sehari setelah pelantikan serentak yang digelar di Jakarta.
Sebelumnya, kelompok sipil mengkritik rencana retret kepala daerah ini. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, rencana Prabowo mengumpulkan kepala daerah itu makin menunjukkan kentalnya nuansa militer dalam pemerintahan.
Apalagi kegiatan retret yang digelar Prabowo sebelumnya cenderung mengedepankan aspek fisik ketimbang pembikiran untuk membekali jajarannya. "Ini juga tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan," kata dia kepada Tempo, 12 Januari 2025 lalu.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
