Melawan Intimidasi PT Vale di Sorowako

Satpam dan karyawan PT Vale menancapkan papan dilarang masuk di Old Camp, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 7 Maret 2023. Mustajam Ramli.

Juru kampanye program Trend Asia, Novita Indri, mengatakan warga Sorowako mengadukan intimidasi dan upaya kriminalisasi pihak PT Vale tersebut ke Komnas HAM. Langkah tersebut sebagai opsi terakhir karena semua pihak di Luwu Timur diduga berpihak kepada perusahaan. "Warga bingung mau mengadu ke mana lagi. Ke aparat dan pemerintah daerah tidak mungkin. Mereka diduga berpihak ke PT Vale," kata Novita, kemarin.

Divisi Advokasi dan Jaringan YLBHI, Edy Kurniawan Wahid, mengatakan ada berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi yang dialami warga Sorowako. Tak hanya diusir dari Old Camp, mereka juga kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Misalnya, anak-anak warga Sorowako yang berkonflik dengan perusahaan ditolak saat meminta surat keterangan sehat dari puskesmas setempat. Puskesmas mensyaratkan adanya surat rekomendasi dari Kerukunan Wawainia Asli Sorowako (KWAS). Namun KWAS tidak memberikannya. Kondisi serupa terjadi saat anak warga hendak bersekolah.

"Padahal surat izin itu diperlukan untuk mendaftar ke sekolah," kata Edy. 

Ia mengatakan berbagai fakta itu menguatkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan. Mereka berharap Komnas HAM ikut mendesak PT Vale memberikan hak atas tanah warga Sorowako di Old Camp. Mereka juga meminta Komnas HAM memberikan surat perlindungan bagi warga asli Sorowako. 

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, mengatakan lembaganya masih mendalami aduan tersebut. Namun, kata dia, Komnas HAM meminta para pihak, termasuk kepolisian, menghentikan pemanggilan dan intimidasi terhadap warga Sorowako. Komnas HAM juga meminta PT Vale menyelesaikan konflik agraria sesuai dengan kesepakatan bersama warga setempat.

"PT Vale harus mematuhi kesepakatan bersama warga, yaitu memberikan ganti kerugian," kata Hari, kemarin. Komnas HAM, kata dia, juga menerbitkan surat perlindungan kepada warga Sorowako yang mengalami kriminalisasi.

Juru bicara PT Vale Indonesia, Bayu Aji Suparam, mengatakan saat ini pihaknya masih mengkoordinasi persoalan tersebut. "Mohon kesabarannya," kata Bayu, kemarin. 

Adapun Kepala Polres Luwu Timur, Ajun Komisaris Besar Silvester Simamora, tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo. Lewat rilis yang beredar di kalangan wartawan, Silvester membenarkan bahwa pihaknya memasang papan yang isinya meminta warga Sorowako mengosongkan lahan di Old Camp pada 7 Maret lalu. 

Aparat keamanan saat datang ke rumah warga Desa Sorowako untuk memberikan peringatan meninggalkan Old Camp di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Selasa, 7 Maret 2023. Mustajam Ramli.

Kronologi Konflik Agraria di Sorowako

Mustajam Ramli menceritakan awal mula warga Sorowako menempati bekas rumah-rumah PT Vale Indonesia yang disebut Old Camp tersebut. Semuanya berawal ketika Vale Indonesia—dulu bernama PT International Nickel Indonesia (Inco)—berkonflik dengan warga setempat karena perusahaan menjadikan lahan warga Sorowako di Gunung Songko sebagai area tambang nikel pada 1970-an. 

Sebenarnya, sebelum mencaplok lahan warga Sorowako, PT Vale sudah lama mengeksplorasi nikel di wilayah Sulawesi, yaitu sejak 1920-an. Tapi perseroan mulai melakukan produksi komersial pada 1978. Luas konsesi tambang nikel PT Vale mencapai 118.017 hektare, yang terbentang di perbatasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Rata-rata produksi tahunan perusahaan sebesar 75 ribu metrik ton. 

Warga setempat lantas memprotes perusahaan dan pemerintah daerah karena lahan mereka di Gunung Songko dijadikan lokasi tambang secara sepihak. Konflik agraria ini berlangsung menahun. Konfik agraria tersebut mereda setelah Bupati Luwu Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 50 Tahun 2002 yang isinya menyebutkan bahwa 62 warga Sorowako atas nama Andi Baso secara sah sebagai pemilik lahan seluas 100 hektare di Gunung Sangko. 

PT Vale Indonesia menerimanya, lalu bernegosiasi dengan pemilik lahan. "PT Vale menawar lahan dengan harga murah, tapi warga tidak mau," kata Mustajam.

Meski kedua kubu belum mencapai kesepakatan, pihak perusahaan sudah menggusur warga setempat tanpa memberikan ganti rugi. Belakangan, pihak perusahaan menawarkan area Old Camp sebagai pengganti lahan warga Sorowako yang dijadikan lokasi tambang. 

Negosiasi kedua pihak menemui titik terang pada 2020. PT Vale, pemegang kuasa korban ganti rugi lahan, dan Ketua KWAS menyepakati lokasi ganti rugi warga Sorowako adalah area Old Camp dan Topondau. Lalu dibuat peta kaveling berukuran 10 x 15 meter per satu kaveling. Setiap kaveling diberi nomor dan blok sebagai penanda. Setelah itu, perusahaan membongkar rumah-rumah bekas karyawan perusahaan di Old Camp. 

Satu tahun berikutnya, kedua pihak menyepakati daftar penerima kaveling sebagai ganti rugi penggusuran lahan di Gunung Songko. Namun pihak PT Vale justru berusaha mengusir warga yang kini tinggal di Old Camp pada 7 Maret lalu.

Selain mengusir, pihak perusahaan mengajukan somasi kepada 39 warga Sorowako. Lalu mereka melaporkan warga ke Polres Luwu Timur dengan tuduhan menyerobot lahan Old Camp pada 17 Maret lalu. "Sebanyak 21 orang sudah dipanggil kepolisian dengan status pemanggilan undangan klarifikasi," ujar Mustajam.

Aktivitas penambangan bijih nikel di area PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Sulawesi Selatan, 29 Maret 2023. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Divisi Advokasi dan Jaringan YLBHI, Edy Kurniawan Wahid, mengatakan warga Sorowako memastikan tanah di bekas Old Camp yang mereka tempati sah milik mereka. Sebab, tanah itu merupakan bagian dari ganti rugi atas lahan mereka yang ditambang perusahaan di Gunung Songko. 

Edy justru menduga PT Vale menipu warga Sorowako. Sebab, perusahaan sudah bersedia melepaskan tanah Old Camp kepada warga pada 2020, tapi belakangan justru mengusir warga dari sana. "PT Vale enggak mau melepasnya dan mengklaimnya kembali," kata Edy.

Ia mengatakan PT Vale juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji atau wanprestasi. Ada perjanjian perdata yang dilanggar karena ada surat dan saksi saat kedua pihak menandatangani kesepakatan. 

Selain itu, Edy menduga PT Vale berusaha memicu konflik di antara masyarakat setempat. Misalnya, warga Sorowako yang bekerja di PT Vale kerap berkonflik dengan warga korban tambang tanpa alasan yang jelas. Lalu mereka juga pernah melaporkan warga korban tambang ke kepolisian atas tuduhan perusakan lahan. 

Menurut Edy, warga korban tambang sebetulnya tidak keberatan mengosongkan lahan bekas karyawan PT Vale tersebut asalkan perusahaan mengembalikan tanah masyarakat di Gunung Songko. 

HENDRIK YAPUTRA