Yang baru dari Jenderal Benny

RAPIM (rapat pimpinan) ABRI 1983, yang diselenggarakan selama empat hari pekan lalu, agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di masa lalu, beberapa kali rapim diadakan di daerah, antara lain Pakanbaru, Ambon, Dilli, dan Bandung. Tahun ini dipilih Jakarta, di Sasana Adiguna, Taman Mini Indonesia Indah. Menurut Pangab Jenderal L.B. Moerdani, sewaktu membuka rapim, Jakarta dipilih karena banyaknya aspek yang menguntungkan, misalnya fasilitas tempat, penginapan, angkutan, dan perhubungan. "Dengan kata lain, untuk penghematan dan efisiensi," ujar seorang pejabat Hankam. Sebagian besar dari 146 peserta rapim tahun ini memang bertugas di Jakarta, hingga alasan tersebut masuk akal. Namun, pemilihan Jakarta sebagai tempat rapim tampaknya lebih mencerminkan kesungguhan tekad pimpinan ABRI saat ini melakuka penghematan. Mengapa ini dipandang perlu ? Dalam laporannya kepada Presiden Soeharto tatkala menyampaikan hasil-hasil rapim di Istana Negara Jumat lalu, Benny Moerdani menyebut "kesadaran akan keterbatasan sumber daya dan skala prioritas pembangunan." Mungkin hal inilah yang mendorong lahirnya salah satu keputusan rapim: "membudayakan kesadaran akan biaya dan menumbuhkan sikap hemat" dalam pencapaian sasaran dan program utama ABRI. Penghematan memang merupakan salah satu dari lima perintah harian Pangab yang diturunkah seusai pelantikannya Maret lalu. Dan Jenderal Benny tampaknya menjalankannya dengan ketat. Ia sendiri memberi contoh. Dalam berbagai peninjauannya ke daerah, misalnya, ia membawa rombongan kecil tanpa disertai rombongan wartawan. Yang bakal terkena gerakan penghematan Benny tampaknya juga peringatan Hari ABRI 5 Oktober: tidak akan ada lagi parade besar-besaran seperti dulu. ''Di zaman Pak Jusuf dulu tujuan peringatan besar-besaran adalah untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat pada ABRI. Tujuan itu kini dianggap sudah tercapai," kata seorang perwira tinggi. Seorang pejabat teras Hankam melukiskan tekad penghematan ini dengan sebuah amsal, "Kalau yang dibutuhkan cuma 20 jenderal, ya tidak perlu ada 50 jenderal." Ia menunjuk salah satu calon sasaran penghematan: kepolisian negara yang jumlah prajuritnya dinilai berlebihan. "Mestinya, jumlah polisi tingkat prajurit tak perlu mirip dengan struktur piramida Angkatan Darat," ujarnya. Keadaan yang sekarang ini, menurut dia, merupakan akibat dari situasi masa lampau tatkala Polri disamakan statusnya dengan angkatan lainnya. Peningkatan efisiensi juga dianggap salah satu tantangan ABRI. "Peningkatan ini akan dilakukan dengan memperbesar kadar penggunaan teknologi. Untuk kepentingan admimstrasi, misalnya, markas-markas besar akan bisa disederhanakan dan dijamin keberhasilannya dengan penggunaan komputer," kata Letnan Jenderal Bambang Triantoro, deputi KSAD. Tema rapim tahun ini adalah "Dengan jiwa kejuangan dan profesionalisme yang tinggi ABRI mensukseskan Repelita IV". Menurut suatu sumber TEMPO, ini berkaitan dengan tugas yang diemban Benny untuk menjembatani generasi 1945 dengan generasi muda ABRI. "Pangab ingin meletakkan dasar yang kuat bagi pijakan generasi ABRI yang akan datang," ujar sumber tersebut. Meningkatkan sifat kejuangan, dalam arti mengutamakan kepentingan negara, juga merupakan salah satu perintah harian pertama Pangab Benny. Tiap kali mengunjungi suatu pusat pendidikan ABRI, Jenderal Benny kabarnya selalu menanyakan ada tidaknya departemen kejuangan di lembaga tersebut. "Dalam kurikulum pendidikan ABRI sebelum ini memang sudah ada, tapi Pak Benny ingin meningkatkan intensitasnya," kata sumber yang sama. Pemilihan tema rapim ini dianggap tepat oleh Presiden. "Tanpa jiwa kejuangan, kita akan kehilangan elan pembangunan. Tanpa profesionalisme, kita akan sulit menjawab pembangunan masyarakat modern," kata Kepala Negara pada pengarahannya kepada para peserta rapim. Menurut Presiden, perpaduan antara keduanya harus dikembangkan di segala bidang dan lapisan masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan yang makm berat. Salah satu tujuan Rapim 1983 adalah juga untuk memberi penjelasan tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Akibat undang-undang ini adalah dipecahnya upaya hankam dalam dua lembaga: Departemen Hankam yang menjalankan fungsi departemental dan Markas Besar ABRI yang memegang kendali operasional . Dalam susunan organisasi baru itu, yang akan diumumkan dalam waktu dekat, kabarnya akan ada tiga direktorat Jenderal dalam Departemen Hankam: Perencanaan dan Anggaran, Personalia dan Veteran, serta Logistik/ Materiil. Sedang dalam Markas Besar, jumlah kepala staf akan tinggal dua: Kepala Staf Operasi akan diganti menjadi Kepala Staf Umum, sedang Kepala Staf Kekaryaan menjadi Kepala Staf Sosial dan Politik.