Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sains

Sekolah Terhambat, FSGI Minta Dana Organisasi Penggerak untuk PJJ

Wakil Sekjen FSGI Satriwan mengatakan lebih dari 46.000 sekolah tidak bisa melakukan PJJ karena infrastruktur yang tidak memadai.

22 Juli 2020 | 15.39 WIB

Guru membuat tugas dan berinteraksi dengan siswa lewat Google Classroom di SMP Lazuardi Kamila Global Compassianote School (SCS), Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 Maret 2020. Sekolah setempat menerapkan pembelajaran secara daring menyusul aturan Pemerintah Kota Solo yang menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Corona dengan meliburkan sekolah selama 14 hari setelah adanya satu pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia dan satu dirawat di ruang isolasi RSUD Moewardi, Solo. ANTARA FOTO/Maulana Surya
Perbesar
Guru membuat tugas dan berinteraksi dengan siswa lewat Google Classroom di SMP Lazuardi Kamila Global Compassianote School (SCS), Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 Maret 2020. Sekolah setempat menerapkan pembelajaran secara daring menyusul aturan Pemerintah Kota Solo yang menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Corona dengan meliburkan sekolah selama 14 hari setelah adanya satu pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia dan satu dirawat di ruang isolasi RSUD Moewardi, Solo. ANTARA FOTO/Maulana Surya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan dana Program Organisasi Penggerak lebih baik digunakan untuk membantu pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19 dibandingkan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Dari pada membantu yayasan perusahaan, lebih baik dana Organisasi Penggerak yang mencapai setengah triliun tersebut digunakan untuk membantu pelaksanaan PJJ," ujar Satriwan Salim saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Satriwan menjelaskan lebih dari 46.000 sekolah tidak bisa melakukan PJJ karena infrastruktur yang tidak memadai. Tidak hanya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) tapi juga di Jabodetabek.

Ia mengaku kaget dengan dua yayasan perusahaan yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation lolos program tersebut untuk kategori gajah. Untuk kategori gajah akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 20 miliar setiap tahunnya.

"Kami menduga ada potensi kepentingan karena Dirjen GTK Kemendikbud pernah menjadi salah satu dekan di bawah salah satu yayasan perusahaan tersebut. Begitu juga di Tanoto Foundation," kata dia.

Intinya, kata Satriwan, jangan sampai publik menilai bahwa ada konflik kepentingan terkait penetapan dua organisasi perusahaan itu.

Dia juga menilai anggaran lebih dari setengah triliun itu akan sia-sia. Pasalnya apa yang bisa digerakkan saat pandemi Covid-19.

"Semuanya berlangsung melalui telekonferensi. Akan sia-sia jika memberikan dana ke organisasi kemasyarakatan saat pandemi begini," imbuh dia.

Oleh karenanya, dia menilai lebih baik anggaran Organisasi Penggerak digunakan untuk membantu pelaksanaan PJJ karena masih banyak anak yang tidak bisa belajar karena pandemi Covid-19.

ANTARA

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus