Jalan lain menelusuri indonesia

INTEREST GROUPS AND POLITICAL LINKAGE IN INDONESIA 1800-1965 Oleh: Dwight Y. King Penerbit: Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, De Kalb, 1982, 189 halaman. BUKU ini adalah studi yang ingin memakai pendekatan baru terhadap bahan yang telah diketahui. Jadi jangan diharap mengajukan "fakta" baru. Sebab King sendiri mendapatkan "fakta" dari sumber kedua atau ketiga - dari buku "fakta" itu. Apa yang tampak segera kalau orang mempelajari situasi politik di Indonesia tahun 1950-an? Tak pelak lagi adalah rentetan nama partai, berbagai corak kegiatannya, dan hubungan timbal baliknya dengan pemerintah. Seandainya ingin tahu latar belakangnya, maka ia harus membaca apa yan disebut "sejarah pergerakan kebangsaan". Dan sudah bisa pula diperkirakan bahwa ia kembali akan menemukan hal yang sama - rentetan nama partai, perdebatan antarpartai, serta sikap pemerintah. Kalau ia hanya tenggelam di situ, maka tak secuil pengertian pun yang akan didapatkannya. Karena itulah diperlukan suatu pendekatan atau teori tertentu untuk menerangkannya semua. Seandainya kemungkinan dari proses ini dibalik, bisa dibayangkan bagaimana reaksi seseorang, yang telah mendalami teori tertentu, ketika berhadapan dengan berbagai materi tentang dinamik dan peri laku politik di Indonesia. Maka ia akan bertanya pada dirinya: Apakah kerangka konseptual dan hubungan kausalitas yang diperkenalkan teori ini bisa menerangkan berbagai gejala sosial-politik yang terjadi di Indonesia? Apa pun corak proses intelektual yang dialaminya, King dengan sadar ingm mempertemukan teori dengan kenyataan sosialpolitik. Maka ia pun mulai dengan tradisi teori yang dirintis Durkheim dan de Tocqueville mengenai proses modernisasi. Melalui pendekatan ini King ingin menerangkan: Bagaimana "kepentingan yang diorganisasi" - jadi partai dan perhimpunan muncul? Bagaimana pula hubungannya dengan politik? King memulainya dari patokan teoritis: munculnya perhimpunan (association) dan partai haruslah dianggap sebagai akibat langsung transinformasi sosial "masyarakat mekanis" ke masyarakat organis (jika mengikuti konsep Durkheim), yang ditandai oleh "pembagian kerja", atau (jika mengikuti e Tocqueville) terjadinya persamaan sosial dan politik. Durkheim bahkan mengatakan diferensiasi sosial, pembagian kerja, dan spesialisasi peran, menyebabkan orang memerlukan ikatan baru agar tak tenggelam dalam masyarakat yang makin berperhitungan. Jadi, baginya, fungsi utama perhimpunan adalah sebagai "perantara" individu (yang kini, menurut de Tocqueville, makin "bebas") dengan negara. Dengan mengambil sejarah partai di Indonesia sebagai bahan, King melihat adanya kesesuaian antara teori dengan kenyataan empiris. Tidak seperti dikatakan Durkheim dan ahli Barat lainnya, proses yang terjadi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh industrialisasi. Melainkan oleh komersialisasi kapitalistik, urbanisasi, penyebaran ide dan organisasi dari Timur Tengah dan Barat, serta melebarnya jasa pemerintah. Dalam fungsi sebagai "penyalur aspirasi politik", perhimpunan dan partai yang merupakan pengorganisasian hasrat dan kepentingan itu, tentu saja harus berhadapan dengan pemerintah. King, sepanjang penelitiannya, melihat pemerintah cenderung memakai kebijaksanaan menempatkan partai dan perhimpunan menjadi faktor penahan atau penyaring dari mobilisasi kekuatan dan perubahan sosial. Salah satu cara ialah menjalankan apa yang disebut King korporatisme segmental - di mana pemerintah mendirikan badan semi-otonomi untuk menandingi berbagai perhimpunan dan organisasi. Satu hal menarik yang ditemukan King dan ini bertentangan dengan pendapat beberapa ahli sosiologi dan ilmu politik, pengorganisasian hasrat dan kepentingan tidak menghilangkan pengaruh ikatan kelompok "non-associational" yang tak terorganisasi. Dengan begini, retak sosial yang bersifat tradisional tidak pula seluruhnya diakibatkan oleh perhimpunan dan organisasi. Tapi King telah mencoba menempatkan berbagai aktivitas partai dan organisasi dalam konteks teoritis yang jelas. Semacam ketertiban telah diberikannya guna ini mungkinkan kita mengerti belantara peristiwa kepartaian dan politik sampai munculnya Orde Baru. King dalam "kata pengantar"nya mengatakan buku ini diangkat dari sebuah bab disertasinya. Timbul pertanyaan: "Mengapakah King tidak membiarkannya sebagai bab saja?" Soalnya buku ini terlalu banyak "dihiasi" kesalahan faktual tentang berbagai peristiwa historis dan kadang-kadang di tambah pula dengan kesalahpahaman sosiologis. Taufik Abdullah